Latest Entries »

Untuk kesekian kalinya Presiden SBY meminta dilakukan moratorium pemekaran daerah. Artinya, usulan pembentukan daerah otonom baru untuk sementara harus dihentikan sambil menunggu evaluasi lebih lanjut. Menurut presiden dari 205 daerah baru hasil pemekaran, 80% gagal menjalankan tugasnya. Namun sejauhmana moratorium yang dikumandangkan presiden akan efektif membendung laju pemekaran daerah ?

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat untuk kembali melanjutkan moratorium pemekaran daerah. Karena sebagian besar daerah pemekaran dinilai gagal mendongkrak kesejahteraan penduduknya. Pemerintah, dalam hal ini diwakili Presiden SBY menyatakan bahwa kedua belah pihak menyepakati bahwa moratorium yang masih berlaku sekarang dipertahankan seraya menuntaskan kebijakan pemekaran lebih lanjut.

Presiden mengatakan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir lahir 205 daerah pemekaran baru. Sebagian besar dari dearah pemekaran tersebut dinilai tak membawa hasil memuaskan. Diperkirakan 80 persen daerah pemekaran kurang berhasil mensejahterakan masyarakatnya.

Pemerintah menurut Presiden telah membuat grand design pemekaran daerah. Dari grand design tersebut akan diketahui berapa jumlah daerah yang tepat untuk Indonesia. Grand design tersebut akan dibahas Pemerintah bersama DPR dalam watu dekat secara lebih mendalam.

Bukan hanya gagal dimata Pemerintah pusat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – pun menilai program pemekaran daerah belum memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan daerah hasil pemekaran dan wilayah sekitarnya. Hasil pemeriksaan terhadap program yang telah dicanangkan sejak 1999 itu menunjukkan sebagian besar daerah otonomi baru gagal memenuhi kewajibannya selama masa transisi pemerintahan dari daerah induk. Kondisi ini diperkuat dengan indikator kinerja, seperti aspek kesejahteraan, belanja modal, dan jumlah ketersediaan dokter masih di bawah rata-rata nasional seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

Dokumen ikhtisar hasil pemeriksaan sementara BPK semester kedua 2009 menyebutkan, masalah lain terkait pengalihan fisik aset tidak didukung dengan berita acara pelimpahan dan dokumentasi yang memadai sehingga di beberapa daerah otonomi baru menimbulkan sengketa aset dengan daerah induk. Selanjutnya, pengaturan batas wilayah belum diatur secara tegas dan formal dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Akibatnya muncul sengketa daerah perbatasan pada daerah otonomi baru dengan daerah induknya. Terakhir, semua daerah otonomi baru ternyata juga belum dilengkapi sarana dan prasaran yang memadai, dan pengisian personil masih belum sesuai kualifikasi. Belum lagi masalah pengalihan ibukota induk yang wilayah geografisnya berada di daerah otonomi baru.

Atas permasalahan itu, BPK merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri agar segera melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Hasilnya diharapkan menjadi bahan pembinaan dan pengawasan serta berkoordinasi dengan kepala daerah induk dan kepala daerah otonom baru. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya sudah bertekad mengerem laju pemekaran daerah. Tapi masalahnya justru di Dewan yang ingin terus daerahnya dimekarkan. Oleh sebab itulah masalah Moratorium ini sampai saat ini tidak pernah tuntas dan direalisasikan.

Pembahasan tentang pemekaran DPR sempat terhenti selama masa pemilu tahun 2009, namun gerilya politik untuk melahirkan daerah baru terus berlangsung di banyak daerah. Gerilya politik semacam itu juga berlangsung di DPR dan di Kementerian Dalam Negeri. Ada ratusan daerah baru yang sudah berancang-ancang untuk memisahkan diri dari induknya. Selama ini proses pembentukan daerah sudah diatur ketat dengan Peraturan Pemerintah yaitu PP No. 129/2000 yang kemudian diganti dengan PP No.78/2007.

Syarat pembentukan daerah baru adalah administratif, teknis, dan kewilayahan. Syarat administratif adalah Keputusan DPRD, Keputusan Kepala Daerah serta Rekomendasi Mendagri. Syarat teknis terdiri dari faktor-faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial politik, sosial budaya, kependudukan, luas daerah, kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali pemerintahan. Sedangkan syarat kewilayahan meliputi adanya cakupan wilayah, calon ibukota, dan prasarana pemerintahan.

Semua persyaratan itu harus dituangkan ke dalam atau menjadi lampiran dari dokumen yang disebut Kajian Daerah. Masalahnya, banyak dokumen kajian daerah yang dikerjakan asal-asalan saja. Data tidak akurat. Analisis dan argumen juga sangat lemah. Anehnya, usulan pemekaran daerah dengan dokumen pendukung yang sangat lemah dan amburadul pun ternyata tetap lolos ke Jakarta dan akhirnya masuk dan dibahas di DPR sehingga lahirlah Undang-Undang Pembentukan Daerah.

Kita tidak bisa memahami semua proses ini hanya dari pendekatan politik formal belaka. Proses pengusulan daerah baru lebih banyak terjadi secara ekstra parlementer. Kekuatan penting yang seringkali menjadi andalan para pengusul dari daerah adalah lobby. Tentu saja bukan lobby sembarang lobby, tetapi lobby dengan embel-embel dukungan sumber dana yang mencapai miliaran rupiah. Masyarakat suatu daerah yang diwakili para tokohnya rela mengumpulkan uang belasan miliar rupiah dari berbagai sumber untuk sekadar ‘membeli’ Undang-Undang Pembentukan Daerah. Tentu saja bukan UU-nya yang mahal, tetapi proses sampai ke UU itulah yang harus diperjuangan dengan susah payah dan biaya mahal.😦

Minimal ada empat hal yang harus dicermati untuk mencegah terjadinya lagi Gerilya Politik pemekaran daerah :

1) Pemerintah perlu segera menyiapkan UU tentang ”grand design” penataan daerah di Indonesia. UU ini tentu saja harus berlandaskan kajian yang komprehensif tentang problematika negara dan problematika hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah. UU ini akan mengatur berapa jumlah provinsi yang paling ideal untuk Indonesia, berapa jumlah kabupaten/kota di masing-masing provinsi, daerah mana yang masih bisa dimekarkan, bagaimana syarat-syarat pemekaran yang sesuai dengan kondisi daerah dan sejalan dengan kebijakan strategi politik nasional, dan sebagainya.

2) Harus ada regulasi yang tegas yang mengatur dan membatasi para pejabat dan politisi khususnya di Kemdagri dan DPR RI sehingga mereka tidak terlalu lunak menerima dan meloloskan usulan pemekaran. Bagi DPR, pemekaran daerah identik dengan bertambahnya lahan kekuasaan politik. Di samping itu, secara finansial, usulan pemekaran juga menjadi lahan yang sangat menggiurkan.

3) Pemerintah harus mampu menjamin bahwa setiap warga masyarakat termasuk di daerah yang secara geografis sulit dijangkau tetap bisa mendapatkan pelayanan publik yang sangat mereka butuhkan. Kondisi umum di daerah seperti itu, masyarakat tidak pernah merasakan kehadiran negara pada level yang paling konkret, khususnya pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur tranportasi dan komunikasi. Itulah mengapa mereka getol menuntut pemekaran. Alasan sederhana bagi pemekaran adalah, kerinduan akan hadirnya pelayanan dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat.

4) Pemerintah juga harus bisa menjamin bahwa alokasi dana pembangunan (baik melalui APBN maupun APBD) bisa ditransfer secara transparan dan akuntabel sampai ke tingkat yang paling rendah secara adil dan proporsional. Pemerintah tingkat kecamatan dan kelurahan serta desa-desa dan kampung-kampung harus diperkuat. Penguatan kapasitas pemerintahan di tingkat terendah ini harus dilakukan pada tiga aspek sekaligus yaitu kewenangan, kelembagaan, dan keuangan.

Jika empat hal di atas bisa mulai dilakukan pemerintah, maka tidak perlu lagi Presiden menghimbau sana-sini tentang pentingnya moratorium. Secara otomatis semua pejabat di daerah akan dipaksa untuk berbenah bagi kemajuan masyarakat daerahnya. Mereka diajak bersama-sama membangun Indonesia mulai dari daerah. Demikian juga, lembaga-lembaga serta para pejabat di Jakarta pun akan ‘dipaksa’ bekerja dengan komitmen yang lebih baik dan dedikasi yang lebih tinggi untuk bersama-sama memajukan Indonesia.

Dari 150 usulan pembentukan daerah yang sudah diterima Kementerian Dalam Negeri RI pada tahun ini (2010), sekitar 75 persen masih bermasalah.  Bahkan, dari jumlah tersebut  hanya 10 persen usulan yang telah memenuhi persyaratan.  Adapun persyaratan usulan pemekaran daerah telah tercantum dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.  Berdasarkan undang-undang tersebut, pembentukan daerah harus memenuhi persyaratan administratif, teknis dan fisik kewilayahan.  Ratusan usulan pembentukan daerah yang diterima Kemendagri selama ini telah lalai dalam memenuhi persyaratan administratif.

Persyaratan administratif yang dimaksud adalah telah mengantongi izin atau persetujuan dari DPRD tingkat kabupaten/kota dan Bupati atau Walikota setempat, DPRD tingkat provinsi dan Gubernur serta rekomendasi dari Menteri Dalam negeri. Usulan pemekaran wilayah, umumnya tidak menyertakan izin dari Gubernur setempat.  Konsep otonomi daerah telah mengaburkan peran Gubernur sebagai kepala daerah, sehingga Daerah yang ingin memekarkan diri, langsung saja membawa usulan tersebut ke Kemendagri RI tanpa izin Gubernur.

Pengesahan mengenai pemekaran wilayah sudah seharusnya makin lebih diperketat.  Pasalnya, hasil pemekaran wilayah yang telah disetujui Kemendagri RI, terus menuai masalah. Umumnya permasalahan yang muncul dari pemekaran wilayah di Indonesia yakni pemindahan aset yang tidak lancar dan sengketa batas wilayah.  Moratorium (penghentian pemekaran) harus dilakukan sampai ada data yang tepat mengenai berapa, di mana, dan efektif tidaknya hasil pemekaran selama ini.

Problematika pemekaran daerah sebenarnya sudah disampaikan Presiden Yudhoyono dalam pidatonya di depan Dewan Perwakilan Rakyat  pada 15 Agustus 2008. Namun, Pemerintah sendiri yang tidak konsisten.  Pemerintah mengeluhkan masalah pemekaran tapi ada juga rancangan Undang-Undang Pemekaran Daerah yang dibahas.  Bahkan diterima. Harus mulai ada sikap yang jelas mengenai kebijakan pemekaran daerah ini. Penataan daerah sangat diperlukan oleh Indonesia, khususnya di era desentralisasi dan otonomi daerah sekarang ini.  Karena itu pemahaman terhadap arti pentingnya penataan daerah diperlukan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Penyebab pemekaran

Ada beberapa faktor penting penyebab pemekaran. Pertama, instrumen peraturan perundang-undangan yang terlalu longgar, khususnya di bawah UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP 129/2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Syarat teknis dalam PP 129/2000 bersifat kuantitatif sehingga tidak menggambarkan kondisi kualitatif sesungguhnya. Indikator yang digunakan memberikan peluang untuk direkayasa dan disesuaikan dengan kepentingan politik.

Analisis kualitatif dalam studi kelayakan tidak disebutkan dalam PP sehingga sulit diketahui dengan jelas, apakah daerah yang akan dimekarkan berhasil atau gagal dan apakah aman dari konflik. Bahkan, indikator-indikator kuantitatif yang disebutkan dalam PP tidak disebutkan secara detail dalam berbagai bidang, baik ekonomi, sosial-politik, maupun pemerintahan. Celakanya, penggunaan skor total tidak mengaitkannya dengan nilai minimal keseluruhan faktor sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya satu atau beberapa faktor teknis yang disyaratkan. Misalnya, ada sejumlah pemekaran yang skor totalnya terpenuhi dan beberapa faktor teknis (seperti PDRB) tidak terpenuhi, namun proses pemekaran dapat diteruskan.

Kedua, pertimbangan politis cenderung lebih dominan ketimbang aspek teknis pemerintahan, seperti ketersediaan aparat pemerintahan dan legislatif dan kapasitas manajemen pemerintah. Demikian juga dengan aspek sarana dan prasarana pemerintahan dan pembelajaran tata kelola pemerintahan dan sebagainya yang tampaknya masih sangat lemah.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa proses persetujuan pemekaran daerah acap kali dilakukan dengan menggunakan “lobi-lobi”. Sebagai contoh, dalam mempertimbangkan pemekaran, konsultan lebih banyak mendasarkan alasan administratif ketimbang faktor lainnya. Sementara itu, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) cenderung menyetujui saja. Padahal, studi kelayakan tidak memberi ruang yang cukup agar hasil kajiannya dianalisis. Akibatnya, kajian tersebut tak dapat memprediksi apakah sebuah daerah dapat dimekarkan atau tidak. Hanya mengandalkan “angka-angka tercapai dan tidak tercapai” sebagai pertimbangan syarat teknis, tidaklah mencukupi.

Ketiga, terbatasnya kapasitas pemerintah dalam melakukan pembinaan terhadap daerah otonom baru (DOB). Sementara itu, proses pendampingan absen mengantarkan DOB menuju daerah mandiri dan mampu melakukan pemerintahannya. Adanya proses ‘pembiaran’ ini menyebabkan sebagian besar DOB bermasalah dan gagal memenuhi syarat esensi maksud didirikannya pemerintahan daerah baru.

Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonom baru kurang efektif, seperti kapasitas manajemen pemerintahan yang tidak memadai, kualitas SDM aparat pemerintah daerah (pemda) dan legislatif yang rendah, sarana dan prasarana pemerintahan yang minim, timbulnya konflik perbatasan atau lokasi ibu kota, pelayanan publik tetap buruk, kesejahteraan masyarakat tidak meningkat, dan demokrasi lokal tidak membaik.

Padahal, esensi pemekaran daerah adalah untuk memperpendek rentang kendali (span of control) antara pengambil kebijakan dan masyarakat dan juga untuk menciptakan pemerataan pembangunan. Konsentrasi kegiatan dan pertumbuhan pembangunan yang selama ini berada di ibu kota pemda perlu dicarikan solusinya.Oleh karena itu, upaya bagi-bagi kekuasaan di tingkat lokal semestinya tidak mendominasi alasan pemekaran yang oleh kalangan tertentu disebut sebagai ‘aspirasi rakyat’.

Lepas dari itu, pro dan kontra pemekaran daerah pun tak terelakkan belakangan ini. Bagi yang pro, mereka lebih mempertimbangkan faktor kepentingan politik ketimbang memikirkan manfaatnya untuk masyarakat luas. Bagi yang menolak pemekaran, mereka menilai bahwa permasalahan yang dihadapi sebagian besar daerah otonom baru perlu dicarikan solusinya dengan cara membenahi proses dan mekanisme pemekaran secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga munculnya DOB tak akan membebani belanja daerah dalam APBN.

Implikasi

Evaluasi yang dilakukan beberapa lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah, menunjukkan bahwa pemekaran cenderung berdampak negatif  ketimbang positif. Beberapa dampak negatif tersebut adalah (a) pemekaran menciptakan perluasan struktur yang mengakibatkan beban berat pembiayaan; (b) kesamaan karakteristik sosial budaya dan historis masyarakat merupakan komitmen mayoritas warga, aspek politik terlalu mengedepankannya; (c) rendahnya kapasitas fiskal yang menyebabkan pemerintah daerah berupaya meningkatkan pendapatan dengan berbagai cara yang justru merugikan masyarakat dan berakibat terhadap munculnya kesenjangan; (d) pertambahan jumlah pemerintah daerah secara simultan meningkatkan belanja dalam APBN dan ini membebani pemerintah pusat.

Studi empirik juga menunjukkan bahwa pemekaran tidak berkorelasi positif terhadap kemajuan ekonomi dan tidak mampu mendorong pembangunan daerah otonom baru. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi daerah tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mensejahterakan,  tidak harus dijawab dengan pemekaran.
Solusi

Dengan mempertimbangkan implikasi positif dan negatif di atas, sudah saatnya Pemerintah Indonesia menyetop dulu aktivitas pemekaran melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang sambil menunggu grand strategy pemekaran dan revisi UU 32/2004 yang sedang dibuat Depdagri.  Ini untuk mengendalikan pemekaran dan mengawasi prosesnya dengan mengubah kerangka kebijakan dan menetapkan langkah-langkah alternatif untuk menyediakan pelayanan terhadap daerah-daerah yang tak beruntung.

Salah satu alternatif yang bisa ditawarkan adalah menggunakan insentif fiskal untuk mendorong restrukturisasi administrasi. Upaya yang sama perlu pula dilakukan agar penyesuaian transfer DAU dan DAK ke daerah-daerah dapat memengaruhi restrukturisasi administrasi. Saat ini, formula tersebut mendorong proses pemekaran, khususnya di wilayah yang kaya SDA. Masalahnya sekarang ini adalah bagaimana menjadikan hasil SDA lokal sebagai pendorong atau pemberi insentif bagi terwujudnya efisiensi di tingkat daerah yang condong mempromosikan kerja sama antardaerah atau penggabungan daerah daripada pemekaran ‘pemerintahan’.

Alternatif lainnya adalah menginformasikan kepada semua daerah yang mendapatkan dampak dari pemekaran (daerah lama atau daerah baru). Karena pemekaran, daerah induk (lama) akan mendapatkan alokasi DAU dan DAK yang rendah. Biasanya, daerah-daerah yang bukan daerah induk kurang sadar terhadap realitas ini. Tapi, mereka ini akan ragu mendukung pemekaran ketika menyadari dampaknya terhadap anggaran yang bakal diterimanya.

Bagi pemerintah (Kemendagri), yang perlu dilakukan adalah memperbaiki the legal framework, termasuk proses proposal yang diusulkan. Beberapa isu penting yang perlu disampaikan sebagai berikut. Memperbaiki proses pemekaran melalui kajian secara cermat terhadap proposal-proposal yang diajukan. Indikator kunci yang digunakan adalah kondisi yang jelas dan prediksi terhadap dampak negatif pemekaran.

Menempatkan posisi pemerintah sebagai satu-satunya pintu masuk bagi usulan pemekaran daerah dalam hal prosedur administrasi. Memperkenalkan kriteria initial threshold bagi daerah yang hendak memekarkan diri. Memperkenalkan waktu yang cukup untuk mempersiapkan langkah-langkah: memasukkan isu tentang proliferasi daerah dalam UU  seperti pemisahan sumber-sumber, periode persiapan, lokasi ibukota, dan sebagainya. Meningkatkan tanggung jawab persiapan pemekaran kepada daerah itu sendiri. Perlunya konsultasi publik atau keterlibatan publik dalam proses pemekaran sehingga masyarakat memiliki andil dalam menilai pemekaran daerahnya.

Selain itu, kerja sama dengan DPD RI dan masyarakat madani (civil society) juga sangat diperlukan untuk mengatasi masalah pemekaran. Dalam konteks ini, langkah yang perlu diambil adalah mengundang aktor-aktor untuk mendiskusikan masalah pemekaran. Kedua, mendorong dialog pusat-daerah untuk menyamakan persepsi.

Langkah terakhir yang tak kalah penting, adalah mencari jalan alternatif untuk mengatasi buruknya pelayanan publik di daerah-daerah terpencil dan terisolasi. Terobosan yang perlu dilakukan dalam konteks realisasi desentralisasi dan otonomi daerah sekarang ini adalah menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan yang dapat memberikan pelayanan di luar batas kota. Dengan kata lain, pemekaran daerah bisa dicegah dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik  (kesehatan dan pendidikan) dan memberikan insentif bagi daerah-daerah yang berhasil menggabungkan diri.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menjanjikan kemitraan antara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Merujuk Pasal 222 UU 32/2004, setiap anggota DPD harus berjuang untuk kepentingan daerah sembari mempererat kerjasama dengan Kemdagri, karena koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilakukan oleh Mendagri.

“DPD mitra kami. Saudara terdekat kami adalah DPD,” ucapnya menanggapi anggota Komite I DPD Ferry FX Tinggogoy (anggota DPD asal Sulawesi Utara) dan I Wayan Sudirta (Bali) di Ruangan Komite I DPD lantai 2 Gedung DPD Kompleks Parlemen, Senayan.  Komite I DPD dipersilakan mendalami persoalan kedaerahan, menyangkut kebijakan yang telah, sedang, dan akan dilakukan Kemdagri.

Arti kata mitra adalah teman, kawan, pasangan, rekan. Jadi, kemitraan merupakan hubungan atau jalinan antara pihak pertama dan kedua yang selevel, bertumpu pada saling mempercayai, saling bekerjasama, dan saling menghargai.

Belum lama rapat kerja (raker) dimulai, Ferry dan Wayan menginterupsi. Bagi Ferry, Komite I DPD kesulitan bertemu Mendagri, padahal banyak persoalan kedaerahan yang keburu diselesaikan. Maka, waktu raker harus diperpanjang. “Terkandung hasrat agar Pak Menteri mengalokasikan waktu yang lebih. Banyak yang mau dibicarakan. Kalau hari ini Pak Menteri berkorban untuk DPD, insya Allah akan diterima-Nya,” ujar Ferry.

Wayan memperkuat pernyataan Ferry. “Kalau dicari-cari, Kementerian yang terdekat dan terkait erat dengan DPD adalah Kemdagri. Kalau dibalik-balik, lembaga negara yang terdekat dan terkait erat dengan Kemdagri adalah DPD. Makanya, waktu raker yang berharga ini jangan disia-siakan. Terlalu sering mengundang Mendagri pun tak bagus, kesempatan ini pun tiba.”

DPD jarang mengundang Mendagri ketimbang DPR. Karenanya, Wayan meminta Mendagri bersikap luwes, begitu pun pimpinan Komite I DPD tidak membatasi omongan anggota Komite I DPD. Sependapat dengan Ferry, jika persoalan kedaerahan yang banyak tidak terselesaikan maka masyarakat akan mempertanyakan eksistensi DPD.

Ia meminta kesamaan persepsi dan komitmen. Jika anggota Komite I DPD mengungkap persoalan kedaerahan maka pejabat Kemdagri harus meresponnya. Berbeda dengan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang sebelumnya tidak merespon persoalan yang diungkap anggota Komite I DPD.

“Saya kecewa. Ketika pejabat itu ke DPD, mereka sangat sopan dan menghargai kami. Tetapi, begitu anggota DPD ke kantor BPN, mereka bergaya feodal dan sombong luar biasa. Saya belum 24 jam mengalaminya.”

Berbekal pengalaman itu, kalau anggota DPD berkunjung ke Kemdagri, Wayan meminta pejabat Kemdagri jangan memperlakukan anggota DPD seperti pejabat negara yang luar biasa. “Kami diperlakukan biasa-biasa saja. Tapi, pejabat itu jangan bergaya feodal dan sombong luar biasa. Kejadian itu jangan terulang lagi.”

Menanggapinya, Gamawan mengatakan, “Insya Allah, saya janji, kalau Pak Wayan ke kantor kami akan diperlakukan seperti pejabat negara lainnya. Semua anggota DPD akan diperlakukan seperti pejabat negara.”

Apalagi, eksistensi anggota DPD sebagai pejabat negara disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kehormatan sebagai anggota DPD dijamin negara. “Tidak akan terjadi di kantor kami seperti yang Pak Wayan risaukan. Kalau terjadi, laporkan kepada saya. Saya jamin.”

Karena masih dibutuhkan keterangan tambahan, terutama isu-isu strategis dan prinsipil, Komite I DPD kembali menjadwal raker dengan Mendagri. “Raker hari ini merupakan pertemuan lanjutan,” ujar Ketua Komite I DPD Farouk Muhammad (Nusa Tenggara Barat). Tidak seperti biasa, raker kali ini sejak pagi hingga shalat Ashar. Biasanya, raker dimulai pagi dan berakhir menjelang shalat Dzuhur.

Farouk berharap, kalau ada persoalan teknis maka penyelesaiannya dengan direktur jenderal. Komite I DPD menemukan banyak persoalan kedaerahan seperti otonomi daerah, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, tata ruang, pertanahan, dan single identity number (SIN). “Berbagai persoalan tersebut membutuhkan perhatian dan penyelesaian yang serius,” katanya.

Wayan juga menekankan, lima tahun pertama sebagai anggota DPD ia mengaku kecewa setiap selesai mengikuti raker dengan menteri. “Kok setiap raker waktunya pendek. Pertanyaan dilemparkan, harapan disampaikan, tapi jawaban menteri normatif tanpa tindak lanjut,” ujarnya. Ia berharap, raker kali ini efektif dan efisien serta menyelesaikan persoalan.

Ia mengatakan, banyak anggota DPD periode lalu yang bagus kualifikasinya tetapi tidak terpilih kembali di pemilu berikutnya karena setiap raker dengan menteri terkait tidak menghasilkan solusi yang menyelesaikan persoalan di daerah. “Mengapa? Karena aspirasi tidak terselesaikan. Di daerah, kami ditagih. Padahal, teman-teman yang menyampaikan aspirasi itu tidak mengada-ada.”

Gamawan berjanji, setiap persoalan di daerah yang diungkap anggota DPD akan ditindaklanjuti Kemendagri. Dan, tindak lanjut kesepakatan antara DPD dengan Kemendagri akan dievaluasi saat raker berikutnya agar pelaksanaannya terkelola dan penyelesaiannya tercapai. “Kalau saya janji (tindaklanjutnya) tiga bulan, kita evaluasi (pelaksanaannya). Kalau saya janji enam bulan, kita evaluasi. Jadi, tidak lepas begitu saja.”

Ferry juga menyinggung jika DPD mengadakan pertemuan dengan stakeholder di daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Karena bulan Maret 2010 DPD akan segera bekerja di daerah maka diperlukan petunjuk pelaksana peraturan perundang-undangan yang mengatur pertemuan tersebut. “Menjadi pertanyaan, kalau sekarang kami ke daerah apakah akan disambut baik gubernur, bupati/walikota?”

Dalam kesempatan tersebut, Gamawan mengaku masih berstatus pegawai negeri Kemdagri di Sumatera Barat. Ia mengawali karirnya sebagai staf Kantor Direktorat Sosial Politik (Ditsospol) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat, Sekretaris Gubernur di Ranah Minang, hingga menjadi Kepala Biro Humas Pemprov Sumatera Barat.

Lalu, Bupati Solok, terpilih kembali sebagai Bupati Solok, menjadi Gubernur Sumatera Barat, dan “naik pangkat” menjadi Mendagri, cita-cita atau ambisi yang biasa dimiliki seorang pamong praja. “Saya termasuk pejabat yang beruntung. Selama pejabat 10 tahun, saya mengalami lima presiden sejak era Pak Harto hingga Pak Yudhoyono. Tidak banyak bupati seperti saya,” kata suami Vita Nova yang dilahirkan di Solok, Sumatera Barat, 9 November 1957.

Lulusan Fakultas Hukum dan Magister Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Andalas (Unand) ini juga merasa beruntung karena mengikuti tiga model pemilihan kepala daerah sejak zaman Orde Baru ketika nyalon menjadi bupati, zaman reformasi dengan sistem multipartai yang dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan pemilihan Gubernur Sumatera Barat yang dipilih langsung oleh rakyat.

Bagi Gamawan, ini kunjungannya yang pertama ke Gedung DPD. Waktu yang lalu, Ketua Komite I DPD mengundang Mendagri tetapi berhalangan karena tengah menuntaskan program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB). Terpaksalah, tanggal 8 Desember 2009, Komite I DPD raker dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemdagri Sodjuangan Situmorang.

Published on 22 June 2010 @ http://www.dpd.go.id

Partai Golkar adalah partai pertama yang mendorong peningkatan ambang batas parlemen (parliamentary threshold (PT)) menjadi lima persen dalam Pemilu 2014. Tujuannya tak lain untuk menyederhanakan jumlah parpol demi efektivitas demokrasi terutama di DPR.   Golkar menilai keinginan menaikkan parliamentary threshold (PT), dari 2,5 persen menjadi 5 persen, sebagai upaya untuk membangun dan memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Sehingga, dengan PT atau ambang batas perolehan suara partai untuk masuk parlemen yang memadai itu, politik di Indonesia kelak tak terpaku pada perdebatan intrik, tapi konsep.

Dengan PT sebesar lima persen, parpol yang bisa menempatkan kadernya di DPR akan menjadi terbatas. Begitu juga parpol peserta pemilu, menjadi kian terbatas. Dengan demikian, pemilih juga tidak akan bingung menjatuhkan pilihan pada parpol yang memiliki visi dan misi yang sama.  Kalau (parliamentary threshold) lima persen, mungkin nantinya hanya sekitar enam parpol yang memiliki wakilnya di DPR dan itu dirasa cukup ideal.

Golkar juga  mengusulkan agar PT cukup diberlakukan di tingkat pusat saja. Untuk di DPRD, belum saatnya diberlakukan.  Adapun keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang PT ini sedang dibahas dalam revisi UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui  Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin secara pribadi mengatakan, dia lebih cenderung agar PT dipatok 3 persen. “Kalau boleh secara pribadi, saya mau ambil jalan tengah di 3 persen” katanya.  Ia mengusulkan parliamentary threshold atau ambang batas cukup tiga persen saja. Pasalnya, usulan kenaikan ambang batas lima persen akan berbahaya bagi parlemen. Berbahaya karena akan membuka kartelisasi dan oligarki di Parlemen.  Ambang batas sebesar 2,5 persen sebenarnya sudah sangat moderat. Justru, kenaikan ambang batas bisa menurunkan drastis jumlah parpol yang bisa lolos ke DPR. Hasilnya, bisa mengganggu fungsi kontrol DPR.  Check and balances menjadi terganggu, fungsi kedewanan menjadi tidak efektif dan efisien. Jumlah parpol terlalu sedikit tidak dinamis. Checks and balances antara parlemen dengan eksekutif (presiden), menjadi terganggu.

Pengaturan PT ini terdapat dalam Undang-undang Pemilu. Aturan yang berlaku saat ini adalah 2,5 persen yakni hanya partai yang meraih suara minimal 2,5 persen bisa duduk di parlemen. DPR periode ini berencana merevisi aturan ini dengan menaikkannya, sehingga baru berlaku pada Pemilu 2014 nanti.  Konsolidasi demokrasi antara lain dilakukan dengan cara penyederhanaan partai politik.  Karenanya, PT menjadi pengontrol utama mendorong terwujudnya hal tersebut.

Namun, dalam penerapannya kita harapkan jangan sampai membunuh demokrasi. Mengangkat tinggi-tinggi angka PT adalah antidemokrasi. Sebab, hal itu sama saja dengan memperbanyak jumlah suara hangus atau sia-sia. Dengan PT sebesar 2,5 persen pada Pemilu 2009 lalu saja, suara yang terbuang lebih dari 18 juta atau hampir seperlima suara sah. Oleh karena itu, meninggikan PT hanya akan mengurangi legitimasi representativeness DPR. Jangan ada oligarki mayoritas dengan mengatasnamakan rakyat dan demokrasi, sementara yang dilakukan sebenarnya pengebirian suara pemilih yang sah menurut UU.

Kita berharap peningkatan PT sebesar lima persen pada Pemilu 2014, hendaknya bertujuan meningkatkan kualitas pemilu dengan meningkatkan partisipasi rakyat.  Dari pemilu ke pemilu hendaknya ada peningkatan kualitas, bukan hanya sekedar meningkatkan PT dari 2,5 persen menjadi 5 persen saja.

Salah satu ukuran peningkatan,  adalah meningkatnya partisipasi rakyat. Artinya mereka yang mempunyai hak pilih bisa menggunakan hak politiknya, tidak terhambat masalah administrasi yang tidak beres seperti banyak terjadi pada Pemilu 2009 lalu.  Yang urgent harus diperbaiki, adalah DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang masih bermasalah.  Keterbukaan soal pemilih itu diperlukan serta meningkatkan pelayanan agar rakyat bisa menggunakan haknya.

Kita semua berharap apabila  pada akhirnya ketentuan mengenai PT 5% ini di-sahkan oleh DPR, dan semakin sedikit Partai politik, maka akan semakin banyak anggotanya di DPR, sehingga distribusi tugasnya menjadi lebih ringan. Semoga…

DPR meminta jatah Rp15 miliar per dapil yang rencananya dianggarkan dari APBN 2011.  Konon, dana sebesar itu akan digunakan untuk membangun daerah masing-masing.

“Soal anggaran Rp15 miliar per dapil itu baru usulan. Belum dibuat keputusan masuk APBN,”  kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2010).
Menurut politisi PDIP ini, munculnya wacana tersebut disebabkan banyaknya aspirasi dari daerah yang meminta dana pembangunan. DPR pun menyambut baik usulan itu dan merumuskan dalam konteks penganggarannya.
Hal itu dianggap bagus untuk pembangunan daerah, karena tidak cukup dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Rencana tersebut, masih menurut Pramono Anung, akan menjadi ide bagus sepanjang tidak ada permainan dari anggota DPR.  Kalau ada permainan, rencana tersebut justru akan menodai amanat rakyat dan citra DPR.

Usulan alokasi anggaran Rp 15 miliar per daerah pemilihan (dapil) untuk pembangunan di daerah, dinilai mengada-ada. Anggota DPR, yang seharusnya menjadi pengawas anggaran, malah ingin menjadi pelaksana anggaran.

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen, Sebastian Salang, menilai hal itu antara lain disebabkan banyaknya janji tidak realistis yang disampaikan (calon) anggota DPR saat kampanye.
Janji bangun jembatan yang rusak, jalan yang rusak. Padahal pembangunan itu tugas pemerintah, bukan tugas legislatif. Para anggota DPR itu kemakan janji mereka sendiri.

Ia mengatakan, sikap ngotot yang ditunjukkan sebagian anggota Dewan untuk menggolkan Rp 15 miliar itu juga disebabkan hubungan antara wakil rakyat dan konstituen yang tidak sehat.  Mereka melihat hubungan dengan konstituen hanya dengan duit, agar bisa terpilih kembali dengan membagi-bagi uang ini.
Pro dan Kontra dikalangan Fraksi DPR

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak keras rencana bagi-bagi jatah Rp 15 miliar per dapil untuk konstituen yang dilakukan oleh anggota DPR. PKS menyarankan agar anggota DPR menggunakan uang resesnya untuk membangun dapil masing-masing.
“Harus kita tegaskan, fungsi budgeting DPR adalah penyusun anggaran bukan pemakai anggaran. Wacana mengambil Rp 15 miliar per dapil dari APBN itu sudah salah,” tegas Ketua DPP PKS Mahfudz Siddik.

PKS berpendapat  DPR masih mempunyai anggaran lain yang bisa dialokasikan untuk membantu dapilnya. Misalnya anggaran reses dan anggaran tunjangan lainnya.  Mestinya anggaran reses per dapil itu saja yang dikumpulkan. Setiap reses itu jumlahnya Rp 31,5 juta per-orang. Itu dirasionalisasi uangnya sehingga tidak ada lagi anggaran baru.  PKS juga berharap anggota DPR lebih bijaksana mengambil sikap. Anggaran fasilitas dapil yang diajukan malah memberatkan APBN.

Fraksi Partai Golkar sebagai penggagas awal rencana ini melalui Ketua FPG Setya Novanto,  mengatakan dana sebesar Rp 15 miliar per daerah pemilihan semata-mata untuk pemerataan pembangunan nasional. Dana itu adalah wujud kepedulian DPR terhadap daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Ia mengatakan, gagasan Partai Golkar atas dana aspirasi itu tidak akan bisa diselewengkan anggota DPR. Dengan anggaran itu, maka masyarakat diyakinkan oleh kerja DPR sebagai penyalur aspirasi.  Dengan itu masyarakat akan merasakan kerja DPR.  Artinya, DPR sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, berjuang untuk kepentingan dapilnya masing-masing.
Setya yakin semua anggota Fraksi Partai Golkar mampu melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut jika akan direalisasikan. Dalam rencana, dana sebesar Rp 15 miliar per dapil tersebut diperuntukkan untuk membangun berbagai infrastruktur yang penting untuk rakyat dan daerah. Bagaimana DPR bisa ambil untung, kan dana itu ditetapkan sama besarannya.

Menurutnya, DPR tidak akan bersentuhan dengan uang tersebut, sebab dana itu langsung ke pemerintah daerah dan disalurkan sesuai dengan kebutuhan daerah. Jadi, peran DPR itu hanya memperjuangkannya dalam anggaran, menyampaikan apa yang dibutuhkan daerah. Tetapi, dananya sudah tersedia sebesar Rp 15 miliar itu.   Hingga saat ini, jelas Setya Novanto, pemerintah bersama DPR telah bersepakat membicarakan dengan lebih komprehensif usulan tersebut.

Apa kata para Ahli ?

Pengamat hukum tata negara, Irman Putra Sidin, menjelaskan, negara tidak boleh menggolkan anggaran untuk lembaga negara jika tidak sesuai fungsinya. Peruntukan duit Rp 15 miliar untuk pembangunan daerah, katanya, di luarFungsi LegislasiPengawasan, dan Budgeting anggota Dewan.  Di luar fungsi yang tiga itu tidak boleh!

Mengenai dugaan janji bangun membangun, seharusnya anggota Dewan bisa membedakan mana janji personal dan mana janji konstitusional.  Dan negara jangan menalangi kebodohan itu.

Jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di minta untuk tidak melegalkan praktik percaloan dengan merealisasikan dana alokasi daerah pemilihan (dapil) atau dana aspirasi sebesar Rp 15 miliar.

Apalagi, dana untuk dapil itu bisa menjadi semacam sogokan. Untuk itu, DPR sebaiknya meninjau kembali usulan itu.  Pengamat Politik dari Uni versitas Gadjah Mada (UGM), Ari Sujito mengatakan, kalau alasannya untuk meningkatkan kebutuhan daerah pemilihan maka hal ini melegalisasi politik uang di masyarakat. Bukan kesadaran politik rakyat yang dibangun, tetapi ketergantungan rakyat pada kucuran uang dan alokasi. Kesadaran seperti ini adalah manipulatif, karena berbasis sogokan.

Usulan dana alokasi itu melegalisasi percaloan yang akan dilakukan oleh anggota dewan.  “Hak mengatur nantinya akan diikuti dengan hak menentukan kontraktor pekerjaan. Kalau begini kan anggota dewan kita didorong jadi calo proyek,” ujar Ari.

Mari kita #tolakdanaaspirasi.

Setidaknya, pada tahun 2010 ini akan dilaksanakan 246 pemilihan kepala daerah (pilkada), yang terdiri dari tujuh pilkada gubernur dan wakil gubernur, 204 pilkada bupati dan wakil bupati, serta 35 pilkada wali kota dan wakil wali kota.

Untuk kepentingan itu, telah ditetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penetapan Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Perubahan UU tersebut, terdapat kemungkinan dilakukannya penggabungan pilkada bagi daerah-daerah dalam satu provinsi yang masa pergantiannya masih dalam kurun waktu 90 hari. Ini telah diujicobakan pada tahun 2008 terhadap 40 daerah.

Pelaksanaan pilkada langsung yang dimulai sejak diberlakukannya UU Otonomi Daerah memang merupakan amanat dari gerakan reformasi yang menghendaki perubahan total dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Realisasi dari salah satu tuntutan itu adalah Amandemen UUD 1945,  yang salah satu implikasinya setiap pejabat publik  (dalam hal ini kepala daerah) mesti dipilih secara langsung.

Tujuan idealnya adalah setiap orang berhak memilih dan dipilih, tidak seperti masa Orde Baru, hanya mereka yang dekat dengan kekuasaan (utamanya militer dan Golkar) yang bisa menjadi kepala daerah, yang mekanisme pemilihannya dilakukan melalui DPRD.

Dari sisi demokrasi, perubahan ini luar biasa. Bahkan Indonesia memasuki fase baru dalam perkembangan demokrasi.   Seluruh elemen rakyat bisa ikut ambil bagian dalam proses demokrasi langsung ini. Tetapi  dari sisi biaya, ongkos demokrasi itu boleh dibilang sangat tinggi.

Muncul perdebatan soal dana demokrasi ini, tapi arus besar menginginkan sistem pemilihan langsung tetap dilaksanakan.  Bahwa biaya untuk penyelenggaraan itu sangat tinggi, merupakan konsekuensi dari pilihan menempatkan demokrasi sebagai pilar kemajuan bangsa. Namun ada juga usulan agar biaya yang besar itu bisa dikurangi atau lebih ditekan.

Sebagai contoh, prediksi biaya penyelenggaraan pilkada 2010 mencapai Rp. 3,54 triliun rupiah.  Biaya ini jauh lebih besar daripada pemilu legislatif tahun lalu yang berkisar di angka 2 triliun rupiah.

Anggaran tersebut pun baru untuk 244 daerah yang akan menggelar pilkada dalam tahun 2010, dan dengan asumsi satu putaran.   Jika di sejumlah daerah harus berlangsung putaran kedua, dipastikan biaya itu membengkak.  Cukup masuk akal apabila Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pernah menyinggung mahalnya ongkos pilkada.  Gamawan bahkan mengusulkan kepala daerah ditunjuk saja oleh Presiden. Tentu saja usulan ini banyak ditentang karena dinilai mundur.

Sebelumnya, Jusuf Kalla, ketika masih menjabat wakil presiden, juga pernah mengungkapkan kegusarannya terhadap siklus penyelenggaraan pilkada yang dinilainya terlalu sering.  Dia mengusulkan, untuk menghemat anggaran, pilkada digabung atau disatukan dalam satu provinsi seperti pernah digelar Provinsi Aceh, yakni pilkada provinsi dan lebih 20 kabupaten.
Untuk kasus Aceh memang bisa dilakukan mengingat hampir sebagian wilayah itu dilanda tsunami. Namun, untuk provinsi lain, agak sulit karena masa jabatan bupati/ wali kota berakhir tidak bersamaan.

Jalan keluarnya, ada kepala daeah yang diperpanjang dan ada juga yang dipangkas masa jabatannya. Semua itu masih sebatas wacana dan belum bisa dilaksanakan karena Komisi Pemilihan Umum tetap memutuskan akan menggelar pilkada sesuai jadwal di semua daerah, sampai revisi UU No. 32/2004 menyeluruh rampung.

Artinya, kita masih akan menyaksikan satu per satu daerah menggelar hajat demokrasi meski dengan biaya amat tinggi.  Pemilihan presiden dan anggota legislatif secara langsung memang memiliki nilai positif.  Di antaranya mampu melahirkan sosok pemimpin yang benar-benar pilihan rakyat. Bukan pemimpin yang dihasilkan dari kolusi segelintir elit dan partai politik. Namun demikian juga memiliki nilai negatif yakni besarnya biaya yang harus dikeluarkan, rawan politik uang, dan munculnya polarisasi di masyarakat.

Masyarakat secara alamiah membentuk komunitas-komunitas. Tak jarang polarisasi tersebut memuncak menjadi konflik fisik yang merugikan masyarakat. Euforia kebebasan berpolitik ini sah-sah saja. Namun, bila tidak diimbangi dengan kedewasaan berdemokrasi para elit politik dan masyarakat maka akan memunculkan kondisi labil yang mengancam stabilitas nasional.

Tingkat Partisipasi Yang Sangat Rendah dari Masyarakat

Indikasi tumbuhnya pragmatisme dan apatisme politik di masyarakat adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik—paling tidak dilihat dari popularitas kader-kader nya, serta semakin menurunnya tingkat partisipasi politik maskarakat.

Beberapa daerah yang telah mengadakan Pemilukada sepanjang 2010 ini harus menelan ‘pil pahit’ dengan rendahnya tingkat pasrtisipasi masyarakat pemilih.  Pada Pemilukada Kota Medan tercatat hanya 35% masyarakat yang ikut memilih.  Di Surabaya hanya 50%,  Trenggalek hanya sekitar 50-60%, Sleman sekitar 70%.  Dan banyak kasus lainnya dimana tingkat partisipasi masyarakat sangat rendah.

Kenapa hal ini bisa terjadi ? diketahui bahwa rendahnya partisipasi politik atau tingginya angka golput berakar dari menurunnya monoloyalitas atau ketergantungan terhadap negara.  Masyarakat menganggap bahwa kehidupan politik tidak melulu berkaitan dengan persoalan pejabat negara.
Monoloyalitas terhadap negara memang bukan ciri kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, keterbukaan dan persamaan hak. Tetapi, tentu ketidakpercayaan terhadap elite-elite politik dan negara merupakan masalah tersendiri dan akan mendatangkan risiko bagi ke hidupan demokrasi.

Mungkin masyarakat kita sudah “lelah” dengan janji-janji yang dilontarkan para peserta Pemilukada terdahulu dimana ketika mereka menang, tidak ada satu-pun janji mereka yang direalisasikan kepada masyarakat.  Memudarnya ketergantungan kepada Pemimpin dari parpol itu berubah menjadi hilangnya kepercayaan akibat degradasi kinerja dan moralitas politik yang ditunjukkan para elite.  Jadi, memberi amunisi kampanye dengan janji-janji, hanya akan berbuah popularitas semu dan akan semakin meningkatkan apatisme politik masyarakat di masa depan.

Menimbulkan Wacana Untuk Kembali Dipilih DPRD

Belakangan muncul kembali wacana untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung, kembali kepada sistem yang lama, yaitu dipilih oleh anggota DPRD.  Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan, wacana tersebut untuk menanggapi solusi minimnya anggaran Pilkada pada tahun 2010 dan permasalahan yang selama ini timbul dalam proses pelaksanaan Pilkada.
Jika kita kembali me-review alasan pembentukan UU No. 32 tahun 2004 yang mengatur mengenai pemilihan kepala daerah langsung, yang menjadi dasar ialah proses pemilihan kepala daerah yang dipilih melalui DPRD yang diatur UU No. 22 tahun 1999 belum merepresentasikan kepala daerah yang diinginkan oleh masyarakat.

Dalam sistem terdahulu masyarakat merasa aspirasinya terhadap siapa yang akan menjadi kepala daerah tidak diterjemahkan oleh DPRD, disini timbulah kepala daerah dari kalangan elitis atau parpol. Partai yang mempunyai fraksi terbesar atau koalisi fraksi terbesar di DPRD, sudah dipastikan 99% memenangi pemilihan kepala daerah.

Tidak terlalu sulit sebenarnya bagi kalangan elit parpol untuk menjadi kepala daerah dalam sistem ini, caranya cukup mendapat restu dari parpol dan anggota fraksinya. Lazimnya hal ini membutuhkan ongkos yang besar untuk mendapat restu dari parpol beserta anggota fraksinya. Kalau kita bandingkan dengan biaya seorang kandidat untuk memenangi pemilihan kepala daerah langsung saat ini, jelas pemilihan kepala daerah melalui DPRD mempunyai cost politic (bila tidak ingin disebut money politic) jauh lebih murah.

Proses dan hasil pemilihan kepala daerah secara langsung yang terjadi saat ini, realitanya juga tidak seperti yang kita harapkan. Kandidat pemenang pilkada pun juga tidak sesuai dengan harapan masyarakat, hal ini menunjukkan betapa lemahnya mekanisme parpol dalam proses penyaringan calon kandidat. Pada awalnya parpol ibarat kendaraan yang hanya mengantarkan penumpangnya untuk mencapai tujuan, tentu penumpang tersebut harus membeli karcis. Proses tersebut ternyata tidak menuai hasil yang maksimal, karena kandidat hanya memiliki dana tetapi tidak populer.

Parpol kini mulai berubah cara. Cara instan yang kini banyak digemari ialah dengan mencalonkan publik figur yang mempunyai elektabilitas tinggi di masyarakat, dengan cara ini parpol tidak perlu menguras energi untuk memperkenalkan kandidat beserta visi dan misinya.

Konflik horisontal antar masyarakat sering mewarnai Pilkada langsung, belum lagi sengketa atau gugatan hasil pemilu yang menguras energi dan jelas mengganggu stabilitas pemerintahan. Adanya money politic dan cost politic juga kental mewarnai pilkada langsung, dikabarkan seorang kandidat gubernur yang ingin memenangi suksesi pilkada di tahun 2010, harus memiliki anggaran pemenangan sebesar 200 milyar hingga satu triliun rupiah, belum lagi apabila hasil pilkada harus dilaksanakan dalam dua putaran.  Khan lebih baik uang sebanyak itu mereka gunakan untuk mengentaskan kemiskinan didaerahnya masing-masing ?

Apabila pemerintah ingin merevisi UU No. 32 tahun 2004 tentang kepala daerah, yaitu mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD,  ini adalah langkah yang mundur dan tergesa-gesa.

Pertama, masih terlalu prematur untuk menyimpulkan bahwa pilkada secara langsung dinilai gagal dan harus dikembalikan kepada pemilihan kepala daerah melalui DPRD.   Sebuah sistem idealnya tidak akan langsung sempurna, banyak kekurangan dalam pelaksanaan, seharusnya pemerintah memikirkan cara untuk melakukan rekonstruksi sistim melalui pembenahan.

Kedua, apabila anggaran penyelenggaraan pilkada langsung yang menjadi masalah, mengapa tidak dicarikan solusi mengenai anggaran tersebut, ide seperti penggabungan pilkada secara serentak dapat dipertimbangkan oleh pemerintah, tentunya dengan tidak mengurangi nilai dan spirit dalam demokrasi pemilihan langsung.

Ketiga, adanya keputusan Mahkamah Konstitusi tentang calon independen memberikan hasil yang positif, mengingat semakin banyaknya calon independen yang memenangi pertarungan pilkada langsung. Sehingga metode konvensional “melalui parpol” mulai ditinggalkan oleh para calon kandidat.

Seiring dengan waktu, hal ini akan memacu parpol untuk melakukan pembenahan dalan mekanisme perekrutan bakal calon kepala daerah. Kelemahan krusial apabila pemilihan kepala daerah kembali dilakukan melalui DPRD, ialah adanya ketergantungan kepala daerah dengan parpol maupun anggota DPRD yang memilihnya, hal ini membuat kepala daerah menjadi hutang budi dan tidak berdaulat penuh, sehingga mudah didikte oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Tentu juga sistem ini menjadi ladang “pendapatan” baru bagi anggota DPRD.  Seharusnya apapun kekurangannya atas pilkada langsung, pemerintah tetap memberikan kepada rakyat kedaulatan untuk memilih kepala daerahnya secara langsung dan transparan.

IMHO, kalau pemerintah daerah Provinsi adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat maka memang Gubernur sebaiknya dipilih melalui mekanisme pemilihan di DPRD.  Selain tidak punya “program utama” selain program pemerintah pusat, pemilihan melalui DPRD memang lebih murah dan lebih kecil potensi konfliknya.

Atau, jika pemerintahan tingkat II (kabupaten/Kota) adalah kepanjangan tangan pemerintah propinsi lebih baik dipilih oleh DPRD kab/kota. Atau bahkan lebih baik jika Bupati/walikota diangkat oleh Gubernur (dengan persetujuan DPRD).  Konflik di tingkat masyarakat  yang berhubungan dengan pemerintah relatif kecil karena atasan dari Walikota adalah Gubernur.

Semua tentu ada plus-minus dan juga pro-kontra. Mungkin harus diadakan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif oleh lembaga-lembaga  penelitian yang kredibel dan independen.

Itulah harga mahal yang harus kita bayar untuk sesuatu bernama “Demokrasi”.

Publik Masih Curiga DPR “bermain”.

Masyarakat masih mempertanyakan apakah DPR akan memilih calon Ketua KPK mendatang berdasarkan kepada kepentingan publik atau hanya karena kepentingan sesaat jangka pendek.  Koordinator Koalisi Masyarakat anti Korupsi (Kompak) Fadjloer Rachman menyatakan calon Ketua KPK yang lolos dari Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan KPK belum tentu lolos di DPR.

Apakah dipilih satu atau dua-duanya ditolak DPR. DPR itu seperti black box. Kita tidak tahu dulu kenapa mereka menolak Agus Martowardojo (saat menjadi calon Gubernur BI). Sekarang (Agus) malah diangkat Presiden Menteri Keuangan. Orang yang menolak sekarang tidak tahu entah kemana.
Kasus kedua,  saat pemilihan Miranda Goeltom menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Masyarakat baru tahu kemudian ternyata DPR memilih Miranda Goeltom karena ada gratifikasi.

Pansel Pimpinan KPK Harap DPR tak jadi Polisi di Tikungan

Panitia Seleksi Pimpinan KPK telah mempertimbangkan bahwa bahwa masa kerja Ketua KPK mendatang selama empat tahun. “Pertimbangannya adalah biaya 2,5 miliar itu mahal. Kalau cuma untuk satu tahun, menjadi tidak efesien. Jadi Pansel mempertimbangkan empat tahun. Ada asas lain, yaitu asas penyanggah. Asas ini tidak semuanya harus bergabung,” tutur anggota Pansel Renald Kasali.

Namun Pansel mengakui bahwa ada juga pihak yang mengusulkan masa kerja Ketua KPK tersebut hanya satu tahun. Karena posisinya sebagai pengganti Ketua KPK sebelumnya yang telah diberhentikan.  Dari itu, kita berharap DPR dan Pansel segera memutuskan apakah empat tahun atau hanya satu tahun. Jangan sampai hal menjadi persolan terhadap calon yang akan mendaftar.

Jangan sampai DPR jadi polisi di tikungan. Kalau calon yang masuk tidak sesuai dengan keinginan, ada kecenderungan DPR akan memilih perideonya satu tahun. Kalau sesuai dengan kecenderunganya, diterima empat tahun.

Sepi Peminat “orang bersih”.

Pendaftaran calon pimpinan KPK yang sudah dibuka sejak Rabu, 25 Mei lalu namun belum terlihat aktivis anti korupsi ikut mendaftar. Apa sebabnya ?
Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho menduga ada 4 alasan mengapa orang bersih enggan mendaftar.

Pertama: karena faktor kans yang dipilih hanya satu orang.  Kedua : soal kekhawatiran mereka karena tidak punya cantolan politik di DPR.
Ketiga: karena khawatir dikriminalisasi kalau jadi pimpinan KPK dan yang keempat: bukan datang dari si calon melainkan dari Pansel.  ICW menilai Pansel hanya bersifat pasif menampung calon pimpinan KPK.

Padahal seharusnya Pansel menjemput bola, jangan menunggu. Karena kita bisa memilih orang-orang yang bagus dan memiliki rekam jejak yang baik. Sehingga kriterianya akan menjadi jelas.

ICW  juga mengingatkan agar Pansel tidak memaksakan untuk meloloskan calon yang tidak kredibel. Sebab, resiko meloloskan orang yang tidak kredibel bisa menghancurkan KPK.  Jika tidak memenuhi syarat kita minta kepada Pansel agar jangan dipaksakan.

Teman saya di ICW malah bilang sebenarnya gak ribet2 amat memilih pimpinan KPK, cuma ada tiga sarat : 1. berani mati 2. sedikit gila 3. jujur, hahaha.

Let’s wait and see.  🙂

Pembangunan kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di ibukota provinsi bukan memarjinalkan DPD, karena perealisasiannya sesuai dengan Pasal 227 ayat (4) dan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Anggota DPD berkantor di daerah harus dimaknai sebagai pemberian ruang kepada masyarakat dan daerah atau pusat tidak lagi meninggalkan daerah atau menganaktirikannya.

Demikian diskusi interkatif bertema “Untuk Apa Kantor DPD di Daerah” di Ruang GBHN Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/4). Narasumbernya, M Ryaas Rasyid (mantan Menteri Negara Otonomi Daerah), Cecep Effendi (Direktur Eksekutif The Indonesian Institute yang juga narasumber RUU Pemerintahan Daerah), Agun Gunandjar Sudarsa (anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat/DPR yang mantan Ketua Panitia Khusus/Pansus Rancangan Undang-Undang Kementerian Negara DPR), dan Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD Bahar Ngitung (anggota DPD asal Sulawesi Selatan).

Agun menjelaskan, “Pembangunan sekretariat DPD di daerah sangat tepat. Wajib hukumnya, karena konstitusi mengamanatkan anggota DPD adalah wakil daerah. Dia harus lebih banyak di daerah. Tidak seperti sekarang, lebih banyak di Jakarta. Salah kaprah!”

Dikatakan, DPR tidak bisa sendirian melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Ketika melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, misalnya, tidak ada jaminan DPR mampu melakukannya tanpa DPD. “Mereka (DPR) bisa mengklaim, ‘Kami ‘kan wakil-wakil rakyat.’ Tapi, benarkah undang-undang yang dibuat menampung dan mensinergikan kepentingan daerah dari Sabang sampai Merauke?” katanya, mengenai pelaksanaan fungsi legislasi.

“Bagaimana pengawasan wakil-wakil rakyat itu menjangkau seluruh Indonesia kalau aspirasi mereka tidak utuh?” sambungnya, mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan. Mengenai pelaksanaan fungsi anggaran, Agun juga bertanya, “Apakah wakil-wakil rakyat itu dalam merumuskan dan memperjuangkan anggaran bisa menampung keseluruhan provinsi? Saya yakin ndak ada jaminan. Pasti dia memikirkan partainya.

Ia mencontohkan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak memiliki wakil rakyat dari seluruh provinsi. “Numpuknya di Jawa Timur. Pasti dia berjuang di Jawa Timur saja,” katanya. Partai-partai yang mencerminkan secara nasional antara lain Partai Golkar. Persoalannya, partai-partai yang tidak memiliki wakil di provinsi tertentu tidak berkewajiban memikirkan daerah itu.

“Kesimpulannya, dengan tiga fungsi itu maka DPD harus ada,” tukasnya. Nah, dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya maka anggota DPD sejak awal di-setting berdomisili di daerah. “Ngapain di daerah? Di daerah dia mengerjakan seluruh kewenangannya. Pada posisi itu, dia mengajukan usul perubahan kalau ada undang-undang yang harus diubah, termasuk hasil pengawasan. Dia berkumpul di Jakarta mengikuti siklus anggaran.”

Setelah berkumpul di Jakarta untuk membahas aspirasi masyarakat dan daerah, Agun mengusulkan, Sidang Paripurna DPD harus berani menyatakan pendapat. Misalnya, jika Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang disampaikan Presiden menghianati daerah karena alokasi dana transfer yang tidak banyak ke daerah. “DPD harus berani mengatakan RAPBN yang disampaikan Presiden menghianati daerah,” ujarnya. Demikian pula, DPD harus berani menegur partai-partai politik yang hanya memikirkan dirinya.

Sebagai pemarjinalan?

Bahar mengakui, ketentuan Pasal 227 ayat (4) dan Pasal 402 UU 27/2009 dimaknai sebagian anggota DPD sebagai pemarjinalan. “Sebenarnya, sebagian anggota DPD merasa sangat penting ada (kantor DPD). Tapi, masih ada anggota DPD yang perlu pemahaman. Sebagian anggota DPD merasa termaginalkan dikembalikan ke daerah. Bagi mereka, seharusnya perjuangan daerah di pusat.”

“Jangan orang-orang daerah yang dipilih langsung oleh rakyat—yang kami istilahkan: legitimasi politik kami lebih besar daripada anggota DPR karena kami dipilih oleh seluruh kabupaten/kota yang ada di provinsi kami—dikirim ke Jakarta tetapi sekarang mau dikembalikan ke daerah.”

Karena diamanatkan konstitusi, berkantor di daerah harus dimaknai sebagai pemberian ruang kepada masyarakat dan daerah atau pusat tidak lagi meninggalkan daerah atau menganaktirikannya. “Kehadiran kantor ini akan semakin memberi ruang kepada masyarakat dan daerah menyalurkan aspirasi,” ujarnya. “Adanya kantor ini justru semakin mendekatkan anggota DPD dengan konsituennya.”

Ia membenarnya pernyataan Agun, bahwa partai-partai politik jangan terlalu diharapkan. “Kekosongan ini bisa diisi anggota DPD. Persoalannya, bagaimana empat anggota DPD yang mewakili Sulawesi Selatan, misalnya, bersama 24 anggota DPR dari Sulawesi Selatan, berimprovisasi agar keterpilihan mereka bermanfaat buat kepentingan masyarakat dan daerah.”

Kehadiran anggota DPD di Senayan dibarengi harapan masyarakat dan daerah yang besar, sebesar legitimasi yang didapat setiap anggota DPD. Persoalannya, sampai sejauh mana perjuangan itu bisa menghasilkan atau berujung pada realisasi harapan masyarakat dan daerah tersebut tentu saja anggota DPD harus menjalin kerja sama dengan anggota DPR.

Keterbatasan fungsi, tugas, dan wewenang DPD tidak serta merta mengurangi kemampuan anggota DPD melaksanakan checks and balances terhadap DPR, seperti upper house dan lower house di Jepang, Amerika Serikat, dan Canada yang menganut sistem bilameral. “Jadi, kita tidak bertumpu pada satu lembaga perwakilan yang memiliki kekuasaan yang besar tanpa checks and balances.”

Menurut Bahar, Pasal 227 ayat (4) yang menyatakan anggota DPD mempunyai kantor di ibukota provinsi dan ditindaklanjuti Pasal 402 UU 27/2009 yang menyatakan selambat-lambatnya dua tahun sejak diundang-undangkan berarti jika pembangunannya tidak direalisasikan tahun 2011 terjadi pelanggaran undang-undang. “Kalau tidak ada kantor DPD, kita semua melanggar UU.”

Diharapkan, bulan Juni tahun 2010 ada kantor sementara yang disiapkan pemerintah daerah sekaligus sebagai uji coba pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPD sebagai lembaga perwakilan yang ada di daerah. Sehingga, terjalin koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder di daerah seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, kabupaten, dan kota maupun pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota.

Cecep mengutip ucapan, Thomas Phillip “Tip” O’Neill, Jr, Ketua DPR AS atau Speaker of the House tahun 1977-1987 yang mengatakan “All politics is local” yang diterjemahan bebasnya semua urusan politik berawal dari daerah. Apa artinya? Anggota DPR/DPD berbasis di daerah yang menurut UU 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan, fungsi-fungsi legislasi, anggara, dan pengawasan diemban sebagai bagian integral fungsi reprentasi.

Sayangnya, sampai sekarang belum terjawab bagaimana penjabaran fungsi representasi dilakukan anggota DPR/DPD. “Jawabannya hanya pada anggota DPD, yaitu anggota DPD mempunyai kantor di daerah. Itulah jawaban operasional fungsi reprentasi anggota DPD. Kalau anggota DPR masih diperdebatkan bagaimana fungsi representasinya dilakukan.

Ia juga mengingatkan, anggota parlemen (DPR, DPD, DPRD) di mana pun memiliki dua wajah. Wajah kesatu, sebagai a legislator atau lawmaker yang bertugas membuat dan membahas undang-undang. Wajah kedua, sebagai wakil rakyat atau the people’s representatives yang bertugas melanjutkan mandat dan memperjuangkan aspirasi seluruh rakyat. “Keduanya harus paralel.”

Dalam praktiknya, anggota parlemen yang dipilih melalui mekanisme sistem distrik bekerja empat hari sepekan, hari selebihnya menemui rakyat. “Dia bekerja Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat sore dia ke daerah pemilihannya. Jadi, empat hari dia tampil dengan wajah lawmakers atau pembuat perundang-undangan.” Selebihnya, Sabtu, Minggu, dan Senin, dia menemui konstituen atau menemui rakyatnya. “Dia tampil dengan wajah wakil rakyat,” ujarnya.

“Di Indonesia, anggota parlemen yang berwajah keduanya masih terlalu jauh. Hanya muncul di televisi, koran, radio. Kehadiran fisik, face to face, kita ndak pernah melihatnya. Kalau disurvei, apakah rakyat kita bertemu anggota parlemen yang mengklaim mewakili daerah pemilihannya, jawabannya adalah ‘Ya, sekali dalam empat tahun. Hanya menjelang pemilu’. Jadi, sebelumnya mereka tidak ke sana.”

Akan menjadi benchmark

Jadi, kehadiran kantor DPD di daerah bagi anggota DPD adalah sebuah terobosan, yang mudah-mudahan akan menjadi benchmark atau acuan bagaimana seharusnya seorang anggota lembaga perwakilan berperan sebagai wakil rakyat. Pertanyaannya, bagaimana DPD mendesain mekanisme kerja anggota DPD ketika bertemu rakyatnya.

Cecep bercerita pengalamannya bekerja di kantor anggota DPR Amerika Serikat (AS) atau United States House of Representatives James Aldrich di sebuah distrik negara bagian Iowa. Ia juga ketua komisi hubungan luar negeri Kongres AS atau US Congress yang menjabat sekitar 23 tahun sebagai anggota DPR. “Kalau melihat kantor daerah pemilihannya, mungkin Anda kaget. Kantornya tidak luar biasa. Hanya ada 3, 4 staf. Saya harus katakan, letaknya tidak di jalan raya.”

Ia membandingkan dengan kantor anggota Senat AS atau US Senate yang sekarang menjadi Menteri Luar Negeri atau United States State Secretary, Hillary Clinton. “Kalau kita bandingkan dengan kantor Senator Hillary Clinton, juga nggak luar biasa. Kantornya kurang lebih ada di pertokoan.”

Kalau membaca website anggota DPR AS, kita menemukan penjelasan tentang kegiatan mereka. “Tidak luar biasa, tidak isu besar. Bahkan, kalau kita ke kantor anggota DPR AS di daerah pemilihannya, isu-isu yang dibahas stafnya tidak isu-isu yang besar seperti skandal Bank Century tetapi isu-isu yang sangat relevan dengan kebutuhan rakyatnya.”

“Ada veteran yang sangat tua tapi tiga bulan uang pensiunnya tidak turun-turun. Ada anggota masyarakat yang dizalimi aparatur daerah, dia mendatangi wakil-wakilnya. Mereka merasa bermanfaat jika membicarakannya dengan wakil-wakilnya,” urainya mencontohkan bagaimana rakyat AS mengadukan persoalannya kepada anggota DPR AS atau anggota Senat AS.

Oleh karena itu, karena kantor DPD ini jawaban operasional fungsi representasi anggota DPD sebagai wakil rakyat maka seyogianya anggota DPD tidak menganggapnya sebagai marjinalisasi. Justru momentum untuk mengokohkan fondasi kehadiran DPD yang “serve the people” or “service for the people”. “Bahwa, kehadiran anggota DPD itu betul-betul menghadirkan dirinya sebagai wakil rakyat.”

Ketika urusan pemerintah pusat secara teoritis hanya enam dan selebihnya diserahkan kepada pemerintah daerah maka persoalan sebenarnya adalah mengartikulasi kepentingan masyarakat dan daerah. Dalam melaksanan fungsi, tugas, dan wewenangnya, anggota DPD dapat melakukan rapat dengan pemerintah daerah, DPRD, dan unsur-unsur masyarakat di daerah pemilihannya.

Senada dengan Cecep, Ryaas mengatakan, pembangunan kantor DPD sangat bermanfaat bagi masyarakat dan daerah. “Pasti akan mengukuhkan kehadiran anggota DPD, tidak samar-samar lagi seperti anggota DPR. Jika anggota DPR hanya dua tiga kali dalam lima tahun bertemu konstituennya, anggota DPD bisa menjadwalkannya.”

Ia memberi sejumlah catatan. Kehadiran kantor DPD sangat bermanfaat karena DPD mengorganisir jadwal kegiatannya di daerah yang tentu saja menghemat biaya perjalanan setiap anggota DPD. Misalnya, jika 25 hari kerja, berapa lama dalam satu bulan anggota DPD berkantor di daerah. “Apakah empat orang itu bersama-sama atau satu orang saja tapi bergiliran?”

Jumlah pegawai sekretariat tergantung berapa lama anggota DPD berkantor di daerah sesuai dengan jadwal kegiatannya. “Pengawainya bisa banyak. Di Washington, District of Columbia, 50-100 pegawai. Pegawainya bukan staf biasa saja, yang sekretariat. Jika anggota DPR dan Senator rata-rata sarjana, staf ahlinya doktor-doktor. Begitu seriusnya mereka.”

Anggota Senat AS yang berjumlah dua orang per negara bagian memiliki kantor yang berbeda karena dari partai politik yang berbeda. Mereka berusaha menampilkan wajah sebagai wakil rakyat dalam menjabarkan fungsi representasi. “Mereka tidak mungkin disatukan. Senator dari Partai Demokrat dan Senator dari Partai Republik masing-masing punya kantor di daerah.”

Yang terpenting, rakyat mengetahui kehadiran anggota DPD beserta jadwal kegiatannya di daerah. “Dari tanggal sekian ke tanggal sekian atau antara tanggal ini dan tanggal itu rakyat bisa bertemu mereka atau kalau sekadar menyampaikan aspirasi tanpa harus bertemu mereka. Kantor kan dibuka setiap hari, kecuali hari libur Sabtu dan Minggu atau hari-hari besar.”

Ryaas menyakini, kalau anggota DPD berhasil menjabarkan fungsi representasi tersebut maka mereka akan jauh lebih dikenal ketimbang anggota DPR. Kecuali kalau kita menggunakan sistem distrik yang memungkinkan anggota DPR setiap Jumat, Sabtu, Minggu ke daerah pemilihannya. “Yang betul-betul bersentuhan dengan daerah, ya anggota DPD.”

Jumlah anggaran pembangunan

Mengenai jumlah anggaran pembangunannya, Bahar mengatakan, “Kami berkeinginan menjadikan kantor DPD sebagai sebuah landmark, kebanggaan masyarakat dan daerah. Oleh karena itu, kami berharap pemerintah daerah provinsi menyiapkan lahan di jalan-jalan protokol minimal 1.500 m2.” Jalan protokol yang dimaksud adalah jalan-jalan yang kerap dilalui pejabat negara atau lazimnya jalan-jalan raya atau jalan-jalan utama.

Kehadirannya sebuah kantor lembaga negara akan menambah keindahan ibukota provinsi. Tentu saja di depannya dipajang Garuda, lambang negara yang menggambarkan Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Jangan menyorot jumlah anggaran membangunnya. Jika diperkirakan Rp 30 miliar, itu beserta sarana dan prasarananya.”

Published on 17 Mei 2010 @ http://www.dpd.go.id

Rencana Badan Urusan Rumah Tangga DPR untuk melakukan pembangunan gedung baru bagi para Anggota DPR dan diperkirakan memakan biaya 1.8 Trilyun Rupiah tentunya sangat mengejutkan masyarakat.  Apalagi dikala kondisi masyarakat sekarang bisa dikatakan sedang mengalami kesulitan ekonomi.  Tinggal menunggu waktu kenaikan TDL tentunya hal itu akan merembet ke pelbagai sektor ekonomi rakyat lainnya dan kenaikan harga barang.  Anggaran awal pembangunan gedung baru senilai Rp 250 miliar sendiri telah disahkan  dalam rapat paripurna DPR tanggal 3/5/2010.

Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan pemerintah dengan DPR sudah bulat menyepakati RAPBN-P tersebut. Anggaran tambahan untuk pembangunan gedung yang diperkirakan mencapai Rp 1,8 triliun rupiah akan dianggarkan dalam dua tahun berikutnya.  “Karena itu tahap awal, waktu saya tanya katanya Rp 250 miliar yang disahkan,” terang Marzuki.

Melihat besarnya anggaran ini menunjukan tidak sensitifnya DPR dan cendrung lebih memprioritaskan untuk memikirkan kepentingan DPR sendiri ketimbang memperioritaskan persoalan hak dasar rakyat.

Dari proses penganggaran yang dilakukan untuk pembangunan gedung DPR masyarakat bisa  menilai bahwa: dalam perencanaan penganggaran yang dibuat tidak didasari oleh perencanaan yang akurat,  hal ini terlihat dari asumsi yang mendasari perlunya pembangunan gedung baru terkesan dibuat-buat dan DPR bisa dianggap telah melakukan kebohongan publik  dengan menyatakan bahwa dasar pembangunan gedung baru disebabkan karena posisi Gedung Nusantara 1 telah mengalami kemiringan 7 derajat. Padahal  alasan ini terbantahkan oleh pernyataan  kajian Balitbang Departemen PU yang menyimpulkan bahwa gedung DPR  tidak mengalami kemiringan dan hanya mengalami kerusakan biasa.

Berdasarkan penelitian selanjutnya dari Kementerian PU, gedung DPR masih sangat layak huni, sehingga tidak tepat  untuk dianggarkan pembangunan gedung baru.

Juga akibat tidak memiliki  grand design pembangunan gedung baru, maka  DPR cendrung melakukan melakukan upaya pemborosan terhadap anggaran negara dan DPR  terlalu responsif untuk memenuhi  memenuhi kepentingan sendiri dan  tidak mencerminkan keberpihakan dalam mengelola anggaran   dalam penyusunan rencana anggaran DPR,  karena lebih mementingkan/memperioritaskan  pengalokasian anggaran DPR sendiri ketimbang memperioritaskan untuk alokasi sektor publik yang lebih membutuhkan (seperti banyaknya sekolah-sekolah yang sudah tidak layak untuk di jadikan sebagai sarana belajar).😦

Pembangunan gedung baru ini jelas melukai rasa keadilan publik.  Idealnya alokasi anggaran dalam APBN sudah seharusnya lebih diprioritaskan pada kepentingan yang lebih mendesak di seluruh Indonesia. Misalnya saja anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan gedung sekolah yang rusak. Berdasarkan data statistik persekolah Kemdiknas, terdapat 161 ribu gedung sekolah yang rusak.  Selain itu, 45 persen dari gedung sekolah yang rusak tersebut mengalami rusak berat dengan kemiringan lebih dari 7 derajat dan mendekati 90 derajat alias hampir rubuh.  Sungguh memilukan apabila para pejabat negara kita sudah tidak memiliki hati nurani dan mengesampingkan kebutuhan yang jauuuh lebih penting bagi warga masyarakatnya.

Atas dasar persoalan diatas Indonesian Corruption Watch (ICW) mengeluarkan pers release & menyatakan pendapat :

  1. Menolak pembangunan gedung baru DPR RI yang menghabiskan anggaran negara sebesar  Rp 1,8 Triliun.
  2. Pembangunan gedung baru DPR belum menjamin peningkatan kualitas kinerja DPR
  3. Anggaran  pembangunan gedung DPR baru lebih tepat dialokasikan untuk sektor publik yang lebih membutuhkan, dengan asumsi jika Jika  untuk pembangunan gedung DPR baru menghabiskan anggaran sebesar Rp 1, 8 T, artinya untuk 560 anggota menghabiskan anggaran Rp 3,3 M /per ruangan. Maka bila  dibandingakan  dengan standar biaya pembangunan untuk gedung sekolah perlokal nilainya Rp 50 Juta/ruang kelas, maka apabila anggaran gedung DPR tersebut digunakan untuk pembangunan sekolah, dapat membangun sebanyak 12.000 gedung sekolah baru.
  4. DPR untuk menarik keputusannya dan tidak menganggarkan kembali anggaran pembangunan gedung baru.

Mari kita semua tinggal berharap para “Wakil” kita di Parlemen akan mendengar suara hati rakyat.  Akankah ??

KETUA Mahkamah Konstitusi (MK)  Moh. Mahfud MD menilai belum melihat ada indikasi kasus Bank Century yang mengarahkan kepada pemakzulan (impeachment) Wakil Presiden Boediono akan diperkarakan ke MK.  Namun, Mahfud menegaskan, Lembaga yang dipimpinnya siap jika perkara Century yang ditindaklanjuti oleh Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR, diperkarakan ke MK.

“Saya belum melihat ada tanda-tanda akan dibawa ke MK, kok saya tidak melihat. Tetapi banyak fraksi mengambil opsi C (diperkarakan ke MK),”  kata Mahfud.

Menurut dia, untuk mengusung kasus Century ke arah pemakzulan Wakil Presiden Boediono harus disertai dengan langkah politik baru di parlemen. Menurut dia, keputusan DPR di paripurna tidak serta merta langsung dapat memakzulan Wakil Presiden karena harus disepakati minimal dua pertiga anggota DPR. Keputusan (paripurna) hari ini, tidak otomatis berlaku. Itu harus diproses lagi disebuah sidang paripurna yang forumnya harus dihadiri dan disepakati dua pertiga anggota DPR.

Jadi, kalau sekarang C itu menang, tidak otomatis langsung bisa dibawa ke MK.

Untuk membawa kasus Century ke MK,  harus ada upaya hukum baru di DPR, seperti mengajukan pengusulan yang dibicarakan dalam Badan Musyawarah DPR, diputus lewat sidang paripurna.  Kemudian, DPR menyatakan pendapat untuk mendakwa Wakil Presiden sebagai tersangka di persidangan MK.

Kalau pendapat sudah oke, lalu ada sidang paripurna lagi, untuk menentukan apakah mau diproses pemakzulan sehingga saya melihat sampai saat ini, tidak ada gambaran akan diperkarakan ke MK.

Terkait dengan pembuktian, Mahfud menjelaskan, proses impeachment dapat menggunakan bukti sebelum Boediono menjadi Wakil Presiden. Dia mencontohkan, pengalaman impeachment Presiden Amerika Serikat atau Perdana Menteri Jepang.  Semua jatuh karena perbuatan pidana sebelum menjadi pejabat. Misalnya, suap untuk dana kampanye yang di AS, soal kasus Watergate. Itu jauh hari sebelum Nixon jadi Presiden, tetapi kena. Jepang  juga.

Dalam proses impeachment,  jika keputusan MK bukan bersifat hukum pidana sehingga tidak ada jaksa, penyelidikan dan penyidikan, serta tidak ada penetapan status tersangka.

Kalau seadainya dia bersalah, MK tidak bisa memutuskan dia bersalah. Tetapi hanya pernyataan MK saja. Benar atau salah. Kalau mau dihukum secara pidana, dibawa lagi ke pengadilan pidana, di situ ada jaksa, penyidik, penyelidik, penyelidikan, dan penahanan.

Pemahaman akan perbedaan mosi (tidak percaya) dengan proses hukum impeachment juga harus ditekankan. Dia menilai mosi bersifat politis. Sementara impeachment lebih mengedepankan aspek hukum.  Di MK itu yang diproses hukum. Orang banyak mencampuri impeachment dengan mosi. Itu beda dong, mosi itu politik, impeachment itu hukum.

Mari kita tunggu kelanjutannya.  Apakah benar desas-desus yang santer terdengar bahwa Pak Boed yang akan dikorbankan ?

 

PEMAKZULAN:
DPR Perlu Tahu Tata Cara

Panitia Khusus Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat untuk kasus Bank Century disarankan segera mempelajari segala tata cara formal tentang pemakzulan. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi sejak awal jika kasus Bank Century harus berujung pada pemakzulan.Saran itu dikatakan ahli hukum tata negara Irman Putra Sidin. Jangan sampai ada persoalan yang sifatnya prosedural yang bisa menghambat penyelesaian substansi kasus yang dipendapatkan DPR.

Secara terpisah, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengaku sudah menandatangani peraturan MK tentang hukum acara pemakzulan. Penandatanganan dilakukan 31 Desember lalu, tetapi hingga kini belum dipublikasikan. Hal itu juga diungkapkan Sekretaris Jenderal MK Janedjri M Gaffar yang sebelumnya menyatakan belum ditandatangani.

Mahfud MD mengatakan, tidak ada hal istimewa dalam peraturan itu. Peraturan tersebut memuat mengenai tata cara mengajukan pemakzulan, cara pemeriksaan, dan cara pembuktian. Mengenai alat bukti yang digunakan, tak berbeda dengan perkara lain, yaitu saksi, surat, dan dokumen resmi lainnya.

Perkara pemakzulan dimohonkan DPR. Presiden dan wakil presiden disebut sebagai termohon atau terduga. Mengenai siapa yang harus bertindak sebagai penuntut umum, Mahfud menuturkan, tak ada. Namun, DPR bisa menunjuk kuasa hukum dari kalangan DPR.

Mungkin Komisi III. Pendakwaan di MK. Lalu di proses, sekian hari pemeriksaan pendahuluan, sekian hari pembuktian. Siapa yang harus dihadirkan. Itu saja,” ungkap Mahfud. UUD 1945 hanya memberikan waktu 90 hari kepada MK untuk mengadili pendapat DPR.