Pemerintah didesak secepatnya mengangkat sisa 920.000 tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Nasib mereka hendaknya jangan digantung-gantung.  Apalagi kalau sampai dipolitisir agar pengangkatannya dilakukan menjelang Pemilu.

Memang pemerintah dalam hal ini  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) bersama dengan DPR  sedang menggodok Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tenaga Honorer merevisi PP Nomor 48 tahun 2005.

Anehnya, penggodokan sudah lama, tapi hingga kini belum tuntas, sehingga menimbulkan spekulasi. Jangan-jangan penuntasannya menjelang Pemilu. Hmmm… apalagi terbukti pengangkatan Pegawai honorer menjadi PNS mampu mendongkrak perolehan suara SBY di Pemilu 2009 lalu.  Karena nyaris sejuta pegawai honorer yang ‘diuntungkan’ nasibnya berkat  PP No. 48 tahun 2005 berikrar setia mencontreng nama Bapak SBY di Pemilu lalu  berkat “jasa baik” beliau mengangkat para honorer menjadi PNS.  :)

Ayo, angkat tenaga honorer menjadi PNS.  Jangan sampai ini pengangkatan tenaga honorer itu menjadi komoditi politik. Karena peng­angkatan itu tidak perlu  menunggu Pemilu.   Pengangkatan tenaga honorer itu perlu secepatnya dilakukan demi nasib banyak orang.  Kasihan mereka yang sudah bekerja lama tapi tidak ada kejelasan nasibnya.

Namun, Pemerintah pusat dan daerah juga harus mencari solusi untuk mengurangi jumlah tenaga honorer.  Caranya cepat diangkat jadi PNS, dan jangan lagi menerima tenaga honorer.  Dalam pengangkatan itu jangan sampai ada sogokan.  Sebab, bisa saja ada oknum pejabat penyalahgunaan wewenangnya.  Who knows ?

Kita juga  berharap agar diutamakan pengangkatan guru honorer.   Anggaran pendidikan tokh  sudah 20 persen, seharusnya dengan anggaran yang besar itu pemerintah bisa mengangkat guru honorer dan guru bantu yang tingkat kesejahteraannya sangat minim.

Agar pemerintah juga mohon tidak menerima tenaga honorer lagi dan lebih memanfaatkan PNS yang ada di kementerian atau lembaga yang menganggur. Ini bisa juga merupakan salah satu bentuk reformasi biro­krasi.

Sebelumnya Ketua Panja yang membidangi tenaga honorer Kementerian Pendidi kan dan Kementerian Pertanian  Rully Chairul Azwar mengatakan, pihaknya masih terus melakukan pembahasan dengan sejumlah instansi terkait untuk mendapatkan data yang akurat tentang jumlah tenaga honorer seluruh Indonesia.

“Kita berharap pada akhir bulan ini (Februari) RPP itu sudah jadi dan data akurat dari masing-masing instansi sudah dapat di ketahui,” ujarnya

Rully yang juga Wakil Ketua Komisi X DPR itu mengatakan bahwa saat ini terdapat sebanyak 104 ribu orang guru yang sesungguhnya sudah masuk dalam database BKN, tetapi mereka masih belum diangkat karena berbagai alasan seperti belum lengkapnya persyaratan.

Bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan semisal usia atau pendidikannya serta lama mengajar, maka mereka harus diprioritaskan untuk di angkat.

- Jangan Dituntaskan Menjelang Pemilu -

Rancangan Peraturan Pe merintah (RPP) tentang Tenaga Honorer memang sengaja di perlambat penuntasannya. Sebab, ada unsur politik di dalamnya.

Demikian disampaikan pengamat kebijakan publik yang juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA),  Ray Rangkuti.   “Jangan-jangan dituntasin menjelang pemilu deh,” ujarnya sedikit menyindir.   :)

Pengangkatan tenaga honorer adalah urusan pe­merintah yaitu Kemenpan. Dimana kita harapkan sebaiknya Bapak EE Mangindaan segera merampingkan birokrasinya.  Selain itu,  tenaga honorer pusat yang lebih diprioritaskan daripada tenaga honorer yang dibentuk Pemda.  Dan sebaiknya Pemda tidak boleh mengangkat tenaga honorer. Sebab, berdampak pada penambahan jumlah pegawai.  Kalau tenaga honorer pusat pasti yang diangkat adalah tenaga ahlinya.

- Sebulan Lagi Dituntaskan  (apa bisa ? )

Panita Kerja (Panja) telah me nyelesaikan verifikasi ke daerah-daerah soal DPR   Ren cana Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Te­naga Honorer. Termasuk me minta masukan mengenai jumlah tenaga honorer yang ada di daerah.

“Sudah selesai verifikasi ke daerah. Jadi, diharapkan  sebulan lagi dituntaskan,’’ ujar  Wakil Ketua Panja RPP Tenaga Honorer, Abdul Kadir Karding.

Menurut Ketua Komisi VIII DPR itu, pembahasan RPP Tenaga Honorer sudah masuk dalam tahap konsinyering dengan pihak peme­rintah mengenai  beberapa poin yang harus diambil dalam menye­lesaikan tenaga honorer.

Pertama, tenaga honorer yang sudah memenuhi PP 48 tahun 2005 dan 43 tahun 2007 tentang pengangkatan tenaga honorer men jadi calon pegawai negeri sipil (CPNS)  harus segera diangkat.

Kedua, pemerintah harus segera mengangkat tenaga kerja yang tercecer, yaitu mereka yang dulu daftar sebagai pegawai negeri dan diterima tapi tidak di berkas.  Di Jawa Tengah jumlah pegawai negeri yang tidak di berkas mencapai  200.000 orang !

Ketiga, mengangkat semua guru yang sudah bekerja dan mendapat pembiayaan dari Ang garan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD).

Sejauh ini  jumlah tenaga honorer yang belum diangkat totalnya mencapai 104.000 orang,  dan itu diluar tenaga honorer di Kementerian Agama yang berjumlah 29.600 orang.  Wow !

Selain itu,  Panja juga mengusulkan untuk membentuk PP baru tentang guru yang be kerja di lembaga pendidikan, tapi dibina masyarakat. Intinya perlu kesejahteraan guru.

- Perlu Pertimbangan Yang Matang -

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tenaga Honorer hendaknya mengakomodir semua persoalan secara komprehensif.  Jangan sampai dengan RPP membuat gampang jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pengangkatan tenaga honorer perlu pertimbangan yang matang.  Jangan sampai main angkat saja. Karena kedepannya  ini akan berdampak pada anggaran belanja negara.

RPP sebaiknya harus ditinjau dari substansi nya. Kalau pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS tanpa melihat kemampuan dan kebutuhan,  maka akan merugikan kepentingan publik.  Karena hal itu namanya menentang reformasi birokrasi yang sedang digalakkan KemenPan.  Sebab, hanya membuat gemuk kementerian dan lembaga saja.

Kini yang harus menjadi perhatian utama dari pemerintah adalah  pengangkatan tenaga honorer guru bantu.  Sebab, mereka memiliki keseriusan dalam bekerja.  Bukan berarti Kalau tenaga honorer pusat biasanya semata-mata untuk mencari status  PNS saja,  tapi kurang serius bekerjanya.  Semua sama seriusnya dalam bekerja.

-  KemenPan Tidak Mau Asal-asalan  -

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Re formasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) sedang melakukan pembahasan intensif dengan DPR tentang RPP Tenaga Honorer.  Dimana hasil rapat Panitia Kerja yang terdiri dari Komisi II, VIII, dan X DPR adalah memasuk kan RPP ke Pansus.  Itu dilakukan supaya RPP lebih matang dan mengkrucut lagi ke inti permasalahannya.

Mengapa RPP tersebut belum tuntas sampai sekarang,  karena  masih banyak yang harus dilengkapi lagi dalam RPP itu.  Jadi,  KeMenpan tidak mau asal-asalan membuat RPP.  Jangan sampai RPP yang baru ini menjadi peluang untuk menambah tenaga honorer lagi.

Dan untuk menghindari hal tersebut perlu ada rambu-rambu yang harus disusun.   Pokoknya biar lama waktunya tapi ada semangat antara Kemenpan dan Panja DPR untuk segera menuntaskan masalah tenaga honorer.

-  Sudah Sering Demo Masih Dicuekin Juga -

DPR dianggap kurang memperhatikan aspirasi konstituennya, sehingga Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tenaga Honorer tidak diperjuangkan agar  cepat tuntas.  Para honorer  sudah sering demo masih dicuekin juga.   Jadi, wajarlah  kalau tenaga honorer itu melakukan demo terus untuk meminta kejelasan nasibnya.

Pengangkatan tenaga honorer seringkali dibatasi,  sehingga terjadi  penyimpangan yang dilakukan oleh segelintir oknum agar dalam proses  pengangkatan Pega­wai Negeri Sipil (PNS) itu perlu uang setoran.

Sebaiknya DPR (dan DPD khususnya Koimte III),  ikut mendorong menuntaskan RPP tersebut.  Kemudian mengawasi agar jangan sampai terjadi jual beli Nomor Induk Pegawai.

-  Jangan Sampai Ada Sogokan  -

Namun begitu, Permasalahan tenaga honorer tidak bisa lepas dari kesalahan pemerintah yang selalu membuka penerimaan pegawai tanpa memperhatikan kebutuhannya.

Ketika pemerintah membuka lembaga atau badan baru, dibuka juga lowongan kerja baru. Padahal seharusnya manfaatkan saja PNS yang menganggur di kementerian.

Pemerintah juga belum berhasil membuka peluang kerja di luar PNS,  sehingga sebagai PNS masih menjadi primadona khususnya di daerah.  Sebab, mereka menganggap menjadi PNS akan sejahtera.  :)

Sehingga Akibatnya banyak terjadi penyimpangan dan KKN dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS.

Namun, kita semua menyambut baik pembahasan RPP Tenaga Honorer yang sedang dibahas.  DPR hendaknya mendorong pemerintah agar cepat  dituntaskan.

Dalam RPP itu hendaknya harus ada acuan rinci bagaimana proses  pengangkatan.  Dan… penerimaan tenaga honorer untuk saat ini harus dihentikan dulu.  RPP itu kan percuma jika pihak pemerintah terus menerima tenaga honorer.

Lalu yang terpenting,   proses pengangkatan juga diawasi.  Jangan sampai ada sogokan untuk menjadi seorang PNS.