Hiruk-pikuk kasus Century memasuki babak akhir yang menentukan. Sejak Desember hingga puncaknya Malam tadi berupa pandangan Akhir Fraksi-Fraksi Parpol di DPR, berbagai isu utama maupun penggembira seputar skandal bailout Bank Century bergulir bak bola panas sekaligus menjadi magnitude perbincangan, mulai dari Senayan hingga jalanan.

Terlebih dalam pandangan akhir fraksifraksi di Pansus Hak Angket bailout Bank Century pada Rabu 17 Feb 2010,  7 dari 9 fraksi DPR menyimpulkan:  ada pelanggaran hukum baik dalam proses akuisisi dan merger,  fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP), kebijakan bailout dan aliran dana.  Hanya Demokrat dan PKB saja yang bersikeras menyatakan tak ada pelanggaran dalam FPJP dan kebijakan bailout.   Jika pun ada, pelanggaran hanya terjadi pada akuisisi dan merger serta aliran dana semata.

Setumpuk data telah terpapar, serombongan orang telah diundang, parade debat, silat lidah, adu jurus kepintaran plus popularitas akibat liputan media yang jor-joran,  akankah hanya berakhir kompromi ?  Jika ini terjadi,  sudah selayaknya para ‘pemain’  dihukum oleh publik.  Sejak awal sudah muncul dugaan bahwa penyelamatan Bank Century merupakan “skenario” penyelamatan kepentingan sejumlah deposan besar.

Para deposan besar tersebut memiliki interkoneksitas dengan kekuatan dan kepentingan partai politik tertentu.  Bisakah ini dibuktikan oleh Pansus ? Namun pada akhirnya hanya 4 Fraksi yang menyebut sejumlah nama yang sudah semestinya bertanggung jawab atas skandal Century ini,  sejak proses merger dan akuisisi bergulir pada 2001–2004 hingga aliran dana FPJP dan bailout.

– Hanya Empat Fraksi yang Punya Nyali –

Empat fraksi  yaitu PDI Perjuangan, PKS, Golkar dan Hanura, dalam Pansus Centurygate secara tegas menyebut nama-nama yang bertanggung jawab dalam bailout Century pada 2008.

Sementara tiga fraksi tidak menyebut nama, yaitu PPP, PAN, dan Gerindra.  Tiga fraksi ini dinilai telah melunak dan milih jalan yang sama dengan Demokrat dan PKB.

Sejumlah nama yang disebut oleh empat fraksi adalah mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono dan mantan Ketua Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) Sri Mulyani.

Mantan Deputi BI Miranda Goeltom dan Aulia Pohan juga disebut oleh Fraksi PDIP, PKS, dan Golkar.

PDIP dan PKS juga menyebut nama lain, yaitu mantan Direktur Pengawasan BI, Sabar Anton Tarihoran.  Sementara itu Golkar menyebut nama mantan Deputi Gubernur Senior BI, Anwar Nasution.

PDIP juga menyebutkan Nama mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah.

PKS juga menyebut nama mantan Direktur Pengawasan BI  Rusli Simanjuntak,  Deputi Gubernur Bank Indonesia  Siti Fadjrijah,  Deputi Gubernur BI  Budi Mulya,  mantan Direktur Pengawasan BI  Zainal Abidin,  Sekretaris KSSK  Raden Pardede dan Rudjito.

Nama-nama yang secara tegas disebut oleh PKS dan PPP adalah  Robert Tantular, Ravfat Ali Rizvi, dan Hesham al-Warraq sebagai petinggi Bank Century lama diduga sebagai pihak yang harus betanggungjawab.

Deposan besar Bank Century, Budi Sampoerna, Sunaryo Sampoerna, dan Rudi Soraya pun tidak luput dari ungkapan PKS.   Tiga orang ini diduga kuat mempengaruhi bailout terhadap Bank Century.

Sementara itu Golkar menyatakan pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab adalah pejabat Bank Indonesia (BI), pejabat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), pejabat Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R), pejabat Komite Koordinasi (KK), pejabat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), manajer lama Bank Century, manajemen Bank Century, pemegang saham Bank Century, dan beberapa nasabah.

– Batasan Afiliatif –

Ada dua faktor yang  menyebabkan para pemain penyerang di Pansus Century berbalik badan dari kebenaran.  Pertama, adalah gejala groupthink dalam tradisi para politisi partai di negeri ini.  Gejala ini oleh Irving Janis dalam bukunya Groupthink: Psychological Studies of Policy Decisions and Fiascoes (1982)  digambarkan sebagai kelompok yang memiliki tingkat kohesivitas tinggi yang sering kali gagal mengembangkan alternatif- alternatif tindakan yang mereka ambil.

Sejumlah kader partai di pansus sangat mungkin kembali ke tradisi lama yakni berpikir sama dan menghindari pemikiran berlawanan. Hal ini menyebabkan minimnya ide-ide yang tidak populer atau tidak serupa dengan anggota kader lain terlebih jika harus berseberangan dengan elite utama di fraksi atau partai mereka.

Jika pun ada yang berbeda,  maka akan dilabeli sebagai penyimpang atau tidak loyal pada garis kebijakan partai.  Situasi ini masih harus kita curigai karena di banyak kasus yang telah terjadi sebelumnya, kerap diselesaikan dengan cara “kongkow para elite”.  Konflik menjadi sarana menaikkan daya tawar yang menghantarkan para penyerang dan yang diserang berada di zona of possibble agreement (ZOPA).

Jika hal ini terjadi,  jelas telah terjadi tirani partai atau tirani fraksi yang membahayakan nilai-nilai kebenaran dan rasionalitas substantif dari publik. Mekanisme penyelesaian adat lewat lobi, jamuan makan bersama, atau tradisi “silaturahmi” kerap menjadi pemutus akhir sebelum putusan formal dibacakan di paripurna.  Para pemain penyerang sangat mungkin menjadikan Pansus hanya sebagai panggung pertunjukan,  di mana mereka bisa berteriak kencang lantas perlahan menepi dan akhirnya sepi.

Hal  yang masih memungkinkan pansus menjadi tunakuasa adalah serangan dari pihak eksternal atas eksistensi politik mereka sebagai bagian dari kolektivitas partai.  ‘Horor’  ancaman kini sudah menyeruak ke publik terutama diarahkan kepada para pemegang tongkat komando partai penentu kekuatan. Misalnya : serangan pajak atas Aburizal Bakrie yang juga Ketua Umum Golkar.

Tiga perusahaan Ical yakni PT Kaltim Prima Coal, PT Bumi Resources Tbk, dan PT Arutmin Indonesia dianggap mengemplang pajak.  Tunggakan pajak ketiga perusahaan milik Ical yang sudah banyak dipublikasikan media massa adalah Rp2,1 triliun plus denda 400%, dengan demikian, totalnya menjadi Rp10,5 triliun.  Meski pengusutan pajak merupakan hal yang sudah selayaknya dilakukan namun motif politik tak bisa disisihkan begitu saja dari kasus ini.

Terlebih, serangan ini muncul dan diintensifkan menjelang akhir kerja pansus yang menempatkan Golkar sebagai salah satu kekuatan penentu. Tak hanya soal pajak, isu perombakan kabinet pun berhembus kencang.  Jika Golkar mulai tak gentar dengan serangan pencopotan menteri dari kadernya, begitu pula dengan sikap PKS.

Namun betul-betul relakah PKS pecah kongsi dengan kekuasaan ?  Jika para anggota pansus Century konsisten membuka kasus ini hingga tuntas, maka tentu seribu satu data yang telah diakui mereka bisa menjadi penanda menuju lorong akhir di mana pintu keluar dari kemelut ini berada.  Lorong pintu akhir tersebut ialah menyebutkan nama-nama siapa yang bertanggung jawab, apakah memang benar ada aliran ke partai politik tertentu, serta bagaimana mereka harus bertanggung jawab.

– Polri Cari Bukti Pidana Nama-nama yang Disebut Pansus –

Sejumlah nama yang diindikasikan melakukan pelanggaran perbankan sudah disebutkan pansus Century.  Namun Polri harus meneliti terlebih dahulu apakah sejumlah nama tersebut terbukti melakukan tindak pidana.

“Kita meneliti dulu ada tidaknya kasus pidananya,”  ujar Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Ito Sumardi.

Menurut Ito, pihaknya tidak bisa menyebutkan nama-nama orang yang akan diteliti yang diduga melakukan tindak pidana. Polri harus mencari bukti dan fakta terlebih dahulu sebagai bentuk permulaan pemeriksaan.  Menyebut nama orang yang belum tentu bersalah berarti Polri sudah melanggar HAM itu. Pansus kan bukan penegak hukum.  Nanti Polri, Kejaksaan, dan KPK yang akan mencari bukti.

Ito mengatakan, polisi sebelumnya melakukan penyelidikan dahulu. Penetapan nama-nama itu harus mengedepankan azas praduga tak bersalah. Kemudian setelah itu, jika ditemukan ada indikasi tindak pidana baik perbankan maupun umum, maka baru ditentukan seseorang itu tersangka atau tidak.   Polri tidak bisa serta merta menindaklanjuti. Harus dilihat baru di cari bukti-buktinya apa.

– KPK :  Hasil Pansus Sekadar Info Tambahan –

Sikap akhir fraksi-fraksi Pansus Centurygate tadi malam (23/02) belum bisa menjadi alat bukti bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melanjutkan tahap penyidikan.

“Yang bisa menjadi alat bukti harus berbentuk BAP dan itu dilakukan penyelidik KPK.  Hasil pansus bisa jadi informasi tambahan kita,” jelas Wakil Ketua KPK bidang Pencegahan, Haryono Umar.

Diakui Haryono,  kasus bailout Century telah lama diproses oleh KPK, bahkan sebelum ramai diperbincangkan publik.  KPK telah memegang hasil audit investigasi BPK sebagai  data yang diperlukan.  KPK sudah mempunyai bukti yang didapat dari BPK,  hasil pansus itu bisa KPK pakai sebagai tambahan saja.  Pertenghan Desember 2009,  baru KPK dapat data dari BPK.  Masuk ke penyidikan bisa 1-2 tahun untuk dapat dua alat bukti,  ungkapnya.

Menanggapi rekomendasi beberapa fraksi  bahwa mantan Gubernur BI Boediono dan mantan Ketua KSSK Sri Mulyani harus diproses KPK,  KPK tidak keberatan asal dilakukan untuk mencari titik terang.   Dalam rangka membuat kasus ini terang siapapun bisa dipanggil. Sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Jadi nama yang disebut Pansus semalam bisa dipanggil atau   KPK  yang datangi. Ini kan masih dalam proses penyelidikan.  Kalau penyidikan mereka yang datang ke KPK.

– Inilah sejarah panjang Century Gate –

Kisah Bank Century berawal dari tahun 1989 ketika didirikan,  hingga 20 November 2008  saat ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Gagal yang memiliki dampak sistemik.

30 Mei 1989
PT Bank Century Tbk didirikan berdasarkan Akta No. 136 tanggal 30 Mei 1989. Pada saat itu nama yang digunakan sebagai badan usaha adalah PT. Bank CIC (Century Intervest Corp) International Tbk.

16 April 1990
Bank Century memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. 462/KMK.013/1990. Pada tahun inilah Bank Century memulai operasi komersialnya.

22 April 1993
Bank Century memperoleh peningkatan status menjadi Bank Devisa dari Bank Indonesia melalui Surat Keputusan No. 26/5/KEP/DIR.

27 November 2001
Keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) tanggal 27 November 2001 yang menyetujui Akuisisi Chinkara atas Bank Picco dan Bank Danpac meskipun Chinkara tidak memenuhi poin-poin berikut:
1. Belum ada publikasi rencana akuisisi di media massa.
2. Chinkara baru didirikan tanggal 8 Oktober 1999 sehingga belum dapat menyampaikan laporan keuangan selama 3 tahun berturut-turut.
3. Rekomendasi dari negara asal tidak secara jelas menginformasikan performance perusahaan.
Indikasi Pelanggaran: Melanggar aturan SK Direksi BI No.21/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang persyaratan dan tata cara merger, konsolidasi dan akuisisi bank umum.

14 Desember 2001
Sesuai dengan permintaan Bank Indonesia melalui surat Bank Indonesia tanggal 14 Desember 2001 dan pertemuan dengan Bank Indonesia pada tanggal 16 April 2004, manajemen Bank dan pemegang saham pengendali First Gulf Asia Holdings Limited (d/h Chinkara Capital Limited) setuju untuk melakukan merger dengan PT Bank Pikko Tbk dan PT Bank Danpac Tbk untuk menghasilkan sinergi dan memperkuat permodalan bank hasil merger.
Proposal merger tersebut disampaikan kepada Bank Indonesia pada tanggal 26 April 2004.

21 Mei 2004
Bank, PT Bank Danpac Tbk dan PT Bank Pikko Tbk, telah menandatangani kesepakatan untuk melakukan tindakan hukum penyatuan kegiatan usaha dengan cara Penggabungan atau Merger dimana Bank Century sebagai “Bank Yang Menerima Penggabungan” dan PT Bank Danpac Tbk dan PT Bank Pikko Tbk sebagai “Bank Yang Akan Bergabung”.

7 September 2004
Bank mengajukan Pernyataan Penggabungan kepada BAPEPAM dalam rangka penggabungan usaha dengan bank-bank yang menggabungkan diri dan telah mendapat pemberitahuan efektifnya penggabungan tersebut sesuai dengan surat Ketua BAPEPAM No. S.3232/PM/2004 tanggal 20 Oktober 2004.

22 Oktober 2004
Berdasarkan Akta No. 158 tanggal 22 Oktober 2004 dari Buntario Tigris Darmawa NG,
S.H, S.E, notaris di Jakarta, Bank dan bank-bank yang menggabungkan diri yang terdiri
dari PT Bank Pikko Tbk dan PT Bank Danpac Tbk dengan persetujuan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa telah sepakat melakukan peleburan usaha.

28 Desember 2004
Bank Century berubah nama dari PT Bank CIC Internasional Tbk menjadi PT Bank Century Tbk. berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 6/92/KEP.GBI/2004.

28 Februari 2005
Hanya dalam 2 bulan setelah proses merger, posisi CAR Bank Century negatif (-132%).

31 Oktober 2005
Sesuai dengan ketentuan seharusnya BI telah menetapkan Bank Century pada status bank
dalam pengawasan khusus, yaitu sejak tanggal 31 Oktober 2005 (setelah hasil pemeriksaan BI atas Bank Century dipublikasikan). Namun atas usul Direktur Pengawasan Bank 1 dan disetujui oleh Deputi Gubernur 6, Bank Century hanya dikenai status Bank dalam pengawasan intensif. Terhadap pembiaran ini, terjadi penundaan penetapan status Bank dalam pengawasan khusus terhadap Bank Century selama kurang lebih 3 tahun (31 Oktober 2005 – 6 November 2008)

29 Desember 2005
Bank Century dinyatakan sebagai Bank Dalam Pengawasan Intensif sesuai dengan surat BI No. 7/135/DPwB1/PwB11/Rahasia. Hal ini karena Surat-surat Berharga (SSB) valuta asing dan penyaluran kredit yang berpotensi menimbulkan masalah. Status ini terus disandang oleh Bank Century hingga tanggal 6 November 2008, saat ditetapkan menjadi Bank Dalam Pengawasan Khusus (DPK).

30 September 2008
Posisi CAR Bank Century saat mengajukan FPJP sebesar positif 2,35%. Pada saat tersebut berlaku ketentuan BI (PBI) No. 10/26/PBI/2008 bahwa fasilitas FPJP diberikan kepada bank yang memiliki CAR minimal 8%. Dengan demikian Bank Century sebenarnya tidak memenuhi syarat menerima FPJP.

27 Oktober 2008
Sejak bulan Juli 2008, Bank Century (BC) telah mengalami kesulitan likuiditas dan
bergantung pada pinjaman uang antar-bank (PUAB). Karena PUAB sulit diperoleh, hingga tanggal 27 Oktober 2008, BC telah melanggar pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) minimal 5% dari dana pihak ketiga (DPK).

31 Oktober 2008
Posisi CAR Bank Century per-31 Oktober 2008 negatif (-3,53%)

6 November 2008
PT Bank Century Tbk ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Dalam Pengawasan Khusus. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6/9/PBI/2004 tanggal 26 Maret 2004, No. 7/38/PBI/2005 tanggal 10 Oktober 2005 dan No. 10/27/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008, status ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan.

13 November 2008
PT Bank Century Tbk mengalami keterlambatan penyetoran dana pre-fund untuk mengikuti kliring dan dana di Bank Indonesia yang telah berada dibawah saldo minimal, sehingga Bank di-suspend untuk transaksi kliring pada hari tersebut, pada tanggal 14 Nopember 2008 sampai dengan 20 Nopember 2008, transaksi kliring sudah dibuka kembali namun terjadi penarikan dana nasabah secara besar-besaran akibat turunnya tingkat kepercayaan yang timbul sebagai akibat dari pemberitaan-pemberitaan seputar ketidakikutsertaan Bank pada kliring tanggal 13 Nopember 2008.

14 November 2008
BI mengubah PBI tentang persyaratan pemberian FPJP dari semula minimal CAR 8% menjadi CAR positif. Hal ini diduga untuk memuluskan Bank Century menggunakan fasilitas FPJP.

Berdasarkan posisi CAR Bank Century per-30 September (positif 2,35%) BI menyatakan Bank Century memenuhi syarat. Padahal posisi CAR Bank Century per-31 Oktober 2008 justru negatif (-3,53%) dan tidak memenuhi persyaratan bahkan terhadap PBI yang telah dirubah per-14 November 2008.

BI kemudian menyetujui pemberian fasilitas FPJP kepada Bank Century per-tanggal 14 November 2008 yaitu sebesar Rp 689,39 miliar, dengan perincian sebagai berikut:
Tanggal 14 November 2008 dicairkan sebesar Rp 356,81 miliar
Tanggal 17 November 2008 dicairkan sebesar Rp 145,26 miliar
Tanggal 18 November 2008 dicairkan sebesar Rp 187,32 miliar

20 November 2008
Posisi CAR Bank Century negatif (-35,92%). Berdasarkan Surat No. 10/232/GBI/Rahasia, Bank Indonesia menetapkan PT Bank Century Tbk sebagai Bank Gagal yang ditengarai berdampak sistemik.

21 November 2008
Sesuai dengan Perpu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melalui Keputusan No. 04/KSSK.03/2008 tanggal 21 Nopember 2008 menetapkan PT Bank Century Tbk sebagai bank gagal yang berdampak sistemik dan menyerahkan penanganannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sesuai dengan Pasal 40 UU No. 24 Tahun 2004 tentang LPS, terhitung sejak LPS melakukan penanganan bank gagal, maka LPS mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada bank dimaksud.

31 Desember 2008
Posisi CAR Bank Century negatif (19,21%)

20 November 2009
Hasil Audit Investigatif BPK yang diserahkan kepada DPR RI memaparkan 8 temuan penting, sejak kisah meleburnya (merger) 3 Bank hingga penggelapan dana di Bank Century.