Seluruh Anggota DPD – RI sepakat, Sekretariat DPD di daerah perlu dibentuk yang akan berfungsi sebagai sarana atau alat bantu bagi DPD dalam berhubungan dengan pemerintah daerah dan DPRD.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia  (DPD-RI) berencana membangun gedung perwakilan di daerah untuk memudahkan koordinasi dan pengawasan terhadap pemerintah daerah.  Ketua DPD Irman Gusman mengatakan, pembangunan gedung perwakilan yang akan dibangun di tiap-tiap provinsi itu agar anggota DPD lebih mudah menyerap aspirasi daerah. Aspirasi langsung dari daerah itu nantinya dibawa ke pusat.

“Juga untuk memudahkan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah,” kata Irman.   Irman Gusman menyebutkan, hubungan pemerintah daerah dan pusat memang harus terus diperbaiki.  Dia mencontohkan, masih banyaknya hasil audit APBD oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mendapat penilaian disclaimer (tidak memberikan pendapat).

Menurutnya,dengan fungsi pengawasan itu, DPD bisa ikut meningkatkan transparansi dan akuntabilitas APDB di tiap-tiap daerah.  Upaya itu diharapkan bisa mengurangi penilaian disclaimer atas audit ABPD oleh BPK. “DPD kan juga melakukan fungsi pengawasan. APBN itu juga tidak disahkan kalau tidak mendapatkan persetujuan DPD.  Dengan itu saya kira,  fungsi pengawasan bisa dioptimalkan terhadap daerah.  Jadi, kantor di daerah ini penting,” tandas mantan Wakil Ketua DPD periode 2004– 2009 ini.

Sekretaris Jenderal DPD-RI  DR. Siti Nurbaya Bakar menilai, memang ada perbedaan pemahaman antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Perbedaan pemahaman ini yang menjadi salah satu faktor mengapa banyak terjadi korupsi di daerah.  “Korupsi di daerah itu-kan lebih banyak berkaitan dengan kebijakan yang dibuat.  Banyak kepala daerah menilai, kebijakan yang dibuat itu tidak melanggar aturan karena itu adalah diskresi yang mereka miliki sebagai pimpinan,”kata Siti Nurbaya.

Untuk mengurangi korupsi di daerah akibat adanya perbedaan pemahaman antara pusat dan daerah, lanjut Siti Nurbaya,  memang harus dimulai dengan membangun kesepahaman antara kedua pihak.  Dalam kerangka membangun kesepahaman ini,  DPD memainkan peranan yang penting.  “Peran DPD di daerah itu akan makin kuat jika membangun kantor perwakilan di daerah. Itu nanti akan punya fungsi mirip seperti ombudsman,  memberikan masukan dan pertimbangan-pertimbangan.  Dengan demikian, perbedaan pemahaman soal aturan itu tidak makin lebar,” tuturnya.

Sementara itu, GKR Hemas menjelaskan, dalam melaksanakan tugasnya  anggota DPD perlu membangun kerja sama yang baik dengan media. Tugas DPD adalah menyampaikan aspirasi yang berkembang di daerah untuk disampaikan ke pusat.  Penyampaian itu tidak akan berlangsung optimal jika tidak difasilitasi dengan baik oleh media.

M. Asri Anas,  Wakil Ketua Kelompok DPD di MPR, menyebutkan  selain memfasilitasi kerja DPD,  media berperan besar untuk membangun demokratisasi di Indonesia.  Hanya, kata wakil dari Sulawesi  Barat itu menilai, berita media lebih ke Jakarta sentris.  Artinya, apa yang penting di Jakarta dinilai penting untuk semua orang. Menurut dia,  perlu ada perimbangan antara pemberitaan pusat dan pemberitaan di daerah.

Anggota DPD RI asal Jawa-Barat Ella Giri Komala mengatakan, ada aturan bahwa anggota DPD RI harus lebih banyak bekerja di daerah pemilihannya. Untuk itu, di setiap ibu kota provinsi di Indonesia akan dibangun kantor untuk anggota DPD RI.

“Kantor DPD RI juga harus berada di jalan protokol, sesuai dengan aturan kantor bagi lembaga negara,” kata Ella. Ia menambahkan, kantor itu harus sudah siap digunakan pada 2011. Menurut Ella, anggaran untuk kantor itu berasal dari APBN, tetapi pemerintah provinsi harus memfasilitasi lokasinya.

Berkaitan dengan fungsi DPD dalam menyokong kebutuhan daerah, harus kita akui hal itu belum maksimal. Pasalnya, sejauh ini DPD baru bisa memberikan pertimbangan dan pembahasan undang-undang. Sementara, pengambilan keputusan merupakan wewenang pemerintah dan DPR.

Ada kesenjangan yang cukup jauh antara harapan masyarakat terhadap DPD dengan keterbatasan wewenang DPD. Kesenjangan harapan dengan kenyataan itu yang membuat DPD seakan terlihat tidak ada fungsinya. Padahal yang telah dilakukan Anggota DPD RI itu sangat banyak.

Ditegaskan, peran daerah melalui kerja DPD di Jakarta harus dioptimalkan. Sebab, pemerintah pusat dan DPR sejauh ini kerap fokus pada permasalahan yang berada di pusat. Padahal, permasalahan di daerah dan aspirasi dari masyarakat di pelosok itu yang harus didengar.

Sudah seyogianya DPD didukung penuh oleh masyarakat dalam melaksanakan tugasnya. DPD merupakan representasi masyarakat daerah dan, oleh karena itu harus kita dukung.