Pansus Centurygate telah membahas kerja tim perumus berkaitan dengan kesimpulan laporan akhir penyelidikan Pansus untuk disampaikan ke rapat paripurna DPR hari ini, Selasa  2 Maret 2010.

Ketua Tim Perumus Mahfudz Siddiq, tengah malam tadi (Senin – 1/3/2010) memaparkan dua alternatif kesimpulan dan rekomendasi terkait penyelidikan yang dilakukan Pansus sejak Desember 2009 silam sebagai hasil kerjanya.

Berikut alternatif kesimpulan dan rekomendasi pertama Pansus Century yang akan dibawa pada sidang paripurna.

KESIMPULAN PERTAMA (A):

1.Permasalahan Bank Century muncul sejak akusisi-merger yang tidak dilakukan berdasar persyaratan dan undang-undang yang berlaku. Merger bahkan melanggar aturan perundang-undangan, sarat penipuan, dan tindak money laundering oleh pengurus bank.

2. Praktik itu (penipuan, money laundering, dll) terus menerus terjadi berkaitan lemahnya pengawasan Bank Indonesia yang bahkan memberikan kemudahan-kemudahan yang berlebihan.

3. Keputusan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek ke Bank Century adalah wewenang Bank Indonesia sesuai PerPpu No. 2/2008 untuk mencegah ketidakstabilan perekonomian. Terdapat penyalahgunaan wewenang dalam mekanismenya.

4. Penetapan Bank Century sebagai bank gagal yang ditenggarai berdampak sistemik berdasar Perppu no. 4/2008 untuk mencegah Indonesia dari krisis ekonomi sebagai dampak krisis global.

5. Keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan bahwa Bank Century gagal berdampak sistemik adalah untuk menyelamatkan sistem keuangan dan perbankan nasional.

6. Terdapat indikasi kuat bahwa penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik tidak disertai data-data akurat dan tidak disertai prinsip kehati-hatian. Namun itu dapat dipahami karena keputusan dilakukan di saat krisis.

7. Di tahap pemberian Penyertaan Modal Sementara masih terjadi perdebatan mengenai kerugian negara yang muncul. Pansus memberikan hal tersebut ke penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

8. Pansus belum temukan bukti bahwa terjadi aliran dana ke sebuah partai politik atau salah satu pasangan capres-cawapres.

REKOMENDASI PERTAMA (A):

1. Perlu dilakukan proses hukum ke manajemen Bank Century, termasuk mengambil langkah hukum ke pejabat BI yang diduga ikut melakukan tindak pidana.

2. Pelanggaran pelaksanaan pemberian FPJP perlu ditindaklanjuti penegak hukum bila terdapat indikasi tindak pidana.

3. Meminta DPR melakukan revisi perundang-undangan terkait sektor moneter dan fiskal.

4. Pemerintah dan DPR harus membentuk UU Otoritas Jasa Keuangan demi independensi lembaga keuangan dan UU Jaring Pengaman Sektor Keuangan sebagai dasar yuridis pemerintah untuk mengambil kesimpulan di saat krisis.

5. BI harus memperbaiki aturan internal untuk meminimalisi penyalahgunaan wewenang oleh pejabatnya.

6. Pemerintah perlu membentuk tim pemburu aset yang diambil secara tidak sah oleh pelaku tindak pidana. Upaya tersebut perlu dilaporkan ke DPR.

7. Terkait dana nasabah PT. Antaboga Delta Sekuritas, ternayata memang nasabah Antaboga ditawarinya dengan modus penipuan oleh Bank Century. Pansus meminta pemerintah mencari jalan keluar untuk mengganti dana nasabah.

Selain kesimpulan dan rekomendasi pertama, Pansus juga menetapkan kesimpulan dan rekomendasi alternatif kedua.

Berikut adalah alternatif kesimpulan dan rekomendasi kedua Pansus Century yang akan dibawa pada Sidang Paripurna.
 


KESIMPULAN KEDUA (B):

1. Pengucuran dana FPJP dan PMS ke Bank Century adalah termasuk keuangan negara.

2. Patut diduga terjadi penyimpangan dalam proses pengambilan kebijakan oleh otoritas moneter dan fiskal yang diikuti banyak penyalahgunaan, mulai dari akuisisi-merger, pemberian FPJP, PMS, hingga tahap aliran dana.

3. Diduga terjadi penyimpangan proses pengambilan kebijakan oleh otoritas moneter dan fiskal dengan mengikutsertakan pemilik saham dan manajemen Bank Century sehingga merugikan negara. Kepada pihak yang diduga bertanggung jawab, F-PG, F-PDIP, F-PKS dan F-Hanura menyebut nama. F-PPP sebut unit kerja dalam institusi, dan F-Gerindra sebuah pejabat yang bertanggung jawab. Daftar nama terlampir.

4. Kasus Bank Century merupakan perbuatan melanggar hukum yang berlanjut atau penyalahgunaan wewenang oleh pejabat otoeritas moner dan fiskal sehingga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi karena diduga merugikan negara.

5. Berkenaan dengan dugaan mengalirnya dana PMS ke sebuah parpol atau suatu pasangan capres-cawapres tertentu, pansus belum dapat menuntaskannya karena keterbatasan waktu dan wewenang pro-justicia.REKOMENDASI KEDUA (B):

1. Merekomendasikan seluruh penyimpangan yang berindikasi perbuatan melawan hukum yang terkait tindak pidana korupsi, umum, dan perbankan serta pihak-pihak yang bertanggung jawab ke penegak hukum.

2. Meminta DPR bersama pemerintah merevisi perundang-undangan di sektor moneter dan fiskal.

3. Pulihkan aset yang diambil tidak sah oleh pengelola Bank Century yang merugikan bank dan negara oleh Robert Tantular, Hesyam al Warraq, dan Rafat Ali Rizvi sebagai pemilik saham. Pemulihan aset didahului forensik dari kantor akuntan publik dengan pengawan tim monitoring pansus.

4. Meminta DPR mengawasi rekomendasi dan penelusuran aliran dana dan pemulihan aset recovery pada masa sidang berikutnya.

5. Meminta pemerintah menyelesaikan masalah nasabah Antaboga Delta Sekuritas dengan mengajukan ke DPR pola penyelesaiannya secara menyeluruh.

6. Mendesak presiden mengajukan calon gubernur BI untuk menjalankan fungsi otoritas moneter secara profesional.

Ketua Pansus Idrus Marham,  telah menetapkan dua hal tersebut sebagai kesimpulan dan rekomendasi Pansus yang akan diajukan ke sidang paripurna DPR hari ini, Selasa  2 Maret 2010.

 

 

– Pansus Centurygate Wariskan Empat Pelajaran Berharga –

Ada empat pembelajaran politik yang bisa diambil dari Pansus Centurygate.

Pembelajaran yang  pertama adalah pada saat pemilihan ketua dilakukan fit and proper test. Selain itu, para calon pimpinan Pansus juga diminta untuk melakukan peryataan komitmen. Dan selama ini hal tersebut belum pernah ada.

Pembelajaran yang kedua  adalah rapat Pansus yang terbuka. Berbeda dengan Pansus sebelumnya di mana rapat Pansus dilakukan secara tertutup.

Yang ketiga  Pansus telah menjalankan amanat Pasal 19 UU No. 6/1954 tentang penyitaan penyalinan, pengkopian terhadap dokumen yang berkaitan dengan kasus Century, meskipun sebenarnya terlarang.

Yang terakhir atau keempat  kinerja Pansus selama ini mengedepankan data dan fakta sebagai instrumen, bukan hanya opini dan pernyataan pendapat.  Jika semua dilakukan secara konsisten, ini adalah sebuah tradisi politik yang menjanjikan.

Pansus kali ini dijadikan model untuk Pansus selanjutnya agar bekerja transparan, terbuka, efektif dan efisien terhadap anggaran, mendapat dukungan dari media dan masyarakat.
Dengan hal ini, akan terjalin benang merah antara yang ada di dalam dan aspirasi dari luar.