Partai Golkar adalah partai pertama yang mendorong peningkatan ambang batas parlemen (parliamentary threshold (PT)) menjadi lima persen dalam Pemilu 2014. Tujuannya tak lain untuk menyederhanakan jumlah parpol demi efektivitas demokrasi terutama di DPR.   Golkar menilai keinginan menaikkan parliamentary threshold (PT), dari 2,5 persen menjadi 5 persen, sebagai upaya untuk membangun dan memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Sehingga, dengan PT atau ambang batas perolehan suara partai untuk masuk parlemen yang memadai itu, politik di Indonesia kelak tak terpaku pada perdebatan intrik, tapi konsep.

Dengan PT sebesar lima persen, parpol yang bisa menempatkan kadernya di DPR akan menjadi terbatas. Begitu juga parpol peserta pemilu, menjadi kian terbatas. Dengan demikian, pemilih juga tidak akan bingung menjatuhkan pilihan pada parpol yang memiliki visi dan misi yang sama.  Kalau (parliamentary threshold) lima persen, mungkin nantinya hanya sekitar enam parpol yang memiliki wakilnya di DPR dan itu dirasa cukup ideal.

Golkar juga  mengusulkan agar PT cukup diberlakukan di tingkat pusat saja. Untuk di DPRD, belum saatnya diberlakukan.  Adapun keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang PT ini sedang dibahas dalam revisi UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui  Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin secara pribadi mengatakan, dia lebih cenderung agar PT dipatok 3 persen. “Kalau boleh secara pribadi, saya mau ambil jalan tengah di 3 persen” katanya.  Ia mengusulkan parliamentary threshold atau ambang batas cukup tiga persen saja. Pasalnya, usulan kenaikan ambang batas lima persen akan berbahaya bagi parlemen. Berbahaya karena akan membuka kartelisasi dan oligarki di Parlemen.  Ambang batas sebesar 2,5 persen sebenarnya sudah sangat moderat. Justru, kenaikan ambang batas bisa menurunkan drastis jumlah parpol yang bisa lolos ke DPR. Hasilnya, bisa mengganggu fungsi kontrol DPR.  Check and balances menjadi terganggu, fungsi kedewanan menjadi tidak efektif dan efisien. Jumlah parpol terlalu sedikit tidak dinamis. Checks and balances antara parlemen dengan eksekutif (presiden), menjadi terganggu.

Pengaturan PT ini terdapat dalam Undang-undang Pemilu. Aturan yang berlaku saat ini adalah 2,5 persen yakni hanya partai yang meraih suara minimal 2,5 persen bisa duduk di parlemen. DPR periode ini berencana merevisi aturan ini dengan menaikkannya, sehingga baru berlaku pada Pemilu 2014 nanti.  Konsolidasi demokrasi antara lain dilakukan dengan cara penyederhanaan partai politik.  Karenanya, PT menjadi pengontrol utama mendorong terwujudnya hal tersebut.

Namun, dalam penerapannya kita harapkan jangan sampai membunuh demokrasi. Mengangkat tinggi-tinggi angka PT adalah antidemokrasi. Sebab, hal itu sama saja dengan memperbanyak jumlah suara hangus atau sia-sia. Dengan PT sebesar 2,5 persen pada Pemilu 2009 lalu saja, suara yang terbuang lebih dari 18 juta atau hampir seperlima suara sah. Oleh karena itu, meninggikan PT hanya akan mengurangi legitimasi representativeness DPR. Jangan ada oligarki mayoritas dengan mengatasnamakan rakyat dan demokrasi, sementara yang dilakukan sebenarnya pengebirian suara pemilih yang sah menurut UU.

Kita berharap peningkatan PT sebesar lima persen pada Pemilu 2014, hendaknya bertujuan meningkatkan kualitas pemilu dengan meningkatkan partisipasi rakyat.  Dari pemilu ke pemilu hendaknya ada peningkatan kualitas, bukan hanya sekedar meningkatkan PT dari 2,5 persen menjadi 5 persen saja.

Salah satu ukuran peningkatan,  adalah meningkatnya partisipasi rakyat. Artinya mereka yang mempunyai hak pilih bisa menggunakan hak politiknya, tidak terhambat masalah administrasi yang tidak beres seperti banyak terjadi pada Pemilu 2009 lalu.  Yang urgent harus diperbaiki, adalah DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang masih bermasalah.  Keterbukaan soal pemilih itu diperlukan serta meningkatkan pelayanan agar rakyat bisa menggunakan haknya.

Kita semua berharap apabila  pada akhirnya ketentuan mengenai PT 5% ini di-sahkan oleh DPR, dan semakin sedikit Partai politik, maka akan semakin banyak anggotanya di DPR, sehingga distribusi tugasnya menjadi lebih ringan. Semoga…