Setidaknya, pada tahun 2010 ini akan dilaksanakan 246 pemilihan kepala daerah (pilkada), yang terdiri dari tujuh pilkada gubernur dan wakil gubernur, 204 pilkada bupati dan wakil bupati, serta 35 pilkada wali kota dan wakil wali kota.

Untuk kepentingan itu, telah ditetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penetapan Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Perubahan UU tersebut, terdapat kemungkinan dilakukannya penggabungan pilkada bagi daerah-daerah dalam satu provinsi yang masa pergantiannya masih dalam kurun waktu 90 hari. Ini telah diujicobakan pada tahun 2008 terhadap 40 daerah.

Pelaksanaan pilkada langsung yang dimulai sejak diberlakukannya UU Otonomi Daerah memang merupakan amanat dari gerakan reformasi yang menghendaki perubahan total dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Realisasi dari salah satu tuntutan itu adalah Amandemen UUD 1945,  yang salah satu implikasinya setiap pejabat publik  (dalam hal ini kepala daerah) mesti dipilih secara langsung.

Tujuan idealnya adalah setiap orang berhak memilih dan dipilih, tidak seperti masa Orde Baru, hanya mereka yang dekat dengan kekuasaan (utamanya militer dan Golkar) yang bisa menjadi kepala daerah, yang mekanisme pemilihannya dilakukan melalui DPRD.

Dari sisi demokrasi, perubahan ini luar biasa. Bahkan Indonesia memasuki fase baru dalam perkembangan demokrasi.   Seluruh elemen rakyat bisa ikut ambil bagian dalam proses demokrasi langsung ini. Tetapi  dari sisi biaya, ongkos demokrasi itu boleh dibilang sangat tinggi.

Muncul perdebatan soal dana demokrasi ini, tapi arus besar menginginkan sistem pemilihan langsung tetap dilaksanakan.  Bahwa biaya untuk penyelenggaraan itu sangat tinggi, merupakan konsekuensi dari pilihan menempatkan demokrasi sebagai pilar kemajuan bangsa. Namun ada juga usulan agar biaya yang besar itu bisa dikurangi atau lebih ditekan.

Sebagai contoh, prediksi biaya penyelenggaraan pilkada 2010 mencapai Rp. 3,54 triliun rupiah.  Biaya ini jauh lebih besar daripada pemilu legislatif tahun lalu yang berkisar di angka 2 triliun rupiah.

Anggaran tersebut pun baru untuk 244 daerah yang akan menggelar pilkada dalam tahun 2010, dan dengan asumsi satu putaran.   Jika di sejumlah daerah harus berlangsung putaran kedua, dipastikan biaya itu membengkak.  Cukup masuk akal apabila Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pernah menyinggung mahalnya ongkos pilkada.  Gamawan bahkan mengusulkan kepala daerah ditunjuk saja oleh Presiden. Tentu saja usulan ini banyak ditentang karena dinilai mundur.

Sebelumnya, Jusuf Kalla, ketika masih menjabat wakil presiden, juga pernah mengungkapkan kegusarannya terhadap siklus penyelenggaraan pilkada yang dinilainya terlalu sering.  Dia mengusulkan, untuk menghemat anggaran, pilkada digabung atau disatukan dalam satu provinsi seperti pernah digelar Provinsi Aceh, yakni pilkada provinsi dan lebih 20 kabupaten.
Untuk kasus Aceh memang bisa dilakukan mengingat hampir sebagian wilayah itu dilanda tsunami. Namun, untuk provinsi lain, agak sulit karena masa jabatan bupati/ wali kota berakhir tidak bersamaan.

Jalan keluarnya, ada kepala daeah yang diperpanjang dan ada juga yang dipangkas masa jabatannya. Semua itu masih sebatas wacana dan belum bisa dilaksanakan karena Komisi Pemilihan Umum tetap memutuskan akan menggelar pilkada sesuai jadwal di semua daerah, sampai revisi UU No. 32/2004 menyeluruh rampung.

Artinya, kita masih akan menyaksikan satu per satu daerah menggelar hajat demokrasi meski dengan biaya amat tinggi.  Pemilihan presiden dan anggota legislatif secara langsung memang memiliki nilai positif.  Di antaranya mampu melahirkan sosok pemimpin yang benar-benar pilihan rakyat. Bukan pemimpin yang dihasilkan dari kolusi segelintir elit dan partai politik. Namun demikian juga memiliki nilai negatif yakni besarnya biaya yang harus dikeluarkan, rawan politik uang, dan munculnya polarisasi di masyarakat.

Masyarakat secara alamiah membentuk komunitas-komunitas. Tak jarang polarisasi tersebut memuncak menjadi konflik fisik yang merugikan masyarakat. Euforia kebebasan berpolitik ini sah-sah saja. Namun, bila tidak diimbangi dengan kedewasaan berdemokrasi para elit politik dan masyarakat maka akan memunculkan kondisi labil yang mengancam stabilitas nasional.

Tingkat Partisipasi Yang Sangat Rendah dari Masyarakat

Indikasi tumbuhnya pragmatisme dan apatisme politik di masyarakat adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik—paling tidak dilihat dari popularitas kader-kader nya, serta semakin menurunnya tingkat partisipasi politik maskarakat.

Beberapa daerah yang telah mengadakan Pemilukada sepanjang 2010 ini harus menelan ‘pil pahit’ dengan rendahnya tingkat pasrtisipasi masyarakat pemilih.  Pada Pemilukada Kota Medan tercatat hanya 35% masyarakat yang ikut memilih.  Di Surabaya hanya 50%,  Trenggalek hanya sekitar 50-60%, Sleman sekitar 70%.  Dan banyak kasus lainnya dimana tingkat partisipasi masyarakat sangat rendah.

Kenapa hal ini bisa terjadi ? diketahui bahwa rendahnya partisipasi politik atau tingginya angka golput berakar dari menurunnya monoloyalitas atau ketergantungan terhadap negara.  Masyarakat menganggap bahwa kehidupan politik tidak melulu berkaitan dengan persoalan pejabat negara.
Monoloyalitas terhadap negara memang bukan ciri kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, keterbukaan dan persamaan hak. Tetapi, tentu ketidakpercayaan terhadap elite-elite politik dan negara merupakan masalah tersendiri dan akan mendatangkan risiko bagi ke hidupan demokrasi.

Mungkin masyarakat kita sudah “lelah” dengan janji-janji yang dilontarkan para peserta Pemilukada terdahulu dimana ketika mereka menang, tidak ada satu-pun janji mereka yang direalisasikan kepada masyarakat.  Memudarnya ketergantungan kepada Pemimpin dari parpol itu berubah menjadi hilangnya kepercayaan akibat degradasi kinerja dan moralitas politik yang ditunjukkan para elite.  Jadi, memberi amunisi kampanye dengan janji-janji, hanya akan berbuah popularitas semu dan akan semakin meningkatkan apatisme politik masyarakat di masa depan.

Menimbulkan Wacana Untuk Kembali Dipilih DPRD

Belakangan muncul kembali wacana untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung, kembali kepada sistem yang lama, yaitu dipilih oleh anggota DPRD.  Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan, wacana tersebut untuk menanggapi solusi minimnya anggaran Pilkada pada tahun 2010 dan permasalahan yang selama ini timbul dalam proses pelaksanaan Pilkada.
Jika kita kembali me-review alasan pembentukan UU No. 32 tahun 2004 yang mengatur mengenai pemilihan kepala daerah langsung, yang menjadi dasar ialah proses pemilihan kepala daerah yang dipilih melalui DPRD yang diatur UU No. 22 tahun 1999 belum merepresentasikan kepala daerah yang diinginkan oleh masyarakat.

Dalam sistem terdahulu masyarakat merasa aspirasinya terhadap siapa yang akan menjadi kepala daerah tidak diterjemahkan oleh DPRD, disini timbulah kepala daerah dari kalangan elitis atau parpol. Partai yang mempunyai fraksi terbesar atau koalisi fraksi terbesar di DPRD, sudah dipastikan 99% memenangi pemilihan kepala daerah.

Tidak terlalu sulit sebenarnya bagi kalangan elit parpol untuk menjadi kepala daerah dalam sistem ini, caranya cukup mendapat restu dari parpol dan anggota fraksinya. Lazimnya hal ini membutuhkan ongkos yang besar untuk mendapat restu dari parpol beserta anggota fraksinya. Kalau kita bandingkan dengan biaya seorang kandidat untuk memenangi pemilihan kepala daerah langsung saat ini, jelas pemilihan kepala daerah melalui DPRD mempunyai cost politic (bila tidak ingin disebut money politic) jauh lebih murah.

Proses dan hasil pemilihan kepala daerah secara langsung yang terjadi saat ini, realitanya juga tidak seperti yang kita harapkan. Kandidat pemenang pilkada pun juga tidak sesuai dengan harapan masyarakat, hal ini menunjukkan betapa lemahnya mekanisme parpol dalam proses penyaringan calon kandidat. Pada awalnya parpol ibarat kendaraan yang hanya mengantarkan penumpangnya untuk mencapai tujuan, tentu penumpang tersebut harus membeli karcis. Proses tersebut ternyata tidak menuai hasil yang maksimal, karena kandidat hanya memiliki dana tetapi tidak populer.

Parpol kini mulai berubah cara. Cara instan yang kini banyak digemari ialah dengan mencalonkan publik figur yang mempunyai elektabilitas tinggi di masyarakat, dengan cara ini parpol tidak perlu menguras energi untuk memperkenalkan kandidat beserta visi dan misinya.

Konflik horisontal antar masyarakat sering mewarnai Pilkada langsung, belum lagi sengketa atau gugatan hasil pemilu yang menguras energi dan jelas mengganggu stabilitas pemerintahan. Adanya money politic dan cost politic juga kental mewarnai pilkada langsung, dikabarkan seorang kandidat gubernur yang ingin memenangi suksesi pilkada di tahun 2010, harus memiliki anggaran pemenangan sebesar 200 milyar hingga satu triliun rupiah, belum lagi apabila hasil pilkada harus dilaksanakan dalam dua putaran.  Khan lebih baik uang sebanyak itu mereka gunakan untuk mengentaskan kemiskinan didaerahnya masing-masing ?

Apabila pemerintah ingin merevisi UU No. 32 tahun 2004 tentang kepala daerah, yaitu mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD,  ini adalah langkah yang mundur dan tergesa-gesa.

Pertama, masih terlalu prematur untuk menyimpulkan bahwa pilkada secara langsung dinilai gagal dan harus dikembalikan kepada pemilihan kepala daerah melalui DPRD.   Sebuah sistem idealnya tidak akan langsung sempurna, banyak kekurangan dalam pelaksanaan, seharusnya pemerintah memikirkan cara untuk melakukan rekonstruksi sistim melalui pembenahan.

Kedua, apabila anggaran penyelenggaraan pilkada langsung yang menjadi masalah, mengapa tidak dicarikan solusi mengenai anggaran tersebut, ide seperti penggabungan pilkada secara serentak dapat dipertimbangkan oleh pemerintah, tentunya dengan tidak mengurangi nilai dan spirit dalam demokrasi pemilihan langsung.

Ketiga, adanya keputusan Mahkamah Konstitusi tentang calon independen memberikan hasil yang positif, mengingat semakin banyaknya calon independen yang memenangi pertarungan pilkada langsung. Sehingga metode konvensional “melalui parpol” mulai ditinggalkan oleh para calon kandidat.

Seiring dengan waktu, hal ini akan memacu parpol untuk melakukan pembenahan dalan mekanisme perekrutan bakal calon kepala daerah. Kelemahan krusial apabila pemilihan kepala daerah kembali dilakukan melalui DPRD, ialah adanya ketergantungan kepala daerah dengan parpol maupun anggota DPRD yang memilihnya, hal ini membuat kepala daerah menjadi hutang budi dan tidak berdaulat penuh, sehingga mudah didikte oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Tentu juga sistem ini menjadi ladang “pendapatan” baru bagi anggota DPRD.  Seharusnya apapun kekurangannya atas pilkada langsung, pemerintah tetap memberikan kepada rakyat kedaulatan untuk memilih kepala daerahnya secara langsung dan transparan.

IMHO, kalau pemerintah daerah Provinsi adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat maka memang Gubernur sebaiknya dipilih melalui mekanisme pemilihan di DPRD.  Selain tidak punya “program utama” selain program pemerintah pusat, pemilihan melalui DPRD memang lebih murah dan lebih kecil potensi konfliknya.

Atau, jika pemerintahan tingkat II (kabupaten/Kota) adalah kepanjangan tangan pemerintah propinsi lebih baik dipilih oleh DPRD kab/kota. Atau bahkan lebih baik jika Bupati/walikota diangkat oleh Gubernur (dengan persetujuan DPRD).  Konflik di tingkat masyarakat  yang berhubungan dengan pemerintah relatif kecil karena atasan dari Walikota adalah Gubernur.

Semua tentu ada plus-minus dan juga pro-kontra. Mungkin harus diadakan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif oleh lembaga-lembaga  penelitian yang kredibel dan independen.

Itulah harga mahal yang harus kita bayar untuk sesuatu bernama “Demokrasi”.