DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) siap memperjuangkan sekitar 40 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Itu artinya sekitar 73 persen dari 55 RUU yang akan diselesaikan pada 2010.


Menurut Ketua DPD Irman Gusman, dari 40 RUU itu, paling tidak ada 22 RUU yang merupakan usulan DPD dan akan diajukan ke Badan Legislasi DPR (Baleg).

“Bagi DPD tak masalah RUU yang merupakan usulan DPD kemudian menjadi RUU inisiatif DPR. sepanjang hal itu untuk kepentingan rakyat. Yang pasti kita siap perjuangkan 40 RUU yang berkaitan dengan kepentingan daerah,” jelas Irman saat Refleksi DPD Menyambut Tahun Baru 2010, di Gedung DPD di Senayan Jakarta, kemarin.Dalam pembahasan 40 RUU bersama DPR nantinya, kata Irman, DPD akan terlibat sampai akhir pembahasan tingkat pertama.

“Sekarang dalam UU 27/2009 tentang MPR, DPR dan DPD ter-jadi perubahan dalam format kerja DPD, diantaranya dengan penekanan pada aspek pengawasan dan kerja di daerah,” katanya.Untuk 2010, katanya, merupakan tahun transisi yang telah DPD persiapkan sebaik-baiknya melalui rencana-rencana kerja dan termasuk persiapan kantor daerah.Setelah Pemilu 2009, lanjutnya, masyarakat memiliki harapan yang besar kepada DPD dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya.

Karena itu, DPD dalam bidang legislasi akan lebih memfokuskan dan mengutamakan usul RUU yang berkaitan dengan kepentingan daerah.”Sebagai sebuah catatan penting hingga akhir 2009, DPD telah menghasilkan 196 keputusan yang terdiri dari 19 RUU usu(, inisiatif, 99 pandangan, pendapat dan pertimbangan atas RUU, 49 hasil pengawasan dan 29 pertimbangan atas RUU RAPBN sebagai hasil kerja anggora DPD 2004-2009 dan anggota DPD 2009-2014,” katanya.

Soal pemekaran daerah. Irman mengatakan melihat kinerja dari daerah otonom baru, sebanyak 205 daerah otonom baru perlu dilakukan moratorium jeda yang bertujuan untuk menghindari usulan yang hanya memenuhi kebutuhan taktis dan pragmatis, bukan strategis. “Kita minta mora-toriun dulu,” katanya.

Menurutnya, pembentukan dan pemekaran daerah otonom baru yang tidak memenuhi persyaratan administrasi serta keuangan hanya akan membebani negara.Selain itu, katanya, kebijakan jeda mempertimbangkan ketidak-efektifan dan ketidakefisienan pemerintahan daerah otonom baru yang dibentuk 10 tahun terakhir.Karena itu, lanjut Irman, DPD mendukung upaya pemerintah melakukan moratorium pemekaran. “DPD mendukung pemerintah yang sudah tidak lagi mengajukan usulan RUU pembentukan propinsi, kabupaten/kota di dalam daftar Prolegnas 2010-2014 dan Prolegnas prioritas,” katanya.