ADA pengamat yang mengibaratkan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) seperti seekor anak rusa yang dibelit oleh seekor ular besar, dimana akibat belitan itu sang rusa bisa mati pelan-pelan kehabisan nafas.Dengan ilustrasi ini sang pengamat sebenarnya ingin mengatakan bahwa DPD selama ini baru merupakan marginal power, bukan original power di dalam parlemen dan ketatanegaraan kita.

Sehingga beberapa anggota DPD bahkan lebih suka mengaku menjalankan misi politik kemanusiaan ketimbang misi politik kekuasaan. Berbeda dengan DPR yang oleh sang pengamat digambarkan sebagai ular besar yang membelit dan siap mencaplok kepala sang rusa.

Di tengah krisis kepercayaan publik terhadap parlemen (DPR dan MPR), DPD sebenarnya sedang diharapkan bisa menjadi suara altematif yang mampu (dan dapat lincah) mengartikulasikan dan mengaktualisasikan persoalan-persoalan daerah di tingkat nasional.

Dalam situasi politik-ekonomi yang tidak normal seperti ini DPD diharapkan tidak mengkerdilkan dirinya sendiri akibat keterbatasan kewenangan. Sebaliknya ha-rus membangun trust, membangun kepercayaan publik, misalnya mengambil peran sebagai oposisi daerah (baca komunikator suara kritis daeiah-daerah)

Hal lain, DPD harus memperlihatkan sensitif! tas dan bersikap responsif terhadap persoalan-persoalan aktual yang berkembang di masyarakat. Idealnya, para anggota DPD merupakan komunikator yang baik dalam proses komunikasi politik.

Sebagai pilihan bagi suara altematif DPD juga dituntut memiliki kreatifivitas politik yakni mampu melakukan tero-bosan-terobosan yang bersifat inovatif dalam posisinya sebagai pemben solusi persoalan-persoalan daerah. Peran (cita-cita) DPD untuk menjadi “Penyambung Lidah Daerah” sampai han ini dirasakan masih sangat remang-remang. Kalau tidak ingin dikatakan sebagai tidak kelihatan sama sekali.

DPD harus membangun trust dan menjadi suara altematif ketika DPR bungkam dan sibuk mempertontokan dirinya sendiri bertengkar memperebutkan kekuasaan. DPD justru berpeluang menampilkan pencitraan politik santun, simpatik, dan elegan.

Di antara isu-isu besar saat ini seperti skandal Bank Century, pemberantasan korupsi, dan sebagainya, isu besar yang tidak kalah penting adalah isu desin-tegrasi NKRI dimana seharusnya DPD tampil terdepan sebagai yang paling concern. Antara lain misalnya dalam merespon potensi lepasnya Papua dari NKRI sampai persoalan evaluasi pemekaran wilayah dan daerah-daerah yang dimekarkan.

Banyak pilihan yang bisa dilakukan oleh DPD untuk membangun trust supaya bisa lepas dari belenggu belitan “ular besar” atau stempel institusi metamorfosis yang hanya jadi pelengkap penderita, atau “kantor cabang bagi DPR” karena cuma berperan mengusulkan RUU tapi tidak dapat memutuskan lahimya undang-undang.

Saya kira kita semua sepakat bahwa pencitraan harus dibangun di atas substansi, bukan melalui simbol-simbol, retorika, atau politik salon. Bisakah DPD menjadi pilihan suara alternatif, bagi rakyat di daerah, dan bagi rakyat Indonesia seluruhnya ? Inilah pertanyaan substantif bagi DPD saat ini.

Taken from: Vox Populi – By Arief Gunawan