Anggaran untuk menggarap 58 Rancangan Undang-undang (RUU) dinilai berlebihan. Sebab, membutuhkan dana Rp 307,4 miliar.

Padahal, 43 persen RUU itu hanya me­revisi UU, se­hing­ga tidak sulit menggarapnya, tapi me­ngapa dananya begitu besar.

Berdasarkan kesepakatan pe­merintah dan DPR per RUU mem­­­butuhkan dana Rp 5,3 miliar. Dalam Program Legislasi Na­­sional (Prolegnas) untuk tahun 2010 ini diprioritaskan 58 RUU. Se­­dangkan Prolegnas untuk 2010-2014 sebanyak 248 RUU.

Biaya penggarapan RUU dari ta­hun ke tahun terus naik. Mi­salnya, tahun 1999 dianggarkan Rp 300 juta. Kemudian dua tahun be­rikutnya meningkat menjadi Rp 500 juta, dan selanjutnya Rp 800 juta.

Awal 2004 menjadi Rp 1,3 miliar, dan tambah lagi menjadi Rp 3 miliar. Kemudian 2010 naik lagi menjadi Rp 5,3 miliar.

Hal ini disampaikan pengamat politik, Sebastian Salang, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin. ’’Gile, garap 58 RUU bu­tuh dana Rp 307,4 miliar, pa­dahal banyak RUU hanya me­re­visi UU yang sudah ada,’’ ujarnya.

Sementara Direktur Indonesia Parliamentary Centre (IPC) Sulastio mengatakan, anggaran itu terlalu besar. Sebab, banyak RUU yang merevisi UU yang ada, sehingga penggarapannya ti­dak perlu lama.

“Yang dirubah hanya beberapa pasal saja, tapi kenapa semahal itu ya, jangan-jangan nanti ada pe­nggelembungan biaya,” kata Sulastio.

Dia menyayangkan adanya peningkatan anggaran itu. Pa­dahal anggota Pansus sudah diku­ra­ngi dari 50 orang menjadi 30 orang, dan batas waktu yang lebih pendek.

“Secara logikanya, anggaran­nya seharusnya lebih rendah dong dari sebelumnya, tapi ini kok malah naik dari Rp 3 miliar menjadi Rp 5,3 miliar per RUU, “ tukasnya.

Sedangkan peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Ronald Rofiandri me­nga­takan, target yang ingin dicapai dalam Prolegnas 2010-2014 sebenarnya terlalu ambisius.

‘’Saya khawatir tidak tercapai saja,’’ ujarnya.

Tapi, lanjutnya, untuk target 2010 relatif tidak ada hal yang berat, karena dari 58 RUU itu, 43 persen­nya merupakan RUU peru­bahan, sedangkan sisanya RUU baru.

Mengenai anggaran untuk pem­bahasan, kata dia, emang ke­nai­kannya tinggi sekali. Untuk itu, di­perlukan tata kelola mana­je­men ang­garan legislasi.  “De­ngan ang­garan yang tinggi tidak menjamin RUU bisa selesai tepat waktu se­suai substansi yang ada,” ujarnya.

 

‘’Kalau Sisa Dikembalikan Ke Negara’’     Ida Fauziah, Ketua Panja Prolegnas 2010-2014

58 RUU yang masuk dalam Prolegnas untuk dibahas di DPR dinilai sangat wajar dan bisa diselesaikan.

Demikian disampaikan Ketua Panita Kerja (Panja) Prolegnas 2010-2014, Ida Fauziah, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

‘’Itu sudah diperhitungkan dengan mempertimbangkan kemampuan ang­gota DPR. Mudah-mudahan semuanya be­rjalan sesuai yang ditargetkah,’’ ujarnya.

Soal anggaran pembahasan dinilai terlalu tinggi, menurut Ida, anggaran Rp 5,3 miliar per RUU itu hanya pagu atau plafon saja.

Dikatakan, anggaran setiap pem­ba­hasan RUU berbeda-beda, ada yang memerlukan study banding dan ada juga yang tidak perlu. “Kalau anggarannya sisa dikembalikan ke negara. Ja­ng­an’ under estimated dulu,” katanya.

 

‘’Saya Pesimis Bisa Tercapai’’   Rudy Satrio, Pengamat Hukum Dari UI

Rudy Satrio mengatakan, RUU yang masuk Proglegnas tahun 2010 belum tentu bisa dituntaskan.

“Saya pesimis bisa tercapai meski anggarannya tinggi. Sebab, bisa jadi RUU itu masuk kategori berat. Kalau RUU yang ringan pasti tercapai,” ujar­nya.

Menurutnya, anggaran Rp 5,3 miliar per RUU terlalu besar. Yang ideal adalah seperempat dari Rp 5,3 miliar. Itu bisa dilakukan asalkan tidak menggunakan hotel dan meminta fasilitas lainnya.

 

‘’Itu Terla­lu Besar Tuh…’’   Sugiyanto, Pengamat Pemerintahan

Biaya pembahasan RUU seharusnya dibedakan. Kalau hanya revisi UU, tentu lebih rendah, tidak perlu Rp 5,3 miliar. Demikian disampaikan pengamat pemerintahan, Sugiyanto. ‘’Membuat UU yang baru memang diper­lukan dana yang besar, tapi itu ter­lalu besar tuh, apalagi kalau hanya revisi. Ini tentu sangat disayangkan,’’ ucapnya.

Undang-undang yang disahkan pada periode sebelumnya juga banyak yang bermasalah dan menjadi beban ma­syarakat. Ini akibatnya kalau me­nger­jakan dengan sistem kejar target.

“Saya heran saja dari dulu pasal karet tetang pencemaran nama baik di KUHP tidak pernah direvisi, padahal itu sangat merugikan,” ujarnya.

Ditambahkannya, Baleg harus kon­sisten dengan Prolegnas yang sudah ditetapkan. Jangan sampai dibahas RUU siluman.

Sebab, untuk menyelesaikan RUU yang masuk Prolegnas itu juga sangat su­lit tercapai. Sebab, masih banyak unsur ke­pentingan yang ikut bermain.

Menurut direktur eksekutif Ma­sya­rakat Pemantau Kebijakan Ekseklutif dan Le­gislatif (Majelis), hampir setiap ta­hun RUU yang masuk Prolegnas tidak selesai.

‘’Jadi, target 58 Undang-undang itu su­lit untuk tercapai. Sebab, dalam mem­buat Undang-undang membutuhkan waktu yang lama,’’ ujarnya.

 

‘’Optimistis Bisa Selesai’’   Syarifuddin Sudding, Anggota Baleg DPR RI

Badan Legislasi (Baleg) optimis target menyelesaikan 58 UU yang masuk Prolegnas bisa tercapai, asal si pengusul serius membahasnya.

‘’Optimistis bisa selesai kok, bila semua pihak serius membahasnya,” ujar anggota Badan Legislasi (Baleg) dari Fraksi Partai Hanura, Syarifuddin Sudding.

Dikatakan, pihaknya tidak asal saja dalam menggodok RUU, sehingga ha­sil­nya nanti benar-benar berguna bagi rakyat.

“Kami tidak asal-asalan untuk membuat Undang-undang. Kita nggak mau Undang-undang umur 2-3 tahun sudah direvisi atau diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kami tetap kedepankan kualitas,” tuturnya.

 

’’Kok Anggarannya Naik Terus Sih…’’    Sebastian Salang, Pengamat Politik

Anggaran pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) yang masuk Prolegnas dari tahun ke tahun terus me­ngalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dikemukakan peng­amat politik Sebastian Salang.

’’Kok anggarannya naik terus sih, ini ada apa. Padahal mutu Undang-undang yang diha­sil­kan malah menurun. Buktinya, ba­nyak UU yang dipersoalkan ke MK,’’ ujarnya.

Menurut Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) itu, tahun 1999 dianggarkan Rp 300 juta untuk pembahasan satu RUU. Kemudian dua tahun berikutnya meningkat menjadi Rp 500 juta dan Rp 800 juta.

Awal 2004, lanjut dia, ang­garan proglenas kemudian naik menjadi Rp 1,3 miliar, bertahap men­jadi Rp 3 miliar dan pada 2010 kemudian naik lagi men­jadi Rp 5,3 miliar.

“Ini kenaikan yang sangat fantastis untuk sebuah hasil yang banyak dinilai publik tidak maksimal,” katanya.

Dikatakan, argumen DPR peningkatan anggaran itu untuk peningkatan kualitas, hanya ala­san klasik. Faktanya, pada ta­hun sebelumnya banyak se­kali UU yang diprotes rakyat.

Sebastian, menyatakan, un­tuk tahun 1999-2004, DPR le­bih baik untuk pembahasan RUU yang masuk Prolegnas. Se­lanjutnya 2004-2009 terjadi pe­nurunan kualitas. Buktinya, ba­n­yak Undang-undang yang kontrapro­duktif, kemudian banyak Un­dang-undang yang tidak diimple­mentasikan, dan terakhir banyak Undang-un­dang yang digugat masyarakat ke MK.

“Alasan untuk meningkatkan kulitas tidak terbukti. Yang terjadi penurunan kualitas,” katanya.

Menurutnya, dari awal re­formasi sampai sekarang terjadi pe­ningkatan kualitas dari sisi pendidikan. Sekarang tingkat pen­didikan anggota DPR, rata-rata sarjana. “Namun di sisi lain justru terjadi penurunan kua­litas kerja. Saya tidak yakin tar­get penyelesaian 58 RUU prioritas akan tercapai,’ katanya.

 

‘’Awas, RUU Yang Siluman’’    Tom Pasaribu, Pengamat Parlemen

Banyak Undang-undang yang dihasilkan DPR tidak ber­pihak kepada rakyat. Sebab, RUU itu masuk kategori silu­man.

‘’Awas, RUU yang siluman diti­tipkan departemen dan in­stansi. sehingga hasilnya tidak pro rakyat. Jadi, diharapkan me­ngutamakan pembahasan RUU yang masuk Prolegnas,’’ papar pe­ngamat parlemen Tom Pa­saribu.

Menurut Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pem­ber­dayaan Parlemen Indonesia (KP3I) itu, pihaknya pesimis DPR akan menyelesaikan se­mua Prolegnas itu.

“Sangat disayangkan jika ha­silnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, kerena uang rakyat yang dikeluarkan untuk itu sa­ngat banyak. Sebab, satu un­dang-undang menghabiskan biaya Rp 5,3 miliar,” katanya.

Tom menilai, DPR dalam me­nyelesaikan sebuah undang-un­dang juga minim dalam me­lakukan pengkajian, sehingga ti­dak heran banyak undang-un­dang yang baru disahkan, lang­sung di-judicial review ke Mah­kamah Konstitusi (MK).

Selain itu, kata dia, dalam pembahasan sebuah undang-un­dang juga ada mafianya. Se­bab, jika undang-undang yang dibahas merugikan usahanya, me­reka akan berusaha untuk melemahkan undang-undang ter­sebut dengan membayarnya lebih tinggi.