Untuk kesekian kalinya Presiden SBY meminta dilakukan moratorium pemekaran daerah. Artinya, usulan pembentukan daerah otonom baru untuk sementara harus dihentikan sambil menunggu evaluasi lebih lanjut. Menurut presiden dari 205 daerah baru hasil pemekaran, 80% gagal menjalankan tugasnya. Namun sejauhmana moratorium yang dikumandangkan presiden akan efektif membendung laju pemekaran daerah ?

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat untuk kembali melanjutkan moratorium pemekaran daerah. Karena sebagian besar daerah pemekaran dinilai gagal mendongkrak kesejahteraan penduduknya. Pemerintah, dalam hal ini diwakili Presiden SBY menyatakan bahwa kedua belah pihak menyepakati bahwa moratorium yang masih berlaku sekarang dipertahankan seraya menuntaskan kebijakan pemekaran lebih lanjut.

Presiden mengatakan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir lahir 205 daerah pemekaran baru. Sebagian besar dari dearah pemekaran tersebut dinilai tak membawa hasil memuaskan. Diperkirakan 80 persen daerah pemekaran kurang berhasil mensejahterakan masyarakatnya.

Pemerintah menurut Presiden telah membuat grand design pemekaran daerah. Dari grand design tersebut akan diketahui berapa jumlah daerah yang tepat untuk Indonesia. Grand design tersebut akan dibahas Pemerintah bersama DPR dalam watu dekat secara lebih mendalam.

Bukan hanya gagal dimata Pemerintah pusat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – pun menilai program pemekaran daerah belum memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan daerah hasil pemekaran dan wilayah sekitarnya. Hasil pemeriksaan terhadap program yang telah dicanangkan sejak 1999 itu menunjukkan sebagian besar daerah otonomi baru gagal memenuhi kewajibannya selama masa transisi pemerintahan dari daerah induk. Kondisi ini diperkuat dengan indikator kinerja, seperti aspek kesejahteraan, belanja modal, dan jumlah ketersediaan dokter masih di bawah rata-rata nasional seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

Dokumen ikhtisar hasil pemeriksaan sementara BPK semester kedua 2009 menyebutkan, masalah lain terkait pengalihan fisik aset tidak didukung dengan berita acara pelimpahan dan dokumentasi yang memadai sehingga di beberapa daerah otonomi baru menimbulkan sengketa aset dengan daerah induk. Selanjutnya, pengaturan batas wilayah belum diatur secara tegas dan formal dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Akibatnya muncul sengketa daerah perbatasan pada daerah otonomi baru dengan daerah induknya. Terakhir, semua daerah otonomi baru ternyata juga belum dilengkapi sarana dan prasaran yang memadai, dan pengisian personil masih belum sesuai kualifikasi. Belum lagi masalah pengalihan ibukota induk yang wilayah geografisnya berada di daerah otonomi baru.

Atas permasalahan itu, BPK merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri agar segera melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Hasilnya diharapkan menjadi bahan pembinaan dan pengawasan serta berkoordinasi dengan kepala daerah induk dan kepala daerah otonom baru. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya sudah bertekad mengerem laju pemekaran daerah. Tapi masalahnya justru di Dewan yang ingin terus daerahnya dimekarkan. Oleh sebab itulah masalah Moratorium ini sampai saat ini tidak pernah tuntas dan direalisasikan.

Pembahasan tentang pemekaran DPR sempat terhenti selama masa pemilu tahun 2009, namun gerilya politik untuk melahirkan daerah baru terus berlangsung di banyak daerah. Gerilya politik semacam itu juga berlangsung di DPR dan di Kementerian Dalam Negeri. Ada ratusan daerah baru yang sudah berancang-ancang untuk memisahkan diri dari induknya. Selama ini proses pembentukan daerah sudah diatur ketat dengan Peraturan Pemerintah yaitu PP No. 129/2000 yang kemudian diganti dengan PP No.78/2007.

Syarat pembentukan daerah baru adalah administratif, teknis, dan kewilayahan. Syarat administratif adalah Keputusan DPRD, Keputusan Kepala Daerah serta Rekomendasi Mendagri. Syarat teknis terdiri dari faktor-faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial politik, sosial budaya, kependudukan, luas daerah, kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali pemerintahan. Sedangkan syarat kewilayahan meliputi adanya cakupan wilayah, calon ibukota, dan prasarana pemerintahan.

Semua persyaratan itu harus dituangkan ke dalam atau menjadi lampiran dari dokumen yang disebut Kajian Daerah. Masalahnya, banyak dokumen kajian daerah yang dikerjakan asal-asalan saja. Data tidak akurat. Analisis dan argumen juga sangat lemah. Anehnya, usulan pemekaran daerah dengan dokumen pendukung yang sangat lemah dan amburadul pun ternyata tetap lolos ke Jakarta dan akhirnya masuk dan dibahas di DPR sehingga lahirlah Undang-Undang Pembentukan Daerah.

Kita tidak bisa memahami semua proses ini hanya dari pendekatan politik formal belaka. Proses pengusulan daerah baru lebih banyak terjadi secara ekstra parlementer. Kekuatan penting yang seringkali menjadi andalan para pengusul dari daerah adalah lobby. Tentu saja bukan lobby sembarang lobby, tetapi lobby dengan embel-embel dukungan sumber dana yang mencapai miliaran rupiah. Masyarakat suatu daerah yang diwakili para tokohnya rela mengumpulkan uang belasan miliar rupiah dari berbagai sumber untuk sekadar ‘membeli’ Undang-Undang Pembentukan Daerah. Tentu saja bukan UU-nya yang mahal, tetapi proses sampai ke UU itulah yang harus diperjuangan dengan susah payah dan biaya mahal.😦

Minimal ada empat hal yang harus dicermati untuk mencegah terjadinya lagi Gerilya Politik pemekaran daerah :

1) Pemerintah perlu segera menyiapkan UU tentang ”grand design” penataan daerah di Indonesia. UU ini tentu saja harus berlandaskan kajian yang komprehensif tentang problematika negara dan problematika hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah. UU ini akan mengatur berapa jumlah provinsi yang paling ideal untuk Indonesia, berapa jumlah kabupaten/kota di masing-masing provinsi, daerah mana yang masih bisa dimekarkan, bagaimana syarat-syarat pemekaran yang sesuai dengan kondisi daerah dan sejalan dengan kebijakan strategi politik nasional, dan sebagainya.

2) Harus ada regulasi yang tegas yang mengatur dan membatasi para pejabat dan politisi khususnya di Kemdagri dan DPR RI sehingga mereka tidak terlalu lunak menerima dan meloloskan usulan pemekaran. Bagi DPR, pemekaran daerah identik dengan bertambahnya lahan kekuasaan politik. Di samping itu, secara finansial, usulan pemekaran juga menjadi lahan yang sangat menggiurkan.

3) Pemerintah harus mampu menjamin bahwa setiap warga masyarakat termasuk di daerah yang secara geografis sulit dijangkau tetap bisa mendapatkan pelayanan publik yang sangat mereka butuhkan. Kondisi umum di daerah seperti itu, masyarakat tidak pernah merasakan kehadiran negara pada level yang paling konkret, khususnya pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur tranportasi dan komunikasi. Itulah mengapa mereka getol menuntut pemekaran. Alasan sederhana bagi pemekaran adalah, kerinduan akan hadirnya pelayanan dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat.

4) Pemerintah juga harus bisa menjamin bahwa alokasi dana pembangunan (baik melalui APBN maupun APBD) bisa ditransfer secara transparan dan akuntabel sampai ke tingkat yang paling rendah secara adil dan proporsional. Pemerintah tingkat kecamatan dan kelurahan serta desa-desa dan kampung-kampung harus diperkuat. Penguatan kapasitas pemerintahan di tingkat terendah ini harus dilakukan pada tiga aspek sekaligus yaitu kewenangan, kelembagaan, dan keuangan.

Jika empat hal di atas bisa mulai dilakukan pemerintah, maka tidak perlu lagi Presiden menghimbau sana-sini tentang pentingnya moratorium. Secara otomatis semua pejabat di daerah akan dipaksa untuk berbenah bagi kemajuan masyarakat daerahnya. Mereka diajak bersama-sama membangun Indonesia mulai dari daerah. Demikian juga, lembaga-lembaga serta para pejabat di Jakarta pun akan ‘dipaksa’ bekerja dengan komitmen yang lebih baik dan dedikasi yang lebih tinggi untuk bersama-sama memajukan Indonesia.