Presiden me­negaskan pertemu­an­nya dengan pemim­pin lembaga negara di Istana Bogor tidak membicarakan kasus Bank Century. Na­mun, per­temuan itu merupa­kan konsolidasi kenegaraan un­tuk menguatkan sistem presidensial di ma­na DPR tidak bisa me­makzul­kan presiden.

 

“Pertemuan itu merupakan upaya meredam wacana pe­mak­zulan yang kini berkembang”   kata Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Adrinof Chaniago.
Pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan para pemimpin lembaga tinggi negara di Bogor secara eksplisit bertujuan menjaga arah politik agar tidak liar dan mengarah menjadi destruktif. “Pertemuan Presiden dengan para petinggi lembaga negara di Istana Bogor merupakan bagian untuk menjaga arah politik supaya tidak menjadi liar dan mengarah menjadi destruktif.

Walaupun membantah, secara eksplisit tujuan pertemuan tersebut adalah untuk menjaga arah politik,” jelas Adrinof.
Adrinof mengatakan, pertemuan tersebut merupakan hal yang wajar, tetapi menjadi tidak biasa ketika dikaitkan dengan situasi saat ini. “Pertemuan tersebut merupakan hal yang biasa, tapi jika dikaitkan dengan situasi yang berkembang sekarang, menjadi tidak biasa di tengah hangatnya proses yang dijalani Pansus Century,” kata Adrinof.
Sementara itu, Pengamat Hukum Tata Negara A Irman Putra Sidin  mengatakan UUD 1945 yang menjadi dasar hukum sistem presidensial tidak memungkinkan bagi parlemen melakukan mosi tidak percaya kepada presiden dan wakil presiden (wapres) dalam kasus Bank Century. Namun, sistem tersebut memungkinkan terjadinya pemakzulan jika presiden atau wapres terbukti terlibat dan bersalah.
“Apa yang dikatakan dia (Presiden) memang benar. Mosi tidak percaya tidak ada dalam sistem kita. Tapi untuk yang melanggar diatur pemberhentian, caranya lewat impeachment (pemakzulan). Mosi tidak percaya itu ada di sistem parlementer terhadap perdana menteri,” katanya.
Irman mengatakan, pernyataan Presiden tersebut mengandung keanehan. Saat ini, situasi yang berkembang di luar, semangatnya adalah pemakzulan, dan bukan pemberian mosi tidak percaya. “Ini (pernyataan presiden) memang aneh. Karena semangat atau spiritnya saat ini adalah pemakzulan. Tidak ada tanda-tanda mau memakai mosi tidak percaya,” imbuhnya.
Pakar Sejarah Tata Negara, Ananda B Kusuma, mengatakan, memang dalam sistem presidensial tidak dikenal mosi tidak percaya terhadap kabinet. Sementara itu, meski ada kemungkinan untuk melakukan pemakzulan, tapi sangat sulit kalau melihat komposisi koalisi di parlemen saat ini.
“Saya kira, Presiden tidak perlu khawatir di-impeachment, karena sangat susah, meski bersalah sekalipun. Syarat kita itu lebih susah dibandingkan dari AS. Memang, sistem presidensial itu berkaitan dengan fix  government,” katanya.
Ananda menjelaskan, meski sulit dimakzulkan, kebijakan pemerintah itu bisa diuji. “Meski tak bisa di-impeachment, tapi popularitas melorot. Itu juga konsekuensi dari masa jabatan presiden maksimal dua kali, sehingga bisa berbuat apa saja nanti di periode kedua,” katanya.

Standar Ganda

Presiden Yudhoyono dianggap tidak konsisten dalam menjalankan sistem pemerintahan Indonesia. Dalam berbagai kesempatan menekankan pentingnya menjaga sistem presidensial, tetapi dalam praktik ia menerapkan sistem pemerintahan parlementer.
“Dalam sistem presidensial tidak relevan membentuk koalisi seperti sekarang ini. Tapi, nyatanya kok ada koalisi pendukung pemerintah. Presiden sendiri yang tidak konsisten, ada standar ganda,” tegas anggota Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakiem di Jakarta, Jumat pagi.
Mantan anggota Badan Pekerja Amendemen UUD 1945 Pataniari Siahaan mengatakan tidak akan ada masalah mosi tidak percaya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini. Yang biasa terjadi adalah presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan kalau terbukti melakukan tindak pidana, penyalahgunaan kewenangan atau karena tidak mampu menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden. “Saya kira bicara mosi tidak percaya itu sudah tak saatnya lagi. Sistem kita sudah jelas,” kata Pataniari.
Lukman Hakiem mengatakan pemakzulan terhadap presiden saat ini tidak bisa dilakukan karena terjadi kesalahan kebijakan. Oleh karena itu, paling ideal adalah Presiden Yudhoyono sejak awal menegaskan kalau kebijakan bailout Bank Century adalah kebijakan yang diambilnya. “Sekarang kasus Bank Century seperti bola liar dan itu yang bisa memakzulkan presiden dan wakil presiden, kalau ternyata ada unsur tindak pidana di dalamnya,” kata Lukman.

Mosi Tak Dikenal

Dalam jumpa pers yang juga didampingi tujuh pemimpin/kepala lembaga tinggi negara di Istana Bogor, Kamis (21/1), Presiden menegaskan tidak adanya sistem atau kultur mosi tidak percaya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal tersebut disampaikan Presiden usai melakukan koordinasi dengan tujuh pemimpin lembaga tinggi negara.
Presiden mengatakan pemerintah bersama dengan lembaga tinggi negara sepakat dengan pilihan sistem ketatanegaraan di Indonesia berdasarkan UUD 1945, yaitu saling mengimbangi dan mengawasi (checks and balances) .
“Para lembaga agar betul-betul bisa saling bersinergi, saling melengkapi dan saling mengontrol dan tidak ada abuse of power yang tidak sesuai,” kata Presiden.
Dalam kesempatan itu, Presiden mengakui kondisi politik yang sedang menghangat. Namun, pemerintah bersama lembaga tinggi negara menilai hal tersebut merupakan bagian dari dinamika kehidupan negara demokrasi.
“Tapi, kami berpendapat bahwa stabilitas perlu terjaga, baik stabilitas politik, sosial maupun keamanan. Semua pihak penyelenggara negara harus terus menjalankan tugasnya, kewajibannya dan tugas pada rakyat dan tidak boleh terhenti dan terganggu, meski ada dinamika-dinamika politik,” katanya.
Presiden secara tegas juga membantah jika pertemuan tersebut dikaitkan dengan kemungkinan hasil Pansus DPR tentan kasus Bank Century. “Tidak ada mencocok-cocokkan sikap, tidak ada membangun kesepakatan di antara kami sebuah solusi harus seperti ini atau hasilnya harus seperti ini,” tegasnya.