Rencana Badan Urusan Rumah Tangga DPR untuk melakukan pembangunan gedung baru bagi para Anggota DPR dan diperkirakan memakan biaya 1.8 Trilyun Rupiah tentunya sangat mengejutkan masyarakat.  Apalagi dikala kondisi masyarakat sekarang bisa dikatakan sedang mengalami kesulitan ekonomi.  Tinggal menunggu waktu kenaikan TDL tentunya hal itu akan merembet ke pelbagai sektor ekonomi rakyat lainnya dan kenaikan harga barang.  Anggaran awal pembangunan gedung baru senilai Rp 250 miliar sendiri telah disahkan  dalam rapat paripurna DPR tanggal 3/5/2010.

Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan pemerintah dengan DPR sudah bulat menyepakati RAPBN-P tersebut. Anggaran tambahan untuk pembangunan gedung yang diperkirakan mencapai Rp 1,8 triliun rupiah akan dianggarkan dalam dua tahun berikutnya.  “Karena itu tahap awal, waktu saya tanya katanya Rp 250 miliar yang disahkan,” terang Marzuki.

Melihat besarnya anggaran ini menunjukan tidak sensitifnya DPR dan cendrung lebih memprioritaskan untuk memikirkan kepentingan DPR sendiri ketimbang memperioritaskan persoalan hak dasar rakyat.

Dari proses penganggaran yang dilakukan untuk pembangunan gedung DPR masyarakat bisa  menilai bahwa: dalam perencanaan penganggaran yang dibuat tidak didasari oleh perencanaan yang akurat,  hal ini terlihat dari asumsi yang mendasari perlunya pembangunan gedung baru terkesan dibuat-buat dan DPR bisa dianggap telah melakukan kebohongan publik  dengan menyatakan bahwa dasar pembangunan gedung baru disebabkan karena posisi Gedung Nusantara 1 telah mengalami kemiringan 7 derajat. Padahal  alasan ini terbantahkan oleh pernyataan  kajian Balitbang Departemen PU yang menyimpulkan bahwa gedung DPR  tidak mengalami kemiringan dan hanya mengalami kerusakan biasa.

Berdasarkan penelitian selanjutnya dari Kementerian PU, gedung DPR masih sangat layak huni, sehingga tidak tepat  untuk dianggarkan pembangunan gedung baru.

Juga akibat tidak memiliki  grand design pembangunan gedung baru, maka  DPR cendrung melakukan melakukan upaya pemborosan terhadap anggaran negara dan DPR  terlalu responsif untuk memenuhi  memenuhi kepentingan sendiri dan  tidak mencerminkan keberpihakan dalam mengelola anggaran   dalam penyusunan rencana anggaran DPR,  karena lebih mementingkan/memperioritaskan  pengalokasian anggaran DPR sendiri ketimbang memperioritaskan untuk alokasi sektor publik yang lebih membutuhkan (seperti banyaknya sekolah-sekolah yang sudah tidak layak untuk di jadikan sebagai sarana belajar).😦

Pembangunan gedung baru ini jelas melukai rasa keadilan publik.  Idealnya alokasi anggaran dalam APBN sudah seharusnya lebih diprioritaskan pada kepentingan yang lebih mendesak di seluruh Indonesia. Misalnya saja anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan gedung sekolah yang rusak. Berdasarkan data statistik persekolah Kemdiknas, terdapat 161 ribu gedung sekolah yang rusak.  Selain itu, 45 persen dari gedung sekolah yang rusak tersebut mengalami rusak berat dengan kemiringan lebih dari 7 derajat dan mendekati 90 derajat alias hampir rubuh.  Sungguh memilukan apabila para pejabat negara kita sudah tidak memiliki hati nurani dan mengesampingkan kebutuhan yang jauuuh lebih penting bagi warga masyarakatnya.

Atas dasar persoalan diatas Indonesian Corruption Watch (ICW) mengeluarkan pers release & menyatakan pendapat :

  1. Menolak pembangunan gedung baru DPR RI yang menghabiskan anggaran negara sebesar  Rp 1,8 Triliun.
  2. Pembangunan gedung baru DPR belum menjamin peningkatan kualitas kinerja DPR
  3. Anggaran  pembangunan gedung DPR baru lebih tepat dialokasikan untuk sektor publik yang lebih membutuhkan, dengan asumsi jika Jika  untuk pembangunan gedung DPR baru menghabiskan anggaran sebesar Rp 1, 8 T, artinya untuk 560 anggota menghabiskan anggaran Rp 3,3 M /per ruangan. Maka bila  dibandingakan  dengan standar biaya pembangunan untuk gedung sekolah perlokal nilainya Rp 50 Juta/ruang kelas, maka apabila anggaran gedung DPR tersebut digunakan untuk pembangunan sekolah, dapat membangun sebanyak 12.000 gedung sekolah baru.
  4. DPR untuk menarik keputusannya dan tidak menganggarkan kembali anggaran pembangunan gedung baru.

Mari kita semua tinggal berharap para “Wakil” kita di Parlemen akan mendengar suara hati rakyat.  Akankah ??