DPR meminta jatah Rp15 miliar per dapil yang rencananya dianggarkan dari APBN 2011.  Konon, dana sebesar itu akan digunakan untuk membangun daerah masing-masing.

“Soal anggaran Rp15 miliar per dapil itu baru usulan. Belum dibuat keputusan masuk APBN,”  kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2010).
Menurut politisi PDIP ini, munculnya wacana tersebut disebabkan banyaknya aspirasi dari daerah yang meminta dana pembangunan. DPR pun menyambut baik usulan itu dan merumuskan dalam konteks penganggarannya.
Hal itu dianggap bagus untuk pembangunan daerah, karena tidak cukup dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Rencana tersebut, masih menurut Pramono Anung, akan menjadi ide bagus sepanjang tidak ada permainan dari anggota DPR.  Kalau ada permainan, rencana tersebut justru akan menodai amanat rakyat dan citra DPR.

Usulan alokasi anggaran Rp 15 miliar per daerah pemilihan (dapil) untuk pembangunan di daerah, dinilai mengada-ada. Anggota DPR, yang seharusnya menjadi pengawas anggaran, malah ingin menjadi pelaksana anggaran.

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen, Sebastian Salang, menilai hal itu antara lain disebabkan banyaknya janji tidak realistis yang disampaikan (calon) anggota DPR saat kampanye.
Janji bangun jembatan yang rusak, jalan yang rusak. Padahal pembangunan itu tugas pemerintah, bukan tugas legislatif. Para anggota DPR itu kemakan janji mereka sendiri.

Ia mengatakan, sikap ngotot yang ditunjukkan sebagian anggota Dewan untuk menggolkan Rp 15 miliar itu juga disebabkan hubungan antara wakil rakyat dan konstituen yang tidak sehat.  Mereka melihat hubungan dengan konstituen hanya dengan duit, agar bisa terpilih kembali dengan membagi-bagi uang ini.
Pro dan Kontra dikalangan Fraksi DPR

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak keras rencana bagi-bagi jatah Rp 15 miliar per dapil untuk konstituen yang dilakukan oleh anggota DPR. PKS menyarankan agar anggota DPR menggunakan uang resesnya untuk membangun dapil masing-masing.
“Harus kita tegaskan, fungsi budgeting DPR adalah penyusun anggaran bukan pemakai anggaran. Wacana mengambil Rp 15 miliar per dapil dari APBN itu sudah salah,” tegas Ketua DPP PKS Mahfudz Siddik.

PKS berpendapat  DPR masih mempunyai anggaran lain yang bisa dialokasikan untuk membantu dapilnya. Misalnya anggaran reses dan anggaran tunjangan lainnya.  Mestinya anggaran reses per dapil itu saja yang dikumpulkan. Setiap reses itu jumlahnya Rp 31,5 juta per-orang. Itu dirasionalisasi uangnya sehingga tidak ada lagi anggaran baru.  PKS juga berharap anggota DPR lebih bijaksana mengambil sikap. Anggaran fasilitas dapil yang diajukan malah memberatkan APBN.

Fraksi Partai Golkar sebagai penggagas awal rencana ini melalui Ketua FPG Setya Novanto,  mengatakan dana sebesar Rp 15 miliar per daerah pemilihan semata-mata untuk pemerataan pembangunan nasional. Dana itu adalah wujud kepedulian DPR terhadap daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Ia mengatakan, gagasan Partai Golkar atas dana aspirasi itu tidak akan bisa diselewengkan anggota DPR. Dengan anggaran itu, maka masyarakat diyakinkan oleh kerja DPR sebagai penyalur aspirasi.  Dengan itu masyarakat akan merasakan kerja DPR.  Artinya, DPR sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, berjuang untuk kepentingan dapilnya masing-masing.
Setya yakin semua anggota Fraksi Partai Golkar mampu melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut jika akan direalisasikan. Dalam rencana, dana sebesar Rp 15 miliar per dapil tersebut diperuntukkan untuk membangun berbagai infrastruktur yang penting untuk rakyat dan daerah. Bagaimana DPR bisa ambil untung, kan dana itu ditetapkan sama besarannya.

Menurutnya, DPR tidak akan bersentuhan dengan uang tersebut, sebab dana itu langsung ke pemerintah daerah dan disalurkan sesuai dengan kebutuhan daerah. Jadi, peran DPR itu hanya memperjuangkannya dalam anggaran, menyampaikan apa yang dibutuhkan daerah. Tetapi, dananya sudah tersedia sebesar Rp 15 miliar itu.   Hingga saat ini, jelas Setya Novanto, pemerintah bersama DPR telah bersepakat membicarakan dengan lebih komprehensif usulan tersebut.

Apa kata para Ahli ?

Pengamat hukum tata negara, Irman Putra Sidin, menjelaskan, negara tidak boleh menggolkan anggaran untuk lembaga negara jika tidak sesuai fungsinya. Peruntukan duit Rp 15 miliar untuk pembangunan daerah, katanya, di luarFungsi LegislasiPengawasan, dan Budgeting anggota Dewan.  Di luar fungsi yang tiga itu tidak boleh!

Mengenai dugaan janji bangun membangun, seharusnya anggota Dewan bisa membedakan mana janji personal dan mana janji konstitusional.  Dan negara jangan menalangi kebodohan itu.

Jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di minta untuk tidak melegalkan praktik percaloan dengan merealisasikan dana alokasi daerah pemilihan (dapil) atau dana aspirasi sebesar Rp 15 miliar.

Apalagi, dana untuk dapil itu bisa menjadi semacam sogokan. Untuk itu, DPR sebaiknya meninjau kembali usulan itu.  Pengamat Politik dari Uni versitas Gadjah Mada (UGM), Ari Sujito mengatakan, kalau alasannya untuk meningkatkan kebutuhan daerah pemilihan maka hal ini melegalisasi politik uang di masyarakat. Bukan kesadaran politik rakyat yang dibangun, tetapi ketergantungan rakyat pada kucuran uang dan alokasi. Kesadaran seperti ini adalah manipulatif, karena berbasis sogokan.

Usulan dana alokasi itu melegalisasi percaloan yang akan dilakukan oleh anggota dewan.  “Hak mengatur nantinya akan diikuti dengan hak menentukan kontraktor pekerjaan. Kalau begini kan anggota dewan kita didorong jadi calo proyek,” ujar Ari.

Mari kita #tolakdanaaspirasi.