KETUA Mahkamah Konstitusi (MK)  Moh. Mahfud MD menilai belum melihat ada indikasi kasus Bank Century yang mengarahkan kepada pemakzulan (impeachment) Wakil Presiden Boediono akan diperkarakan ke MK.  Namun, Mahfud menegaskan, Lembaga yang dipimpinnya siap jika perkara Century yang ditindaklanjuti oleh Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR, diperkarakan ke MK.

“Saya belum melihat ada tanda-tanda akan dibawa ke MK, kok saya tidak melihat. Tetapi banyak fraksi mengambil opsi C (diperkarakan ke MK),”  kata Mahfud.

Menurut dia, untuk mengusung kasus Century ke arah pemakzulan Wakil Presiden Boediono harus disertai dengan langkah politik baru di parlemen. Menurut dia, keputusan DPR di paripurna tidak serta merta langsung dapat memakzulan Wakil Presiden karena harus disepakati minimal dua pertiga anggota DPR. Keputusan (paripurna) hari ini, tidak otomatis berlaku. Itu harus diproses lagi disebuah sidang paripurna yang forumnya harus dihadiri dan disepakati dua pertiga anggota DPR.

Jadi, kalau sekarang C itu menang, tidak otomatis langsung bisa dibawa ke MK.

Untuk membawa kasus Century ke MK,  harus ada upaya hukum baru di DPR, seperti mengajukan pengusulan yang dibicarakan dalam Badan Musyawarah DPR, diputus lewat sidang paripurna.  Kemudian, DPR menyatakan pendapat untuk mendakwa Wakil Presiden sebagai tersangka di persidangan MK.

Kalau pendapat sudah oke, lalu ada sidang paripurna lagi, untuk menentukan apakah mau diproses pemakzulan sehingga saya melihat sampai saat ini, tidak ada gambaran akan diperkarakan ke MK.

Terkait dengan pembuktian, Mahfud menjelaskan, proses impeachment dapat menggunakan bukti sebelum Boediono menjadi Wakil Presiden. Dia mencontohkan, pengalaman impeachment Presiden Amerika Serikat atau Perdana Menteri Jepang.  Semua jatuh karena perbuatan pidana sebelum menjadi pejabat. Misalnya, suap untuk dana kampanye yang di AS, soal kasus Watergate. Itu jauh hari sebelum Nixon jadi Presiden, tetapi kena. Jepang  juga.

Dalam proses impeachment,  jika keputusan MK bukan bersifat hukum pidana sehingga tidak ada jaksa, penyelidikan dan penyidikan, serta tidak ada penetapan status tersangka.

Kalau seadainya dia bersalah, MK tidak bisa memutuskan dia bersalah. Tetapi hanya pernyataan MK saja. Benar atau salah. Kalau mau dihukum secara pidana, dibawa lagi ke pengadilan pidana, di situ ada jaksa, penyidik, penyelidik, penyelidikan, dan penahanan.

Pemahaman akan perbedaan mosi (tidak percaya) dengan proses hukum impeachment juga harus ditekankan. Dia menilai mosi bersifat politis. Sementara impeachment lebih mengedepankan aspek hukum.  Di MK itu yang diproses hukum. Orang banyak mencampuri impeachment dengan mosi. Itu beda dong, mosi itu politik, impeachment itu hukum.

Mari kita tunggu kelanjutannya.  Apakah benar desas-desus yang santer terdengar bahwa Pak Boed yang akan dikorbankan ?

 

PEMAKZULAN:
DPR Perlu Tahu Tata Cara

Panitia Khusus Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat untuk kasus Bank Century disarankan segera mempelajari segala tata cara formal tentang pemakzulan. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi sejak awal jika kasus Bank Century harus berujung pada pemakzulan.Saran itu dikatakan ahli hukum tata negara Irman Putra Sidin. Jangan sampai ada persoalan yang sifatnya prosedural yang bisa menghambat penyelesaian substansi kasus yang dipendapatkan DPR.

Secara terpisah, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengaku sudah menandatangani peraturan MK tentang hukum acara pemakzulan. Penandatanganan dilakukan 31 Desember lalu, tetapi hingga kini belum dipublikasikan. Hal itu juga diungkapkan Sekretaris Jenderal MK Janedjri M Gaffar yang sebelumnya menyatakan belum ditandatangani.

Mahfud MD mengatakan, tidak ada hal istimewa dalam peraturan itu. Peraturan tersebut memuat mengenai tata cara mengajukan pemakzulan, cara pemeriksaan, dan cara pembuktian. Mengenai alat bukti yang digunakan, tak berbeda dengan perkara lain, yaitu saksi, surat, dan dokumen resmi lainnya.

Perkara pemakzulan dimohonkan DPR. Presiden dan wakil presiden disebut sebagai termohon atau terduga. Mengenai siapa yang harus bertindak sebagai penuntut umum, Mahfud menuturkan, tak ada. Namun, DPR bisa menunjuk kuasa hukum dari kalangan DPR.

Mungkin Komisi III. Pendakwaan di MK. Lalu di proses, sekian hari pemeriksaan pendahuluan, sekian hari pembuktian. Siapa yang harus dihadirkan. Itu saja,” ungkap Mahfud. UUD 1945 hanya memberikan waktu 90 hari kepada MK untuk mengadili pendapat DPR.