Awalnya saya tidak terlalu memperdulikan maraknya pemberitaan dan tayangan berita mengenai Kontroversi RUU Perkawinan yang ramai disebut-sebut sebagai RUU Nikah Siri.   Karena saya pribadi sejak awal  memang tidak setuju dengan praktek nikah siri, karena nikah siri kebanyakan merugikan kaum perempuan dan anak.  Ditambah  saya tidak yakin RUU ini bisa memberantas praktik perkawinan siri.  Dimana Nikah siri banyak dilakukan komunitas agama yang kalau tidak menikah, merasa berbuat zinah. Karena itu adalah faktor agama, maka diperkirakan akan mendapat penolakan dari kelompok agama.  Oleh sebab itu (awalnya) saya malas untuk membahasnya.

Namun… pagi tadi saya menerima SMS dari salah seorang Bapak Anggota Dewan Yth. dimana beliau mengirimkan saya sampai 2 SMS sekaligus… yang isinya beda namun memiliki makna yang sama bahwa beliau menolak bila diberlakukannya RUU Nikah Siri.

“Nikah Siri sah menurut agama.  kalau pemerintah ingin menghukum seseorang … hukumlah para Pezinah… Koruptor… pelaku seks bebas..”  dan bla bla bla lainnya  (yang menurut saya pribadi)  adalah bentuk pembenaran diri yang ingin beliau tekankan.  Kebetulan saya telah kenal lama dengan beliau dan saya tau pasti beliau terlibat secara “aktiv” dengan kegiatan Nikah Siri.. bukan hanya sekali-dua… Namun berkali-kali ! 

Oleh sebab itu, saya membuat rangkuman tulisan mengenai Nikah Siri menurut sudut pandang saya selaku orang yang KONTRA NIKAH SIRI dan PRO Diberlakukannya RUU Perkawinan karena terbukti selama ini kebanyakan para pelaku Nikah Siri lebih condong ingin mencari pembenaran atas dorongan syahwatnya dengan mengatas-namakan dibenarkan secara agama. 

 

Definisi dan Alasan Melakukan Pernikahan Siri

Pernikahan siri sering diartikan oleh masyarakat umum dengan=  Pertamapernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju; atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali; atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat;

Kedua, pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan; ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu; dan lain sebagainya.

Ketiga,  pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu; misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri; atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.

 

Hukum Pernikahan Tanpa Wali

Adapun mengenai fakta pertama, yakni pernikahan tanpa wali; sesungguhnya Islam telah melarang seorang wanita menikah tanpa wali. Ketentuan semacam ini didasarkan pada sebuah hadits yang dituturkan dari sahabat Abu Musa ra; bahwasanya Rasulullah saw bersabda;

لا نكاح إلا بولي

“Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali.”  [HR yang lima kecuali Imam An Nasaaiy, lihat, Imam Asy Syaukani, Nailul Authar VI: 230 hadits ke 2648]. 

Berdasarkan dalalah al-iqtidla’, kata ”laa” pada hadits menunjukkan pengertian ‘tidak sah’, bukan sekedar ’tidak sempurna’ sebagaimana pendapat sebagian ahli fikih.  Makna semacam ini dipertegas dan diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah.RA, bahwasanya Rasulullah saw pernah bersabda:

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل, فنكاحها باطل , فنكاحها باطل

“Wanita mana pun yang menikah tanpa mendapat izin walinya, maka pernikahannya batil; pernikahannya batil; pernikahannya batil”. [HR yang lima kecuali Imam An Nasaaiy. Lihat, Imam Asy Syaukaniy, Nailul Authar VI: 230 hadits ke 2649]. 

Abu Hurayrah RA juga meriwayatkan sebuah hadits, bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

لا تزوج المرأة المرأة لا تزوج نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها

”Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lainnya. Seorang wanita juga tidak berhak menikahkan dirinya sendiri. Sebab, sesungguhnya wanita pezina itu adalah (seorang wanita) yang menikahkan dirinya sendiri”. (HR Ibn Majah dan Ad Daruquthniy. Lihat, Imam Asy Syaukaniy, Nailul Authar VI: 231 hadits ke 2649)

Berdasarkan hadits-hadits di atas dapatlah disimpulkan bahwa pernikahan tanpa wali adalah pernikahan batil.  Pelakunya telah melakukan maksiyat kepada Allah SWT, dan berhak mendapatkan sanksi di dunia. Hanya saja, syariat belum menetapkan bentuk dan kadar sanksi bagi orang-orang yang terlibat dalam pernikahan tanpa wali. Oleh karena itu, kasus pernikahan tanpa wali dimasukkan ke dalam bab ta’zir, dan keputusan mengenai bentuk dan kadar sanksinya diserahkan sepenuhnya kepada seorang qadliy (hakim). Seorang hakim boleh menetapkan sanksi penjara, pengasingan, dan lain sebagainya kepada pelaku pernikahan tanpa wali.

RUU Nikah Siri Pengalih Skandal Century (???)

Anggota DPR RI Komisi VIII, Iskan Qalba Lubis MA, bahkan berani menyatakan bahwa RUU Nikah Siri yang diajukan Kementerian Agama RI merupakan pengalihan isu skandal Bank Century dan kebobrokan pengelolaan haji.  :)   Hal ini karena RUU tersebut tidak menjadi agenda pembahasan DPR masa sidang tahun ini. Karena itu, anggota fraksi PKS ini menolak keras RUU ini.

”Isu penikahan siri tidak menjadi agenda pembahasan DPR RI pada masa sidang tahun ini dan saya yakin hal ini merupakan pengalihan isu century dan haji,” ujar Iskan.

Menanggapi bahwa nikah siri dijadikan alasan penyebab meningkatnya perceraian, menurutnya terlalu dibuat-buat.  Data yang disampaikan Ditjend Bimas Islam pada saat RDP komisi VIII menyebutkan bahwa faktor utama perceraian meningkat karena adanya perselingkuhan dan rangsangan dari infotaintment serta penayangan program-oprogram tv yang vulgar.

Anggota Komisi VIII yang membidangi permasalahan agama dan sosial ini menambahkan bahwa kecenderungan sebagian masyarakat memilih nikah siri karena prosedur administrasi pernikahan yang mempersulit pasangan calon suami istri. Terutama, ketika pernikahan untuk yang kedua dan seterusnya.

Jika muatan RUU nikah siri untuk melindungi hak perempuan, Iskan menghimbau pemerintah agar mengoptimalkan undang-undang yang telah ada tentang perlindungan anak dan perempuan karena undang-undang ini di anggap sudah mampu melindungi hak-hak mereka. Tanpa perlu lagi dibuat undang-undang baru mengenai nikah siri.

Dan berikut ini isi dari Draft RUU Perkawinan (Nikah siri) yang ramai dibicarakan orang tersebut :

Pasal 142 ayat 3 menyebutkan, calon suami yang berkewarga negaraan asing harus membayar uang jaminan kepada calon istri melalui bank syariah sebesar Rp 500 juta.

Pasal 143,  setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pejabat pencatat nikah dipidana dengan ancaman hukuman bervariasi. Mulai dari enam bulan hingga tiga tahun dan denda mulai dari Rp 6 juta hingga Rp 12 juta. Selain kawin siri, draf RUU juga menyinggung kawin mut’ah atau kawin kontrak.

Pasal 144, setiap orang yang melakukan perkawinan mut’ah dihukum penjara selama-lamanya 3 tahun dan perkawinannya batal karena hukum. RUU itu juga mengatur soal perkawinan campur (antar dua orang yang berbeda kewarga-negaraan).

Akan tetapi ada pihak yang menolak RUU ini dikarenakan adanya maksud tersembuyi untuk melegalkan Free sex dan kehidupan seks bebas, seperti misalnya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi.  Beliau menilai pemidanaan nikah siri yang diatur dalam Draf RUU Perkawinan (Nikah Siri)  merupakan tindakan yang tidak benar.

“Saya kira ini tidak benar. Nikah siri cukup diadministrasikan saja. Harusnya yang lebih dulu dipidanakan itu yang tidak nikah (berhubungan seks di luar nikah). Saya yakin ini ada agenda tersembunyi untuk melegalkan yang melakukan seks bebas (free sex) dan menyalahkan yang nikah,” kata Hasyim.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM)  Patrialis Akbar menegaskan, nikah siri perlu diatur agar ada kepastian hukum dalam pernikahan dan kepastian hukum anak-anak mereka.  “Yang bagus kan nikah itu ada suratnya.  Jadi jangan hanya, (maaf ya)  dalam tanda kutip, laki-laki itu jangan sekadar “make”  aja dong. Tanggung jawabnya di mana dong ? Lahir batin dong ! Kan itu bagian dari perkawinan,  jadi dia harus bertanggung jawab.  Kalau punya anak,  anaknya jadi tanggung jawabnya,” ujar Patrialis Akbar.
Untuk diketahui, draf usulan RUU Perkawinan (Nikah Siri)  Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan menampung pasal tentang nikah siri atau nikah yang tidak tercatat di kantor urusan agama (KUA). Pasal tersebut menyebutkan, jika seseorang melakukan nikah siri atau melakukan kawin kontrak, ia dapat diancam dengan pidana penjara.

Jadi kita semua masih menunggu apakah RUU Perkawinan (nikah siri) ini akan dijadikan UU yang di-sahkan apa tidak,  mungkin hal ini akan melindungi hak perempuan atau malah peraturan yang akan melegalkan kehidupan sex bebas ?   Kita sebagai masyarakat hanya bisa memantau dan menaati undang-undang yang berlaku termasuk jikalau RUU Perkawinan (nikah siri)  ini jadi di-sahkan oleh DPR.