Publik Masih Curiga DPR “bermain”.

Masyarakat masih mempertanyakan apakah DPR akan memilih calon Ketua KPK mendatang berdasarkan kepada kepentingan publik atau hanya karena kepentingan sesaat jangka pendek.  Koordinator Koalisi Masyarakat anti Korupsi (Kompak) Fadjloer Rachman menyatakan calon Ketua KPK yang lolos dari Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan KPK belum tentu lolos di DPR.

Apakah dipilih satu atau dua-duanya ditolak DPR. DPR itu seperti black box. Kita tidak tahu dulu kenapa mereka menolak Agus Martowardojo (saat menjadi calon Gubernur BI). Sekarang (Agus) malah diangkat Presiden Menteri Keuangan. Orang yang menolak sekarang tidak tahu entah kemana.
Kasus kedua,  saat pemilihan Miranda Goeltom menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Masyarakat baru tahu kemudian ternyata DPR memilih Miranda Goeltom karena ada gratifikasi.

Pansel Pimpinan KPK Harap DPR tak jadi Polisi di Tikungan

Panitia Seleksi Pimpinan KPK telah mempertimbangkan bahwa bahwa masa kerja Ketua KPK mendatang selama empat tahun. “Pertimbangannya adalah biaya 2,5 miliar itu mahal. Kalau cuma untuk satu tahun, menjadi tidak efesien. Jadi Pansel mempertimbangkan empat tahun. Ada asas lain, yaitu asas penyanggah. Asas ini tidak semuanya harus bergabung,” tutur anggota Pansel Renald Kasali.

Namun Pansel mengakui bahwa ada juga pihak yang mengusulkan masa kerja Ketua KPK tersebut hanya satu tahun. Karena posisinya sebagai pengganti Ketua KPK sebelumnya yang telah diberhentikan.  Dari itu, kita berharap DPR dan Pansel segera memutuskan apakah empat tahun atau hanya satu tahun. Jangan sampai hal menjadi persolan terhadap calon yang akan mendaftar.

Jangan sampai DPR jadi polisi di tikungan. Kalau calon yang masuk tidak sesuai dengan keinginan, ada kecenderungan DPR akan memilih perideonya satu tahun. Kalau sesuai dengan kecenderunganya, diterima empat tahun.

Sepi Peminat “orang bersih”.

Pendaftaran calon pimpinan KPK yang sudah dibuka sejak Rabu, 25 Mei lalu namun belum terlihat aktivis anti korupsi ikut mendaftar. Apa sebabnya ?
Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho menduga ada 4 alasan mengapa orang bersih enggan mendaftar.

Pertama: karena faktor kans yang dipilih hanya satu orang.  Kedua : soal kekhawatiran mereka karena tidak punya cantolan politik di DPR.
Ketiga: karena khawatir dikriminalisasi kalau jadi pimpinan KPK dan yang keempat: bukan datang dari si calon melainkan dari Pansel.  ICW menilai Pansel hanya bersifat pasif menampung calon pimpinan KPK.

Padahal seharusnya Pansel menjemput bola, jangan menunggu. Karena kita bisa memilih orang-orang yang bagus dan memiliki rekam jejak yang baik. Sehingga kriterianya akan menjadi jelas.

ICW  juga mengingatkan agar Pansel tidak memaksakan untuk meloloskan calon yang tidak kredibel. Sebab, resiko meloloskan orang yang tidak kredibel bisa menghancurkan KPK.  Jika tidak memenuhi syarat kita minta kepada Pansel agar jangan dipaksakan.

Teman saya di ICW malah bilang sebenarnya gak ribet2 amat memilih pimpinan KPK, cuma ada tiga sarat : 1. berani mati 2. sedikit gila 3. jujur, hahaha.

Let’s wait and see.  🙂