Pembangunan kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di ibukota provinsi bukan memarjinalkan DPD, karena perealisasiannya sesuai dengan Pasal 227 ayat (4) dan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Anggota DPD berkantor di daerah harus dimaknai sebagai pemberian ruang kepada masyarakat dan daerah atau pusat tidak lagi meninggalkan daerah atau menganaktirikannya.

Demikian diskusi interkatif bertema “Untuk Apa Kantor DPD di Daerah” di Ruang GBHN Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/4). Narasumbernya, M Ryaas Rasyid (mantan Menteri Negara Otonomi Daerah), Cecep Effendi (Direktur Eksekutif The Indonesian Institute yang juga narasumber RUU Pemerintahan Daerah), Agun Gunandjar Sudarsa (anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat/DPR yang mantan Ketua Panitia Khusus/Pansus Rancangan Undang-Undang Kementerian Negara DPR), dan Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD Bahar Ngitung (anggota DPD asal Sulawesi Selatan).

Agun menjelaskan, “Pembangunan sekretariat DPD di daerah sangat tepat. Wajib hukumnya, karena konstitusi mengamanatkan anggota DPD adalah wakil daerah. Dia harus lebih banyak di daerah. Tidak seperti sekarang, lebih banyak di Jakarta. Salah kaprah!”

Dikatakan, DPR tidak bisa sendirian melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Ketika melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, misalnya, tidak ada jaminan DPR mampu melakukannya tanpa DPD. “Mereka (DPR) bisa mengklaim, ‘Kami ‘kan wakil-wakil rakyat.’ Tapi, benarkah undang-undang yang dibuat menampung dan mensinergikan kepentingan daerah dari Sabang sampai Merauke?” katanya, mengenai pelaksanaan fungsi legislasi.

“Bagaimana pengawasan wakil-wakil rakyat itu menjangkau seluruh Indonesia kalau aspirasi mereka tidak utuh?” sambungnya, mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan. Mengenai pelaksanaan fungsi anggaran, Agun juga bertanya, “Apakah wakil-wakil rakyat itu dalam merumuskan dan memperjuangkan anggaran bisa menampung keseluruhan provinsi? Saya yakin ndak ada jaminan. Pasti dia memikirkan partainya.

Ia mencontohkan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak memiliki wakil rakyat dari seluruh provinsi. “Numpuknya di Jawa Timur. Pasti dia berjuang di Jawa Timur saja,” katanya. Partai-partai yang mencerminkan secara nasional antara lain Partai Golkar. Persoalannya, partai-partai yang tidak memiliki wakil di provinsi tertentu tidak berkewajiban memikirkan daerah itu.

“Kesimpulannya, dengan tiga fungsi itu maka DPD harus ada,” tukasnya. Nah, dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya maka anggota DPD sejak awal di-setting berdomisili di daerah. “Ngapain di daerah? Di daerah dia mengerjakan seluruh kewenangannya. Pada posisi itu, dia mengajukan usul perubahan kalau ada undang-undang yang harus diubah, termasuk hasil pengawasan. Dia berkumpul di Jakarta mengikuti siklus anggaran.”

Setelah berkumpul di Jakarta untuk membahas aspirasi masyarakat dan daerah, Agun mengusulkan, Sidang Paripurna DPD harus berani menyatakan pendapat. Misalnya, jika Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang disampaikan Presiden menghianati daerah karena alokasi dana transfer yang tidak banyak ke daerah. “DPD harus berani mengatakan RAPBN yang disampaikan Presiden menghianati daerah,” ujarnya. Demikian pula, DPD harus berani menegur partai-partai politik yang hanya memikirkan dirinya.

Sebagai pemarjinalan?

Bahar mengakui, ketentuan Pasal 227 ayat (4) dan Pasal 402 UU 27/2009 dimaknai sebagian anggota DPD sebagai pemarjinalan. “Sebenarnya, sebagian anggota DPD merasa sangat penting ada (kantor DPD). Tapi, masih ada anggota DPD yang perlu pemahaman. Sebagian anggota DPD merasa termaginalkan dikembalikan ke daerah. Bagi mereka, seharusnya perjuangan daerah di pusat.”

“Jangan orang-orang daerah yang dipilih langsung oleh rakyat—yang kami istilahkan: legitimasi politik kami lebih besar daripada anggota DPR karena kami dipilih oleh seluruh kabupaten/kota yang ada di provinsi kami—dikirim ke Jakarta tetapi sekarang mau dikembalikan ke daerah.”

Karena diamanatkan konstitusi, berkantor di daerah harus dimaknai sebagai pemberian ruang kepada masyarakat dan daerah atau pusat tidak lagi meninggalkan daerah atau menganaktirikannya. “Kehadiran kantor ini akan semakin memberi ruang kepada masyarakat dan daerah menyalurkan aspirasi,” ujarnya. “Adanya kantor ini justru semakin mendekatkan anggota DPD dengan konsituennya.”

Ia membenarnya pernyataan Agun, bahwa partai-partai politik jangan terlalu diharapkan. “Kekosongan ini bisa diisi anggota DPD. Persoalannya, bagaimana empat anggota DPD yang mewakili Sulawesi Selatan, misalnya, bersama 24 anggota DPR dari Sulawesi Selatan, berimprovisasi agar keterpilihan mereka bermanfaat buat kepentingan masyarakat dan daerah.”

Kehadiran anggota DPD di Senayan dibarengi harapan masyarakat dan daerah yang besar, sebesar legitimasi yang didapat setiap anggota DPD. Persoalannya, sampai sejauh mana perjuangan itu bisa menghasilkan atau berujung pada realisasi harapan masyarakat dan daerah tersebut tentu saja anggota DPD harus menjalin kerja sama dengan anggota DPR.

Keterbatasan fungsi, tugas, dan wewenang DPD tidak serta merta mengurangi kemampuan anggota DPD melaksanakan checks and balances terhadap DPR, seperti upper house dan lower house di Jepang, Amerika Serikat, dan Canada yang menganut sistem bilameral. “Jadi, kita tidak bertumpu pada satu lembaga perwakilan yang memiliki kekuasaan yang besar tanpa checks and balances.”

Menurut Bahar, Pasal 227 ayat (4) yang menyatakan anggota DPD mempunyai kantor di ibukota provinsi dan ditindaklanjuti Pasal 402 UU 27/2009 yang menyatakan selambat-lambatnya dua tahun sejak diundang-undangkan berarti jika pembangunannya tidak direalisasikan tahun 2011 terjadi pelanggaran undang-undang. “Kalau tidak ada kantor DPD, kita semua melanggar UU.”

Diharapkan, bulan Juni tahun 2010 ada kantor sementara yang disiapkan pemerintah daerah sekaligus sebagai uji coba pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPD sebagai lembaga perwakilan yang ada di daerah. Sehingga, terjalin koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder di daerah seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, kabupaten, dan kota maupun pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota.

Cecep mengutip ucapan, Thomas Phillip “Tip” O’Neill, Jr, Ketua DPR AS atau Speaker of the House tahun 1977-1987 yang mengatakan “All politics is local” yang diterjemahan bebasnya semua urusan politik berawal dari daerah. Apa artinya? Anggota DPR/DPD berbasis di daerah yang menurut UU 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan, fungsi-fungsi legislasi, anggara, dan pengawasan diemban sebagai bagian integral fungsi reprentasi.

Sayangnya, sampai sekarang belum terjawab bagaimana penjabaran fungsi representasi dilakukan anggota DPR/DPD. “Jawabannya hanya pada anggota DPD, yaitu anggota DPD mempunyai kantor di daerah. Itulah jawaban operasional fungsi reprentasi anggota DPD. Kalau anggota DPR masih diperdebatkan bagaimana fungsi representasinya dilakukan.

Ia juga mengingatkan, anggota parlemen (DPR, DPD, DPRD) di mana pun memiliki dua wajah. Wajah kesatu, sebagai a legislator atau lawmaker yang bertugas membuat dan membahas undang-undang. Wajah kedua, sebagai wakil rakyat atau the people’s representatives yang bertugas melanjutkan mandat dan memperjuangkan aspirasi seluruh rakyat. “Keduanya harus paralel.”

Dalam praktiknya, anggota parlemen yang dipilih melalui mekanisme sistem distrik bekerja empat hari sepekan, hari selebihnya menemui rakyat. “Dia bekerja Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat sore dia ke daerah pemilihannya. Jadi, empat hari dia tampil dengan wajah lawmakers atau pembuat perundang-undangan.” Selebihnya, Sabtu, Minggu, dan Senin, dia menemui konstituen atau menemui rakyatnya. “Dia tampil dengan wajah wakil rakyat,” ujarnya.

“Di Indonesia, anggota parlemen yang berwajah keduanya masih terlalu jauh. Hanya muncul di televisi, koran, radio. Kehadiran fisik, face to face, kita ndak pernah melihatnya. Kalau disurvei, apakah rakyat kita bertemu anggota parlemen yang mengklaim mewakili daerah pemilihannya, jawabannya adalah ‘Ya, sekali dalam empat tahun. Hanya menjelang pemilu’. Jadi, sebelumnya mereka tidak ke sana.”

Akan menjadi benchmark

Jadi, kehadiran kantor DPD di daerah bagi anggota DPD adalah sebuah terobosan, yang mudah-mudahan akan menjadi benchmark atau acuan bagaimana seharusnya seorang anggota lembaga perwakilan berperan sebagai wakil rakyat. Pertanyaannya, bagaimana DPD mendesain mekanisme kerja anggota DPD ketika bertemu rakyatnya.

Cecep bercerita pengalamannya bekerja di kantor anggota DPR Amerika Serikat (AS) atau United States House of Representatives James Aldrich di sebuah distrik negara bagian Iowa. Ia juga ketua komisi hubungan luar negeri Kongres AS atau US Congress yang menjabat sekitar 23 tahun sebagai anggota DPR. “Kalau melihat kantor daerah pemilihannya, mungkin Anda kaget. Kantornya tidak luar biasa. Hanya ada 3, 4 staf. Saya harus katakan, letaknya tidak di jalan raya.”

Ia membandingkan dengan kantor anggota Senat AS atau US Senate yang sekarang menjadi Menteri Luar Negeri atau United States State Secretary, Hillary Clinton. “Kalau kita bandingkan dengan kantor Senator Hillary Clinton, juga nggak luar biasa. Kantornya kurang lebih ada di pertokoan.”

Kalau membaca website anggota DPR AS, kita menemukan penjelasan tentang kegiatan mereka. “Tidak luar biasa, tidak isu besar. Bahkan, kalau kita ke kantor anggota DPR AS di daerah pemilihannya, isu-isu yang dibahas stafnya tidak isu-isu yang besar seperti skandal Bank Century tetapi isu-isu yang sangat relevan dengan kebutuhan rakyatnya.”

“Ada veteran yang sangat tua tapi tiga bulan uang pensiunnya tidak turun-turun. Ada anggota masyarakat yang dizalimi aparatur daerah, dia mendatangi wakil-wakilnya. Mereka merasa bermanfaat jika membicarakannya dengan wakil-wakilnya,” urainya mencontohkan bagaimana rakyat AS mengadukan persoalannya kepada anggota DPR AS atau anggota Senat AS.

Oleh karena itu, karena kantor DPD ini jawaban operasional fungsi representasi anggota DPD sebagai wakil rakyat maka seyogianya anggota DPD tidak menganggapnya sebagai marjinalisasi. Justru momentum untuk mengokohkan fondasi kehadiran DPD yang “serve the people” or “service for the people”. “Bahwa, kehadiran anggota DPD itu betul-betul menghadirkan dirinya sebagai wakil rakyat.”

Ketika urusan pemerintah pusat secara teoritis hanya enam dan selebihnya diserahkan kepada pemerintah daerah maka persoalan sebenarnya adalah mengartikulasi kepentingan masyarakat dan daerah. Dalam melaksanan fungsi, tugas, dan wewenangnya, anggota DPD dapat melakukan rapat dengan pemerintah daerah, DPRD, dan unsur-unsur masyarakat di daerah pemilihannya.

Senada dengan Cecep, Ryaas mengatakan, pembangunan kantor DPD sangat bermanfaat bagi masyarakat dan daerah. “Pasti akan mengukuhkan kehadiran anggota DPD, tidak samar-samar lagi seperti anggota DPR. Jika anggota DPR hanya dua tiga kali dalam lima tahun bertemu konstituennya, anggota DPD bisa menjadwalkannya.”

Ia memberi sejumlah catatan. Kehadiran kantor DPD sangat bermanfaat karena DPD mengorganisir jadwal kegiatannya di daerah yang tentu saja menghemat biaya perjalanan setiap anggota DPD. Misalnya, jika 25 hari kerja, berapa lama dalam satu bulan anggota DPD berkantor di daerah. “Apakah empat orang itu bersama-sama atau satu orang saja tapi bergiliran?”

Jumlah pegawai sekretariat tergantung berapa lama anggota DPD berkantor di daerah sesuai dengan jadwal kegiatannya. “Pengawainya bisa banyak. Di Washington, District of Columbia, 50-100 pegawai. Pegawainya bukan staf biasa saja, yang sekretariat. Jika anggota DPR dan Senator rata-rata sarjana, staf ahlinya doktor-doktor. Begitu seriusnya mereka.”

Anggota Senat AS yang berjumlah dua orang per negara bagian memiliki kantor yang berbeda karena dari partai politik yang berbeda. Mereka berusaha menampilkan wajah sebagai wakil rakyat dalam menjabarkan fungsi representasi. “Mereka tidak mungkin disatukan. Senator dari Partai Demokrat dan Senator dari Partai Republik masing-masing punya kantor di daerah.”

Yang terpenting, rakyat mengetahui kehadiran anggota DPD beserta jadwal kegiatannya di daerah. “Dari tanggal sekian ke tanggal sekian atau antara tanggal ini dan tanggal itu rakyat bisa bertemu mereka atau kalau sekadar menyampaikan aspirasi tanpa harus bertemu mereka. Kantor kan dibuka setiap hari, kecuali hari libur Sabtu dan Minggu atau hari-hari besar.”

Ryaas menyakini, kalau anggota DPD berhasil menjabarkan fungsi representasi tersebut maka mereka akan jauh lebih dikenal ketimbang anggota DPR. Kecuali kalau kita menggunakan sistem distrik yang memungkinkan anggota DPR setiap Jumat, Sabtu, Minggu ke daerah pemilihannya. “Yang betul-betul bersentuhan dengan daerah, ya anggota DPD.”

Jumlah anggaran pembangunan

Mengenai jumlah anggaran pembangunannya, Bahar mengatakan, “Kami berkeinginan menjadikan kantor DPD sebagai sebuah landmark, kebanggaan masyarakat dan daerah. Oleh karena itu, kami berharap pemerintah daerah provinsi menyiapkan lahan di jalan-jalan protokol minimal 1.500 m2.” Jalan protokol yang dimaksud adalah jalan-jalan yang kerap dilalui pejabat negara atau lazimnya jalan-jalan raya atau jalan-jalan utama.

Kehadirannya sebuah kantor lembaga negara akan menambah keindahan ibukota provinsi. Tentu saja di depannya dipajang Garuda, lambang negara yang menggambarkan Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Jangan menyorot jumlah anggaran membangunnya. Jika diperkirakan Rp 30 miliar, itu beserta sarana dan prasarananya.”

Published on 17 Mei 2010 @ http://www.dpd.go.id